Biaya Perjalanan Dinas DPRD NTT Tahun 2019 Capai Rp 35,7 M

Biaya Perjalanan Dinas DPRD NTT Tahun 2019 Capai Rp 35,7 M

BIAYA Perjalanan Dinas pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi NTT terus naik dari tahun ke tahun. Pada tahun anggaran 2019, biaya perjalanan DPRD NTT naik hingga mencapai Rp 35.730.372.000.
Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun suaraflobamora.com, pada tahun anggaran 2019 nanti, biaya perjalanan dinas DPRD NTT naik hingga Rp 35,7 Milyar. Belanja Perjalanan Dinas tersebut merupakan akumulasi dari 4 (empat) pos utama belanja perjalanan dinas.
Pertama, Program Peningkatan Fungsi Pembuatan Perda Propinsi NTT dialokasikan dana sebesar Rp 18.883.448.000. Dari jumlah itu, dialokir Rp 13.171.374.000,- untuk perjalanan dinas dalam daerah. Sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah dialokasi sebesar Rp 5.717.574.000.
Kedua, Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp 5.729.800.000. Pos ini hanya diperuntukkan bagi perjalanan dinas dalam daerah di 22 kabupaten/kota di NTT.
Ketiga, Peningakatan Fungsi Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp 10.970.268.000. Dari jumlah itu, dialokir Rp 492.820.000,- untuk perjalanan dinas dalam daerah. Sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah dialokasi dana sebesar Rp 10.447.448.000.
Keempat, Penyelenggaraan Rapat DPRD NTT dialokasikan dana perjalanan dinas sebesar Rp 146.356.656.000.
Kenaikan belanja perjalanan dinas tersebut diakui Ketua DPRD NTT, Anwar Puageno dalam jumpa pers di Gedung DPRD NTT, Jumat 21 Desember 2018 sore. Menurut Puageno yang saat itu didampingi Wakil Ketua DPRD NTT, Yunus Takandewa dan Alex Ofong, kenaikan tersebut untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota DPRD NTT pada tahun 2019 mendatang.
“Itu untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota DPRD NTT. Kemudian untuk penyusunan tatib (tata tertib DPRD NTT, red) baru. Kemudian fungsi pengawasan. Kemudian dinamika dewan dengan pemerintah. Apalagi dengan gubernur baru, kita perlu kesepakatan dan lain-lain,” jelas Puageno. Alokasi anggaran untuk eksekutif dan legislatif, lanjut Puageno, harus berimbang. “Kalau mau dilihat, anggaran harus berimbang juga. Di gedung sebelah (Kantor gubernur, red) berapa peningkatannya, dewan juga,” katanya.
Sebagai unsur pemerintah daerah, kata Puageno, DPRD NTT juga ingin lebih berkinerja. “Menghasilkan Perda, juga melakukan studi banding dan fungsi-fungsi lainnya. Itu tugas dan fungsi dewan. Memang tugas dewan ini rapat untuk bahas, lalu jalan, kemudian bahas lagi dan seterusnya,” paparnya. Anggaran perjalanan dinas DPRD NTT tersebut, jelas Puageno, tidak mesti dihabiskan. “Jadi kami selalu usahakan, anggaran bisa dihabiskan, bisa disisakan sebagai Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran, red),” katanya. ♦ suaraflobamora.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.