BPK: Proyek PLTS Dan Sumur Bor Rp 40 M Di Dinas ESDM NTT Belum FHO

BPK: Proyek PLTS Dan Sumur Bor Rp 40 M Di Dinas ESDM NTT Belum FHO

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTT menemukan proyek PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dan sumur bor di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTT dengan harga Rp40.137.922.950 (Empat Puluh Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) belum di FHO (Penyelesaian Serah / Serah Terima Kedua). Lebih lanjut, proyek dari tahun 2017, 2018 hingga 2019 dengan total nilai lebih dari Rp40 M belum dihibahkan bagi masyarakat hingga saat ini.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan NTT atas Sistem Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Pemprov, NTT -turut (2017-2019, red) yang hingga saat ini belum dihibahkan ke masyarakat.
Menurut BPK, persediaan aset tersebut merupakan belanja hibah barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Tahun Anggaran (TA) 2017 dengan alokasi Rp2.242.935.940, TA 2018 32.276.585.410, – dan TA 2019 mendapatkan 5.618.401.600. “Barang tersebut belum diserahterimakan oleh pihak ESDM kepada penerima,” tulis BPK.
BPK merincikan, pada TA 2017 senilai Rp 2.242.935.940 terdiri atas PLTS Tersebar Rp 1.193.205.705, – dan Sumur Bor Rp 1.049.730.235. Pada TA 2018 menghasilkan Rp32.276.585.410, terdiri terdiri atas 1) PLTS Tersebar Rp 2.784.146.645; 2) PLTS Terpusat Rp18.022.400.000; 3) PLTS Tersebar Rp 953.769.000; 4) Bor Sumur Rp 2.037.039.765; dan 5) Sumur Bor Rp 8.479.230.000. Sedangkan pada tahun 2019 menetapkan Rp 5.618.401.600.
Dijelaskan, BPK melakukan pemeriksaan fisik terbatas pada pembahasan dan persyaratan barang yang akan dihibahkan melalui perekaman video terhadap 4 paket proyek, yaitu:
n Paket Pembangunan PLTS Sehen yang berlokasi di Desa Tuamnanu, Kecamatan Fatuleu dan Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang berjumlah 50 unit;
n Pembangunan PLTS Terpusat 25 KWP di Desa Ulung Baras, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 122 KK;
n Dua paket / unit pengembangan Biogas 6 m3; dan
n Tiga paket / unit sumur bor.
Namun, papar BPK, Dinas ESDM tidak mampu memberikan 175 rekaman rekaman video (dari 175 jumlah satuan barang yang diambil sampel tersebut di atas, merah) untuk mendapatkan BPK. “Hingga akhir pemeriksaan, Dinas ESDM hanya dapat menyampaikan 4 (empat) rekaman video yang terdiri atas: 3 rekaman (3 unit PLTS) untuk paket yang berada di Kabupaten Kupang dan 1 rekaman atas hasil pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat di Desa Ulung Baras, Kabupaten Manggarai Timur, “tulis BPK Perwakilan NTT.
Diuraikan, berdasarkan 4 hasil perekaman (yang dilakukan Dinas ESDM, red) tersebut, BPK menilai kondisi 4 barang hibah berupa PLTS Sehen dan terpusat tersebut dalam kondisi baik dan telah digunakan oleh masyarakat. Namun demikian, BPK belum dapat memastikan apakah barang tersebut telah dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima karena data minimalnya (hanya ada 4 sertifikat rekaman video dari 175 rekaman yang disimpan / digunakan sampel oleh BPK, merah) yang diberikan oleh Dinas ESDM NTT.
Menurut BPK, ketentuan ini tidak sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah dan Pergub NTT Nomor 58 Tahun 2018 tentang kebijakan Akuntansi Pemprov NTT. Kepala Badan ESDM belum menyelesaikan proses hibah barang terkait. Atas permasalah tersebut, Pemprov NTT melalui Kepala Dinas ESDM menerima dan menyetujui tindak lanjut akan disampaikan kepada BPK. BPK dikirim ke Gubernur NTT agar dapat diterima KDM ESDM untuk menyelesaikan proses hibah barang terkait
Kepala Dinas (Kadis) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jusuf Adoe yang sedang mencari tim media Rabu ini 29 JUli 2020 di ruang angkasa, menerima semua temuan tersebut. Menurutnya, barang-barang tersebut merupakan proyek dari TA 2017, 2018 dan 2019 yang belum pernah dihibahkan ke masyarakat.
“Nomenklatur di DPA memang harus dihibahkan ke masyarakat, tetapi saat ini karena kegiataan-kegiatan itu sampai akhir tahun anggaran sementara dalam proyek itu diharuskan ada masa pemeliharaan. Nah, itu sudah melewati masa anggaran Seharusnya di tahun berikutnya dialokasikan anggaran untuk dilakukan FHO, “jelasnya.
Dari hasil FHO itu, lanjut Adoe, akan dikirim ke Gubernur untuk dihibahkan ke masyarakat. Namun menurutnya, dalam dua tahun terakhir tidak ada anggaran bagi pihaknya untuk melakukan FHO.
“Tetapi pada tahun 2020 ini dengan adanya temuan BPK, kita sudah diundang dan dibahas dalam rapat. Mudah-tanya di minggu depan, kami sudah bisa turun ke lokasi untuk melakukan FHO. Dari FHO itu kita usulkan ke Gub, cq. Badan Aset Daerah untuk melakukan hibah kepada masyarakat, “papar Adoe.
Ia berharap, dalam waktu 60 hari yang diberikan BPK untuk melaksanakan tindaklanjuti itu, pihaknya dapat melaksanakan hibah. “Tapi kita belum bisa mengikuti anjuran BPK karena diskusi Corona kemarin. Namun upaya-upaya untuk selesaikan temuan itu tetap ada, “katanya.
Pihaknya, lanjut Adoe, telah diminta oleh asisten III bersama Kepala BKD, Kepala Badan Aset Daerah dan Inspektur Daerah dan kadis-kadis terkait. “Kita merencanakan untuk segera selesaikan secara administrasi juga dengan perencanaan. Mudah-harap minggu depan kami sudah bisa siapkan proses untuk teman-teman turun lapangan dan lakukan FHO, “harapnya.
Adoe menjelaskan, proyek-proyek yang menjadi temuan BPK itu telah di PHO saat menyetujui proyek mencapai 90 persen. “PHO sudah ada. Karena pekerjaan yang melewati tahun anggaran dan ada yang belum selesai di FHO. Jika memang kegiatannya selesai lebih awal dari tahun anggaran yang sama, mungkin masih bisa ada kebijakan dari perjalanan dinas yang lain. Kita bisa mengalokasikan dana untuk turun (ke lokasi proyek, red) melakukan FHO, “katanya. ‚ô¶¬†suaraflobamora.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.