32 Orang di Rote Ndao terinveksi HIV AIDS

32 Orang di Rote Ndao terinveksi HIV AIDS

PERKEMBANGAN kasus HIV/AIDS di Provinsi NTT mengalami peningkatan yang signifikan. Khusus di Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS, hingga akhir Oktober 2017, terdapat 32 orang mengidap HIV/AIDS. Dari jumlah tersebut, 13 orang diantaranya telah meninggal dunia, sedangkan 19 orang masih HIV  mereka sedang dalam pantauan KPA Rote Ndao. dari jumlah tersebut terbanyak ada di Kecamatan Lobalaian sisanya tersebar diwilayah lain di Kabupaten Rote Ndao.
Demikian diungkapkan Sekertaris Komisi Penangulangan HIV AIDS Kabupaten Rote Ndao, Zakarias Tolasik kepada EXPO NTT, Rabu 1 November 2017  di Ba’a. Zakarias  menyebutkan pola perilaku seks bebas di kalangan masyarakat dan perilaku seks yang berisiko tinggi lainnya, menjadi penyebab utama meningkatnya kasus- kasus penyakit menular seksual dan HIV/AIDS.
Dikatakan, minimnya fasilitas yang memadai untuk dapat mendeteksi kasus secara dini, sehingga sering kali terlambat dalam penanggulangan. Hal yang serupa terjadi pula pada masalah penyalahgunaan narkotika. Meski data penggunaan narkoba di Kabupaten Rote Ndao masih terbilang rendah, namun bahayanya tetap harus diwaspadai, karena bersifat merusak dan dapat menghancurkan masa depan bangsa dan negara. Dirinya tahun 2017 telah mengelar sosialisasi di 10 kecamatan dilokasi yang dianggap rawan penularan HIV Aids, jadi kami indentivikasi wilayah mana yang warganya terbanyak bekerja diluar pulau Rote bahkan di NTT, seperti Malaysia, Papua dan Kalimantan.
Sehingga diharapkan, dengan diselenggarakan kegiatan dapat dirumuskan kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkotika yang dapat dilaksanakan sampai ke tingkat desa atau kelurahan, bahkan di tingkat RT/RW sehingga upaya penanggulangan penyakit tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal.
Tolasik mengatakan dalam rakor provinsi, Sekretaris KPA Provinsi NTT, Husen Pancratius dalam pemaparan materinya menyampaikan, HIV/AIDS ditemukan pertama kali di Bali tahun 1987 dan di NTT tahun 1997. Sejalan dengan kehadiran epidemi ini, pemerintah dan seluruh komponen lembaga masyarakat dan masyarakat sendiri bergerak dan berupaya untuk menahan laju epidemi, namun hasilnya belum menunjukkan hasil yang memuaskan.
Dikatakan, selama 16 tahun perkembangan epidemi HIV/AIDS di NTT, telah ditemukan hal-hal antara lain, temuan kasus dari waktu ke waktu menunjukkan kecepatan perkembangan jumlah kasus dimasa awal epidemi di NTT bertambah secara deret hitung, namun dalam lima tahun terakhir sudah bertambah menurut deret ukur. Sudah mengenai semua profesi termasuk ibu tumah tangga dan semua kelompok umur termasuk balita serta masih ditemukan terlambatnya penemuan kasus, di mana kasus dengan AIDS lebih tinggi dari HIV. Husen juga menyinggung terkait keberpihakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran. Menurutnya, anggaran di provinsi tidak mendukung atau menjangkau semua program dan kegiatan di kabupaten dan kota apalagi di kecamatan dan desa. Dalam kondisi seperti ini, APBD kabupaten diharapkan mendukung tetapi kenyataannya di setiap kabupaten/kota terjadi disparitas yang tinggi. Untuk biaya operasional KPAD, terdapat empat kabupaten termasuk kota menyediakan APBD sekitar Rp 400 juta, ada 16 kabupaten antara Rp 100 – Rp 300 juta dan ada dua kabupaten dibawah Rp 100 juta. Kondisi seperti ini tentu tidak menunjang iklim kondusif untuk efektivitas dan efisiensi penanggulanggan HIV dan AIDS di kabupaten dan kota,” jelasnya.
Dirinya meminta Kabupaten Rote Ndao untuk belajar dari Kabupaten Sikka, yang mana telah ada peraturan bupati yang meminta para kepala desa untuk mengalokasikan dana desa (ADD) untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tingkat desa.
Ia mengatakan diwilayah Kabupaten Rote Ndao sudah ada dokter konseling di RSU Ba’a, sehingga warga yang hendak tes VST untuk segera mendatangi RSU Ba’a, dengan tes VCT akan bisa mengetahui virus sehinga bisa mendapatkan obat kata Tolasik. ♦ ido

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.