Albertina Ho masuk Wikipedia

Albertina Ho masuk Wikipedia

Albertina Ho S.H, M.H (lahir di Maluku Tenggara, Jumat 1 Januari 1960, umur 51 tahun) adalah seorang hakim karier wanita pada Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.[1] Albertina mulai dikenal publik ketika menjadi ketua majelis hakim yang menyidangkan kasus suap pegawai pajak Gayus Tambunan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.[2] Karena kegigihan, ketegasan, kecermatan dan kekukuhannya sebagai hakim wanita, Albertina Ho mendapat julukan “srikandi hukum” oleh sebagian kalangan.[3] Pada April 2016, Albertina Ho bertugas sebagai hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi (PT) Medan.

Kehidupan pribadi
Albertina merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara.[2] Dari lahir hingga kelas empat SD Ia tinggal di Dobo, Maluku Tenggara bersama orang tuanya.[2] Mulai kelas lima SD Ia pindah ke Ambon.[2] Saat di Ambon inilah Albertina kecil mengalami kesulitan dalam memakai kaus kaki dan sepatu karena telah terbiasa bertelanjang kaki ketika di Dobo.[2] Di ambon Albertina tinggal di rumah saudara dan mulai SMP Ia ikut bekerja membantu keluarga saudaranya itu.[2] Saat itu Ia banyak bekerja dengan menjaga toko kelontong.[2] Memasukki masa SMA Albertina kembali pindah ketempat saudaranya yang lain.[2] Kali ini saudaranya memiliki usaha warung kopi lantas Albertina pun turut bekerja membantu di warung kopi tersebut.[2] Sehari-hari Albertina mulai bekerja di warung kopi sejak pulang sekolah sampai pukul 19.00.[2]

Pendidikan
Albertina Ho melalui masa pendidikan dasarnya di Dobo dan Ambon.[2] Ia lulus SD dari SD Ambon pada tahun 1973.[5] Masa SMP Ia tempuh di SMP Katolik Bersubsidi Ambon dan lulus pada tahun 1975.[5] Setelah itu Albertina melanjutkan pendidikan pada SMA Negeri 2 Ambon.[5] Pada saat di SMA nilai-nilai mata pelajaran eksaktanya cenderung lebih bagus dari mata pelajaran sosial, namun Albertina lebih memilih masuk ke jurusan sosial.[2] Keputusan ini sempat membuat kecewa gurunya kala itu.[2] Selepas SMA Albertina melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 1979 dan lulus tahun 1985.[5] Gelar Magister Hukum Ia raih setelah menjadi hakim pada tahun 2004 dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.[5]

Karier hakim
Albertina Ho memulai karier hakim ketika ia diterima saat mendaftar CPNS Calon hakim setelah lulus dari Fakultas Hukum UGM.[5] Setelah lulus pendidikan calon hakim, Albertina bertugas di Pengadilan Negeri Yogyakarta (tahun 1986-1990).[3] Setelah itu kariernya banyak dilalui di lingkungan Pengadilan Negeri di Jawa Tengah hingga akhirnya pada tahun 2005 Ia ditugaskan di Mahkamah Agung sebagai sekretaris Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial.[3] Setelah 3 tahun berkarier di Mahkamah Agung Albertina ditugaskan menjadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.[3] Di pengadilan inilah Ia banyak menangani kasus yang cukup menarik perhatian masyarakat umum diantaranya kasus pegawai pajak Gayus Tambunan dan Anand Khrisna.[6] Pada bulan September 2011 Albertina Ho di promosikan menjadi wakil ketua Pengadilan Negeri Sungai liat dan akhirnya menjadi ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat.[7] Pada Februari 2014 Albertina di promosikan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang.[8]
Setelah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Albertina Ho dipromosikan pada April 2016 menjadi hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi (PT) Medan.

Tetap Jadi Hakim
Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Albertina Ho menyatakan dirinya mundur sebagai wakil ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nusa Tenggara Timur. Namun, Albertina mengaku tak pensiun sebagai hakim. “Saya mundur dari wakil ketua Pengadilan Tinggi Kupang, karena saya harus melepaskan jabatan struktural saya kan,” kata Albertina usai dilantik sebagai Dewan Pengawas, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 20 Desember 2019.
“(Sebagai hakim) tetap lah. UU bilang bagaimana, jabatan struktural kan?” sambungnya. Baca juga: Albertina Ho, Hakim Perkara Gayus yang Dipilih Jadi Dewan Pengawas KPK Mantan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu mengatakan menerima posisi anggota Dewas KPK karena perintah Presiden Joko Widodo. Menurutnya, perintah dari seorang pimpinan harus dilaksanakan. “Ya bagaimana pun kalau perintah dari pimpinan harus dilaksanakan, untuk kepentingan negara,” tuturnya. Albertina belum mau bicara banyak soal tugas dan wewenang Dewas KPK. Ia menyatakan segera berdiskusi bersama pimpinan KPK periode 2019-2023 untuk melaksanakan tugas-tugas dalam empat tahun ke depan.
“Kita dewan pengawas aja baru dibentuk, tadi baru ketemu teman-teman. Ya kita rundingkan dulu, kita diskusikan dulu. Soalnya kita perlu diskusi segala macam toh,” ujarnya. Baca juga: Profil Hakim Albertina Ho, Anggota Dewan Pengawas KPK yang Baru 3 Bulan Bertugas di Pengadilan Tinggi Kupang Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, disebutkan anggota Dewas KPK dilarang rangkap jabatan. Anggota Dewas KPK harus melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya. Selain itu mereka juga tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewas KPK. Para anggota Dewas KPK juga tidak menjadi anggota ataupun pengurus partai politik. ♦ kompas.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.