Ada Mafia Insentif Guru di Dinas Pendidikan NTT

Ada Mafia Insentif Guru di Dinas Pendidikan NTT

INSENTIF guru honorer komite dan yayasan, maupun ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sampai saat ini belum terbayarkan. Sementara anggaran tersebut telah dibahas dalam APBD Tahun 2019. Hal itu memantik respons keras Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto, yang melakukan interupsi dalam Sidang Paripurna DPRD NTT, Kamis 18 Juli 2019.
Jimmi Sianto mengatakan, dengan tidak terbayarnya honor atau insentif guru honorer tersebut, maka ada mafia besar sedang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Pasalnya, honor atau insentif para guru tersebut, sudah dibahas dalam APBD 2019 untuk diakomodir. “Ini ada mafia besar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Honor atau insentif guru sudah dibahas dalam APBD 2019. Semua sudah dihitung untuk diakomodir. Kenapa tidak?” tegas Jimmi Sianto.
Menurutnya, fakta yang terjadi, guru yang diakomodir di setiap sekolah hanya berjumlah satu sampai dua guru. Dan guru yang diakomodir, tidak dilihat berdasarkan lamanya masa pengabdian. Sehingga banyak guru yang sudah belasan tahun mengabdi, tidak diakomodir. “Ini sangat tidak adil dan aneh sekali. Ada guru yang sudah mengajar belasan tahun tidak diakomodir. Yang baru satu sampai empat tahun diakomodir,” kata Jimmi Sianto. Jimmi meminta agar Pemerintah Provinsi NTT segera menyelesaikan honor atau insentif para guru tersebut. “Saya minta pemerintah agar bisa selesaikan masalah ini. Kalau tidak maka dalam pembahasan KUAPPAS, saya pasti ribut. Di Badan Anggaran juga pasti saya ribut,” ungkap Jimmi Sianto.
Menurut Jimmi, selama ini nasib guru honorer di NTT sangat miris. Gaji para guru per bulan dibayar kisaran Rp 150 ribu sampai Rp 350 ribu. Untuk itu, dinas segera mempercepat proses pembayaran tambahan insentif bagi guru honorer. “Nasib guru honorer sangat miris. Dinas segera percepat pembayaran insentifnya,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Benyamin Lola, mengatakan persoalan hak guru honorer komite, swasta, dan tunjangan kesra bagi guru ASN sementara dalam proses pengumpulan data dari sekolah sekolah se-NTT. “Kita sedang verifikasi sambil menunggu dari sekolah lain memasukkan data,”kata Benyamin.

Kadis PK NTT bantah

Kepala Dinas Pendidikan NTT, Benyamin Lola.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) Nusa Tenggara Timur menepis isu, jika keterlambatan pembayaran insentif honor guru komite dan guru yayasan akibat adanya mafia yang bermain di dinas tersebut. Demikian dikatakan Kepala Dinas PK NTT, Benyamin Lola kepada wartawan di Kupang, Jumat 19 Juli 2019.
Pernyataan itu terkait dengan pernyataan sejumlah anggota DPRD NTT yang menuding pihak dinas sengaja menuda pembayaran insentif guru Komite dan yayasan, karena ada permainan oleh mafia di dinas tersebut. “Sampai saat ini belum seluruhnya honor guru komite dan guru yayasan kami bayar insentifnya. Karena kami harus verifikasi ulang data yang dikirim dari masing – masing sekolah,” jelas Lola.
Menurut Lola, insentif guru komite dan guru yayasan yang dibayarkan pemerintah provinsi baru pertama diluncurkan tahun 2019. Sehingga pihaknya masih kesulitan mendapatkan data yang akurat soal data guru. Kendati demikian pihak dinas tetap berupaya secepatnya untuk menyalurkan dana tersebut. “Secepatnya kami akan berupaya untuk mentranfer dana tersebut. Namun kami selalu berpedoman pada kriteria dan verifikasi data lapangan. Jadi bukan sekedar bayar. Bayar itu mudah, tetapi dalam proses pembayaran harus tetap memperhatikan aspek sasaran yaitu tepat pada guru yang berhak menerima intensif tersebut,” jelasnya.
Menurut Lola, untuk mengantisipasi keakurasian data lapangan dan pengaduan yang masuk, pihak dinas menghimpun data yang benar untuk diverifikasi, mengingat dana insentif ini baru pertama kali di anggarkan dalam APBD I dan dinas belum punya data yang akurat. Untuk sementara pihaknya masih menggunakan data Dapodik sebagai acuan kouta penerimaan insentif guru komite dan guru yayasan.
Pihaknya juga mengacu pada tiga kriteria syarat administrasi untuk penerima dana insentif, yakni pertama tenaga honor yang masih aktif melaksanakan tugas dan memiliki NUPTK, kedua belum diangakat jadi tenaga kontrak provinsi atau yayasan, ketiga kisaran gaji guru honor negeri Rp 1.300.000 dan gaji honor yayasan Rp1.400.000. Jika syarat administrasi tidak sesuai dan honornya sudah melebihi kriteria UMP, maka guru tersebut tidak mendapat dana insentif.
Menurut Lola, data guru komite dan yayasan yang masuk dari lapangan saat ini berjumlah 13.604. Setelah di verifikasi hanya ada 6.647 guru komite yang lolos verifikasi dan memenuhi kriteria sesuai surat edaran yang sudah dikirim ke sekolah sekolah.
Jika dalam proses verifikasi ada nama guru komite dan yayasan yang belum dapat namun namanya memenuhi kriteria tetap di bayarkan. Dan jika ada guru yang sudah ada dalam SK penerima dana insentif dan sudah terlanjur menerima dana insentif namun tidak sesuai sesuai kriteria maka akan dikeluarkan.
Pencairan dana tersebut menurut Lola melalui Bank NTT. Lola mengingatkan guru honor dan komite untuk membawa serta SK Insentif dari dinas dan Surat Pernyataan dari kepala sekolah yang menerangakan guru tersebut layak menerima dana insentif sesuai dengan surat pertangngungjawaban mutlak kepala sekolah. ♦ kumparan.com/delegasi.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.