Bank NTT Kucurkan Pinjaman Rp 150 Miliar kepada Pemda NTT

Bank NTT Kucurkan Pinjaman Rp 150 Miliar kepada Pemda NTT

♦ Sudah ditantatangan untuk Pembangunan Jalan Propinsi

 

PENANDATANGANAN Perjanjian Kerjasama Pinjaman Daerah Antara Pemerintah Provinsi NTT dan PT. Bank NTT berlangsung Kamis, 19 Maret 2020 di halaman Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT. Bank NTT menerbitkan SPPK kepada Pemprov NTT berdasarkan Pengajuan Pinjaman Daerah Pemprov NTT dan sesuai putusan Komite Kredit Bank NTT, yaitu senilai Rp150 Miliar BMPK Bank NTT dengan tujuan penggunanaan yaitu untuk peningkatan ruas jalan Provinsi NTT.
Dengan ditandatangani PKS Pinjaman Daerah ini diharapkan semua kegiatan Transaksi keuangan yang digunakan sesuai tujuan penggunanaan diatas, diprioritaskan satu pintu melalui Bank NTT agar mempermudah pengontrolan dan keseimbangan penggunanaan Dana dimaksud.
Penandatanganan dilakukan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodan dan Direktur Utama Bank NTTIzhak Eduard Rih dan disaksikan Para Kepala Dinas dan perangkat OPD Pemprov NTT, juga dihadiri Oleh Dewan Komisaris dan Komite Bank NTT, Para Kepala Divisi, Pemimpin Cabang Utama dan Pemimpin Cabang Khusus, serta Pejabat Struktural BANK NTT.
Usai penandatanganan PKS, Gubernur Viktor Laiskodat mengatakan dengan ditandatangani perjanjian kerjasama ini maka pihak Bank NTT akan memberikan pinjaman dana untuk membantu pembangunan yang direncanakan oleh Pemprov NTT.
“Kita ajukan pinjaman Rp 900 miliar tapi nanti akan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama tahun ini Rp 450 miliar kemudian tahan kedua Rp 450 miliar. Namun Bank NTT hanya sanggup memberikan pinjaman Rp 150 miliar, sisanya akan ada sindikasi dengan bank lain yaitu Bank Mandiri,” kata Gubernur Laiskodat.
Sementara Direktur Utama Bank NTT, Izhak Eduard Rihi menjelaskan menjelaskan, tawaran pertama yang diberikan Bank NTT kepada Pemprov untuk Bunganya 11 persen. Namun ada tawaran dari Pemprov bunganya 9,75 sehingga akhirnya disepakati bunga pinjaman yang diberikan 10,5 persen efektif.
“Kalau kita hitung-hitung costnya, ya sudah segitu pasnya. Ini namanya kan bisnis. Kalau kita sudah berikan biar Pemda juga tidak terlalu berat dan kita juga bisa hiduplah,” ungkap Izhak.
Ditanya tentang kapan mulai pencairan, menurut Izhak setelah penandatanganan ini, jika Pemprov sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan tahapan pencairan maka akan kita tindaklanjut.
“Jangka waktu pinjaman 3 tahun. Tahun pertama bunganya dulu, tahun kedua dan ketiga pokok dan bunga, nah itu sudah dianggarkan dalam APBD,” kata Izhak.
Terkait jaminan, kata Izhak, yaitu APBD karena sudah dianggarkan.
“Ini aman, ibarat kita pingin ya portofolio yang banyak resiko kita pindahkan ke lowrisk (resiko kecil). Jika semua Pemda mengikuti seperti Inu dan ambil Rp 50 miliar maka sudah aman. Jadi ini kita sedang dorong memindahkan yang berisiko ke yang resikonya kecil,” tegas Izhak. ♦ humas bpdntt

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.