340.046 Unit RTLH, Ini Satu Kriteria Kemiskinan Di NTT

340.046 Unit RTLH, Ini Satu Kriteria Kemiskinan Di NTT

SESUAI data tahun 2016, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tercantum angka kekurangan rumah (blacklog) sebesar 90.538 unit dan blacklog dari aspek penghunian sebanyak 2.000 unit rumah. Sementara angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di NTT, berjumlah 340.046 unit rumah.
Demikian kata Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Ir. Benediktus Polo Maing, saat membuka Rapat Konsultasi dan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Bidang Penyediaan Perumahan, yang digelar di Hotel Neo Aston, Kupang, Kamis 22 Maret 2018
Polo Maing, mengatakan rapat konsultasi ini diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan ketersediaan rumah bagi masyarakat. Untuk itu, lanjut Sekda, diperlukan koordinasi yang terjalin baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghasilkan program yang tersinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dirinya menguraikan terkait kondisi prosentase kemiskinan di NTT. Salah satu kriteria kemiskinan masyarakat, menurut dia, berkaitan dengan indikator ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
“Jadi, untuk menurunkan prosentase kemiskinan di NTT, perlu adanya upaya untuk meningkatkan dan menyediakan fasilitas perumahan yang layak. Harus berupaya menciptakan program-program yang mampu nemberikan jaminan perumahan secara berkeadilan bagi setiap warga negara sesuai Undang-Undang nomor: 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman,” tambahnya. Pada tempat yang sama, Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR Yuda Romell, mengatakan rapat konsultasi yang akan berlangsung selama dua hari ini, diharapkan dapat menyatukan persepsi terkait penyediaan perumahan antara pemerintah pusat dan daerah. Kata dia, hal ini juga sekaligus menjaring dan merumuskan usulan yang nantinya dituangkan dalam program tahun 2019 sesuai kebutuhan daerah dan disinergikan dengan program pemerintah pusat.
Sementara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman NTT, Yulia Afra, mengatakan pemerintah provinsi sangat memberikan perhatian serius soal ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat. Sehingga melalui rapat konsultasi ini, dapat merumuskan program perumahan untuk memenuhi kekurangan rumah (blacklog) di NTT. ♦ humas setdantt

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.