Benny Kabur Harman Dipolisikan

Benny Kabur Harman Dipolisikan

CUITAN Benny K. Harman (BKH) tentang sikap Presiden Joko Widodo atas berita hoaks Ratna Sarumpaet berakhir buruk. Benny dipolisikan karena diduga melakukan tindak pidana ujaran kebencian.
BKH dilaporkan advokat asal NTT, Kabunang Rudiyanto di Mabes Polri Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2018 dengan nomor laporan LP/B/1245/X/2018/BARESKRIM.
Selain BKH, Kabunang juga melaporkan Ratna Sarumpaet, Prabowo Subianto dan Fadli Zon.
Ketiganya diduga bersama-sama dengan Ratna Sarumpaet melakukan tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speach) atas sebuah berita hoax yang mereka ciptakan bersama.
“Jelas masuk unsur pidana dan memenuhi unsur pasal 45A ayat (1) dan (2) jo. pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” ujar Koordinator TPDI, Petrus Selestinus dalam rilis tertulis.
Pada akun twetternya @BennyHarmanID, mantan anggota DPR RI itu menuding Presiden menjadi aktor dibalik penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet. Benny menulis, ada kemungkinan mengapa kasus penganiayaan Ratna Sarumpaet, Presiden bersikap diam, pertama, Presiden sibuk, karena ini perkara kecil, kedua, Presiden memelihara preman dan diduga kuat yang meninju Ratna adalah preman-preman suruhan Presiden dan ketiga, cara ini sudah sesuai dengan revolusi mental. “Cuitan Benny ini membuat netizen marah,” kata Petrus.
Dia mengatakan, cuitan BKH tentang tiga kemungkinan sikap Presiden itu, dinilai tanpa dasar, prematur, tidak hati-hati alias ceroboh dan dikualifikasi sebagai kejahatan ujran kebencian.

Sebarkan Hoax
Dia menjelaskan, jika dicermati cuitan BKH tentang tiga kemungkinan sikap Presiden atas peristiwa penganiayaan Ratna Sarumpaet, maka sangat beralasan kemarahan netizen terhadap cuitan BKH, karena pengakuan Ratna bahwa dirinya dianiaya ternyata hoax.
BKH berpandangan Presiden harus tahu dan menyikapi tekait berita bohong penganiayaan Ratna, secara teknis organisatoris kewenangan menangani masalah pidana adalah tugas aparat Kepolisian bukan Presiden, karena itu untuk apa Presiden diminta secara khusus ikut mengurusi Ratna Sarumpaet. ♦ diantimur.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.