BPJS Tidak Naik

BPJS Tidak Naik

SENIN 9 Maret 2020, menjadi hari yang indah dan sukacita bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama kita-kita yang miskin. Mengapa karena hari itu, Mahkamah Agung membatal Peraturan Pemerintah yang menaikan uang BPJS. Saya perlu mengutip pernyataan, juru bicara MA, “Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat  pemerintah untuk menaikan juuran BPJS.” Ini pernyataan menyenangkan yang diumumkan Juru Bicara  Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro, Senin, 9 Maret 2020.

Menurut MA,pada Pasal 34 Perpres, kenaikan iuran BPJS Kesehatan adalah Kelas III dari Rp 25.500 per bulan menjadi Rp 42.000, Kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000.Semua pengamat menegaskan, tidak adil dan melanggara UUD 1945.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020.Kasus bermula saat Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) keberatan dengan kenaikan iuran itu. Mereka kemudian menggugat ke MA dan meminta kenaikan itu dibatalkan. Gayung bersambut. MA mengabulkan permohonan itu. Menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro Senin 9 Maret 2020. Bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial. Bertentangan dengan Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 171 UU Kesehatan,” ucap majelis. Pasal yang dinyatakan batal dan tidak berlaku berbunyi: Duduk sebagai ketua majelis yaitu Supandi dengan anggota Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi. Menurut MA, Pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pasal 34

Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:
a. Rp 42.OOO,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
b. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
c. Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O2O.

Dengan dibatalkannya pasal di atas, maka iuran BPJS kembali ke iuran semula, yaitu:

a. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3

b. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2
c. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengingatkan BPJS Kesehatan untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai pembatalan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Sebab, putusan tersebut sudah bersifat final dan mengikat.

“Pertama memang, putusan MA ini memang bersifat final atau mengikat. Tidak boleh ditentang lagi. Pemerintah harus menjalankan putusan ini yaitu menerbitkan Perpres baru merevisi aturan lama,” ujar Timboel saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin 9 Maret 2020.

Timboel mengatakan, BPJS Kesehatan harus mengembalikan iuran seperti semula yaitu kelas I sebesar Rp80.000, kelas II sebesar Rp51.000 dan kelas 3 sebesar Rp25.500. Pada Januari lalu, iuran tersebut sudah mulai dinaikkan menjadi kelas I sebesar Rp160.00, kelas II Rp 110.000 dan kelas III sebesar Rp42.000.

“Iya (harus segera dilakukan) kan berdasarkan putusan 1 Januari 2020 artinya yang sudah membayar Rp160.000 dia harus membayar untuk bulan depannya, tidak lagi ditagih untuk bulan depannya,” jelas Timboel.Saya tidak harus mengurai panjang lebar soal BPJS.Sebab, warta ada pejabat atau petugas medis yang korup menyebabkan rakyat marah,Yang sangat menyakitkan ialah Gaji Dirut BPJS Rp 150 Juta sebulan. Tidak masuk akal, sedangkan gaji Presiden hanya Rp 62 Juta. Adilkah ini? ♦

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.