Agama: Monster Yang Menindas?

Agama: Monster Yang Menindas?

Anno Susabun
Mahasiswa STFK Ledalero, Flores, NTT

DALAM De Rerum Natura (ditulis tahun 145-130 SM), Lucretius, penyair dan pemikir Romawi, konon menggambarkan agama sebagai monster penindas yang menakutkan (G. Mohamad, 2014);…di seluruh negeri, hidup manusia rusak terlindas di bawah beban berat agama, yang menampakkan kepalanya, dari lapis langit, mengancam manusia yang fana dengan wajah yang menakutkan.
Gambaran tentang agama yang menyeramkan sejak zaman purba berangkat dari kenyataan bahwa ketimbang menjadi pembebas, agama lebih sering menjadi pemangsa umat manusia. Di tengah realitas hidup penuh derita, kemiskinan, kemelaratan dan penindasan, agama-agama justru tampil sebagai monster yang dengan sangar melukai fundamen kemanusiaan, kebebasan, dan kemakmuran.
Lebih kurang dua puluh abad setelah Lucretius, muncullah Ludwig Feuerbach, seorang kritikus yang menyebut Tuhan dan agama hanya sebagai proyeksi manusia (Otto Gusti, 2018). Tuhan dan agama diciptakan oleh manusia karena ketidakmampuan mereka menyadari dirinya teralienasi.
Lebih lanjut, Karl Marx menjelaskan dengan tegas akar-akar alienasi yang dimaksud Feurbach. Menurut Marx, agama adalah pelarian dari realitas (das Opium des Volkes), akibat ketidakbebasan manusia yang disebabkan oleh kondisi struktural yang menindas. Feuerbach dan Marx sebetulnya hendak mengatakan bahwa agama-agama tidak lebih dari sekadar hiburan bagi umat yang mengalami pemiskinan dan penindasan.
Pesimisme terhadap eksistensi agama tentu saja tidak tanpa alasan. Di tengah situasi sosial yang sarat akan kemiskinan, kita tetap menyaksikan rumah-rumah ibadah berdiri megah. Alih-alih menjadi penyelamat, kaum agamawan berdiri mewah memandang dari jauh kondisi umatnya. Di ranah politik praktis, umat di-adu domba dengan isu identitas agar kemiskinan dianggap sebagai ulah kelompok agama yang lain, bukan bikinan penguasa.
Hemat saya, ada dua kemungkinan agama menjadi alat penindasan; Pertama, agama bersekutu dengan kekuasaan (penguasa) untuk membangun istana kemewahan sambil melancarkan pemiskinan dan pemelaratan terhadap umat manusia. Relasi bipolar antara agama dan kekuasaan terjalin secara rapih dalam rangka melanggengkan penguasaan, kontrol dan kendali atas hayat hidup umat.
Kekuasaan menjadi supplier kemewahan dan kekayaan yang menyilaukan agama (pejabat/petinggi keagamaan) sehingga tidak ada kesadaran dan perasaan terpanggil untuk mengadakan pembebasan bagi umat yang bergelimang kemiskinan, penyakit, kelaparan, ketertindasan, dan kebodohan. Panggilan agama-agama demi kemanusiaan disumbat oleh kilau kemilau kuasa dan uang yang disediakan penguasa.
Sementara itu, dari pihak agama-agama, penguasa mendapatkan legitimasi religius. Agama menjadi stempel kekudusan bagi praktik-praktik ilegal yang merendahkan bahkan menghancurkan martabat kemanusiaan. Lebih dari sekadar bersekongkol dengan penguasa yang korup, agama-agama bahkan menjadi ladang basah bagi korupsi itu sendiri.
Relasi dua domain ini tampak secara nyata dalam konteks Indonesia hari ini. Jika Rudolf Otto menggambarkan Allah sebagai yang tremendum et fascinosum (menggentarkan dan memesona), Allah di Indonesia adalah komoditas politik. Atas nama kekudusan, Allah agama-agama digunakan untuk kepentingan elektoral. Alhasil, kehadiran agama tidak lagi menjadi solusi bagi ketidakadilan sosial buatan penguasa, tetapi menjadi identitas super sensitif yang mengakibatkan perkelahian antarwarga akar rumput yang tersulut emosi politik.
Konteks intervensi agama dalam politik di Indonesia menarik untuk diperhatikan. Di level politik nasional, kaum agamawan memiliki pengaruh yang begitu besar dalam menentukan keputusan publik. Lalai mengakomodasi kepentingan agamawan dan ormas keagamaan berarti menyiapkan kekalahan dalam pemilu.
