Biaya Pelatihan Yang diterapkan Paul Liyanto Terlampau Besar, Jadi Beban TKI NTT

Biaya Pelatihan Yang diterapkan Paul Liyanto Terlampau Besar, Jadi Beban TKI NTT

BIAYA Pelatihan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTT yang dilatih oleh PT. Citra Bina Tenaga Mandiri (milik Abraham Paul Liyanto) dan PT. Gasindo Buala Sari (milik John Salmon Saragih) yang mencapai Rp 2,5 juta dinilai terlampau besar dan membebani TKI (karena harus dibayar kembali oleh TKI melalui pemotongan gaji, red).
Informasi yang dihimpun suaraflobamora.com, untuk dilatih pada Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) milik Paul Liyanto dan John Saragih tersebut, setiap orang calon TKI yang dibebani biaya sebesar Rp 2,5 juta. Biaya pelatihan tersebut dinilai terlampau besar jika dibandingkan dengan pelatihan yang sama oleh BLKLN di Pulau Jawa yang biayanya hanya sekitar Rp 200 ribu s/d Rp 500 ribu.
“Biaya pelatihan yang terlampau besar itu menjadi beban TKI karena semua biaya harus dibayar kembali oleh TKI yang bersangkutan melalui pemotongan gaji. Kasihan ‘kan, gaji yang dipotong semakin besar,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya.
Menurutnya, karena dilatih di NTT maka seharusnya biaya pelatihannya harus lebih kecil. “Tapi yang terjadi malah sebaliknya, naik sampai 10 kali lipat. Bukannya membantu, malah membebani,” kritik sumber yang tahu tentang seluk beluk TKI NTT.
Kepala Dinas Nakertrans dan Koperasi NTT, Dra. Sisilia Sona yang dikonfirmasi suaraflobamora.com, Senin (18/3/19) di kantornya mengakui adanya biaya pelatihan yang lebih tinggi tersebut. Namun menurutnya, biaya tersebut untuk melatih calon TKI sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan di negara tujuan.
“Kalau dilatih disini, kami awasi sesuai standar kompetensi yanh diminta negara tujuannya. Harus dilatih sekian ratus jam. Kalau harus 1 bulan, ya harus 1 bulan. Kalau dilatih di Jawa, siapa yang bisa menjamin? Bisa saja hanya dilatih dua minggu atau 1 minggu?” Sisilia.
Menurutnya, hingga saat ini hanya kedua PJTKIS tersebut yang BLKLN-nya telah diakreditasi pemerintah pusat. “Hingga saat ini hanya ada 2 BLKLN yang diakreditasi pemerintah pusat, yakni BLKLN miliknya Paul Liyanto (PT. Citra Bina Tenaga Mandiri) dan milik John Saragih (PT. Gasindo Buala Sari),” ujar Sisilia.
Ia juga membantah adanya monopoli perekrutan, pelatihan dan pengiriman calon TKI oleh PT. Citra Bina Tenaga Mandiri dan Gasindo Buala Sari. Menurutnya, kedua perusahaan tersebut ditunjuk karena memiliki BLKLN yang terakreditasi. “Jadi tidak ada monopoli, itu sudah sesuai SK Moratorium bahwa TKI yang dikirim jarus memiliki kompetensi dan PJTKI harus memiliki BLKLN di NTT,” tandas Sisilia.
Seperti diberitakan sebelumnya, diduga terjadi monopoli perekrutan, pelatihan dan pengiriman calon TKI oleh PT. Citra Bina Tenaga Mandiri dan PT. Gasindo Buala Sari.

Diduga Monopoli
Diduga ada monopoli pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Timur ( NTT) oleh 2 (dua) perusahaan jasa pengiriman TKI yakni PT Citra Bina Tenaga Mandiri dan PT Gasindo Buala Sari.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi NTT, Sisilia Sona yang berusaha dikonfirmasi suaraflobamora.com, Jumat 15 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 siang, sedang bertugas ke Maumere.
“Ibu Kadis sedang bertugas di Maumere. Hari Senin baru masuk kantor,” ujar seorang staf tata usaha kadis dibenarkan 2 orang rekannya.
Informasi yang dihimpun suaraflobamora.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT melalui Dinas Nakertrans NTT pada tanggal 20 Desember 2018 telah mengeluarkan SPR (Surat Perintah Rekrut, red) untuk 2 perusahaan PPTKIS, yakni :
1). PT. Citra Bina Tenaga Mandiri (Nomor: TKT.560/888/PTK/2018, Nomor: TKT.560/889/PTK/2018, Nomor: TKT.560/890/PTK/2018 dan Nomor: TKT.560/891/PTK/2018); dan
2). PT. Gasindo Buala Sari (Nomor: TKT.560/886/PTK/2018 dan Nomor: TKT.560/887/PTK/2018 ).
Bahkan pada tanggal 10 Januari 2019, Plt. Kadis Dinas Nakertrans NTT, Sisilia Sona mengeliarkan surat Nomor: TKT.560/02/PP.02/2019, Perihal: Pelayanan Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia yang isinya menegaskan bahwa PPTKIS uang diijinkan untuk merekrut, melatih dan mengirim calon PMI (Pekerja Migran Indonesia di NTT adalah PT Citra Bina Tenaga Mandiri dan PT Hasindo Buala Sari.
Hingga saat ini, hanya 2 perusahaan tersebut yang diijinkan untuk dapat merekrut, melatih dan mengirim calon TKI asal NTT. “Perusahaan lain dilarang, alasannya karena 2 perusahaan tersebut memiliki BLKLN (Balai Latihan Kerja Luar Negeri) yang telah diakreditasi Pemprov NTT. Ini namanya monopoli,” kritik sumber yang enggan disebutkan namanya.
Ia menilai Pemprov NTT pilih kasih dalam penunjukan 2 perusahaan jasa pengiriman TKI tersebut sebagai PPTKIS di NTT yang dapat merekrut, melatih dan mengirim calon TKI asal NTT. “Pemprov tidak konsisten jalankan moratorium. Perusahaan lain dilarang tapi perusahaan tertentu bergerak bebas. Ada apa ini? ,” ujar sumber yang tahu seluk beluk pengiriman TKI di NTT.
Menurutnya, Pemprov NTT harus bijaksana dalam menilai dan menunjuk perusahàan yang layak untuk merekrut, melatih dan mengrim calon TKI. “Apakah pemprov NTT punya standar baku dalam penilaian BLKLN sehingga bisa memutuskan apakah BLKLN tersebut layak atau tidak? Atau hanya pakai standar abal-abal dan penilaian suka atau tidak suka?” tandasnya.
Seperti diberitakan berbagai media sebelumnya, Pemprov NTT mengeluarkan moratorium TKI. Namun anehnya, dalam SK Moratorium Nomor: 357/KEP/HK/2018 yang ditandatangani Gubernur Viktor Laiskodat tersebut, tetap membuka peluang pengiriman TKI yang berkompetensi melalui PPTKIS yang memiliki BLKLN yang terakreditasi Pemprov NTT.