Demikianlah mengapa KH Ma’ruf Amin, seorang agamawan Muslim yang konon menuntut pemenjaraan Ahok dan banyak memproduksi fatwa kontroversial, akhirnya dipilih Jokowi menjadi wakilnya dalam pertarungan pilpres 2019. Di balik persahabatan politik dan agama, terselubung mutualisme yang menindas bernama oligarki. Artinya, kekayaan dan sumber daya publik berada di bawah kontrol dan kendali politikus dan agamawan.
Kedua, penindasan oleh agama terjadi ketika ketimpangan, ketidakadilan, dan penindasan terhadap umat manusia didiamkan, sebab agama-agama lebih suka dan nyaman menjalankan praktik ritualistik yang membosankan. Kehidupan agama-agama adalah kehidupan yang menonjolkan kesalehan individual maupun komunal tanpa efek sosial yang membebaskan umat dari penderitaan.
Teologi agama-agama bahkan secara serampangan menganggap kemiskinan dan penderitaan umat sebagai akibat dari kegagalan mereka sendiri mengatasi kondisi tersebut. Agama yang demikian biasanya hanya menebar janji-janji eskatologis yang menghibur tentang kemakmuran di surga kelak. Janji-janji menjadi candu yang membuat orang terlena dengan surga tanpa berpikir tentang apa yang sedang terjadi kini dan di sini.
Dalam kehidupan sehari-hari praktik keagamaan ritualistik misalnya tampak dalam ibadah-ibadah membosankan yang dijalankan setiap waktu. Bahkan ada pula ritual yang dijalankan di tempat-tempat umum dengan memanfaatkan fasilitas publik (jalan raya) tanpa memikirkan kepentingan warga negara (pembayar pajak) lain yang hendak menggunakan fasilitas tersebut.
Lantas seperti apa seharusnya agama mengambil posisi dalam krisis kesejahteraan umat manusia?
Pertama, agama seharusnya menjadi ruang karya bersama yang kritis dan emansipatif demi transformasi sosial. Tugas agama-agama, dengan demikian, adalah melacak sebab-sebab struktural yang nyata dari kemiskinan dan keterpinggiran sistemik di tengah umat. Agama mesti menjadi garda terdepan dalam menuntut hak-hak kaum miskin dan terpinggirkan, bukan malah terlibat dalam persekongkolan dengan penguasa yang korup.
Agamawan harus berhenti memberikan stempel religius bagi perilaku korup penguasa dan mengambil posisi bersama kaum tertindas untuk membongkar kedok pembangunan yang penuh dengan kebohongan. Bukankah Yesus, Nabi Muhammad, dan para pembawa api Allah ke dunia memimpikan bumi yang adil dan bebas dari penindasan?
Kedua, sudah saatnya agama tidak hanya menjual surga eskatologis (idealisme), tetapi juga menyalurkan berkat surga materialis. Surga materialis yang dimaksud berhubungan dengan tawaran-tawaran, upaya, dan kerja bersama demi kemajuan peradaban umat manusia kini dan di sini. Surga eskatologis tentu tidak sedang dibantah atau ditolak, tetapi adalah jauh lebih bermartabat jika idealisme iman itu diejawantahkan dalam proyek kemanusiaan yang nyata dan membebaskan bagi kaum miskin dan tertindas.
Praktik hidup keagamaan yang terlalu mementingkan kesalehan pribadi dan komunal seharusnya diterjemahkan secara sosial sebagai misi transformatif yang menyelamatkan. Cita-cita akan surga yang makmur dan sejahtera lebih baik dinyatakan dalam sikap kritis terhadap kondisi ketidakadilan struktural daripada hanya berdoa dan berdoa dengan mata tertutup.
Ketimbang menjadi alat penindasan melalui pelanggengan kekuasaan dan sikap diam terhadapnya, sudah saatnya agama mengambil sari kotbah Marx; “Kritik surga berubah menjadi kritik dunia, kritik agama menjadi kritik hukum, kritik teologi menjadi kritik politik!” (Otto Gusti, 2018). ♦ thecolumnist.id

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.