PT. CBTM Bantah
Citra Bina Tenaga Mandiri (CBTM) membantah adanya dugaan monopoli perekrutan, pelatihan, dan pengiriman calon TKI asal NTT. Bantahan tersebut disampaikan Direktur Utama PT. CBTN, Elvis Liyanto kepada suaraflobamora.com, saat ditemui di ruang kantornya, Selasa 19 Maret 2019 di bilangan Kayu Putih, Kota Kupang.
“Tidak benar kalau kami melakukan monopoli perekrutan dan pengiriman TKI. Kalau pelatihan oleh BLKN kami itu benar nahwa kami yang ditunjuk Pemprov NTT kerena hanya perusaahaan kami dan PT. Gasindo Buala Sari yang memiliki BLKN di NTT dan terakreditasi secara nasional,” ujar Elvis.
Calon TKI yang dilatih di BLKLN milik perusahaannya, lanjut Elvis juga merupakan calon TKI yang direkrut PPTKIS lain. “Pak lihat saat ini ada 42 otang yang dilatih, tapi punya kami sedikit. Dari perusahaan-perusahaan lain yang paling banyak. Jadi kami hanya melatih, tapi mereka yang rekrut dan mereka yang kirim TKI-nya,” jelasnya.
Menurut Elvis, ia merupakan Direktur Utama PT. CBTM. “Saya Dirut PT. CBTM. Pak Paul Liyanto itu kakak saya. Memang Pak Paul juga pemilik perusahaan ini,” ujarnya.
Mengenai biaya pelatihan yang mencapai Rp 2,5 juta dan menjadi beban bagi TKI (karena harus dibayar kembali melalui pemotongan gaji TKI), Elvis mengatakan, tingginya biaya tersebut karena BLKLN miliknya harus melatih calon TKI sekitar 1-2 bulan.
“Kalau ke Malaysia harus dilatih sekitar 200 jam. Kalau ke Singapura dan Hongkong sekitar 300 jam,” ujar Elvis.
Elvis juga membantah kalau biaya pelatihan tersebut harus diganti kembali oleh TKI melalui pemotongan gaji. “Tidak ada pemotongan gaji karena sudah ditanggung oleh pengguna jasa TKI. Jadi tidak benar ada pemotongan gaji. Mereka terima gaji utuh. Misalnya di Malaysia gajinya sekitat 1.200 ringgit Malaysia atau sekitar Rp 4 juta,” jelasnya.
Sementara itu Dirut PT. Gasindo Buala Sari, John Salmon Saragih belum bersedia memberikan penjelasan karena sakit. “Saya tidak masuk kantor hari ini karena sakit flu dan batuk,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon selularnya, Rabu (20/3/19) siang.
Seperti diberitakan sebelumnya, diduga ada monopoli perekrutan, pelatihan dan pengiriman calon TKI asal NTT oleh PT. Citra Bina Tenaga Mandiri (CBTM) dan PT. Gasindo Buala Sari. Penetapan tarif pelatihan calon TKI yang memcapai Rp 2,5 juta dinilai membebani calon TKI karena biaya tersebut harus dibayar kembali oleh calon TKI yang bersangkutan melalui pemotongan gaji.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi NTT, Sisilia Sona yang dikonfirmasi suaraflobamora.com membantah adanya dugaan monopoli perekrutan, pelatihan dan pengiriman calon TKI asal NTT. Menurutnya, penunjukan PT. Citra Bina Tenaga Mandiri dan PT. Gasindo Buala Sari telah sesuai dengan Surat Keputusan Moratorium TKI yang ditandatangani Gubernur NTT, Viktor Laiskodat.
Tingginya biaya pelatihan di BLKLN milik kedua perusahaan tersebut, kata Sisilia, karena kedua BLKLN tersebut harus melatih calon TKI sekitar 1 bulan agar benar-benar memiliki kompetensi sesuai syarat negara tujuan pengiriman TKI. ♦ suaraflobamora.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.