Bupati Nagekeo: Persekongkolan Untuk Rakyat 2020

Bupati Nagekeo: Persekongkolan Untuk Rakyat 2020

♦ Soal damai dengan dewan dan Minta Maaf

 

SAMBUTAN Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do pada saat pelantik 90 orang Pejabat Esellon ll, lll, dan lV di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Nagekeo pada Jumad 17 Januari 2020, yang mengatakan ada persekongkolan jahat antara eksekutif dan legislatif selama 13 tahun di Pemda Nagekeo ditanggapi kalangan DPRD Nagekeo. Dewan mengaku tersinggung dengan pernyataan bupati dan mendesak Bupati Nagekeo dr. Don untuk klarifikasi dan minta maaf.
“Ya, kami sudah klarifikasi dan meminta maaf kepada anggota dewan. Kita sudah ajak teman-teman anggota dewan turun ke lapangan dan kita saksikan sendiri program apa yang sudah dilaksanakan, sukses atau tidak mari kita lihat bersama apa yang telah dikerjakan eksekutif dan legislative selama 13 tahun. Sejak daerah ini berdiri. Sekarang kita sudah punya Polres sendiri, sehingga kita akan lebih mudah dalam pengawasan,” jelas Bupati Don menjawab pertanyaan EXPONTT Selasa 3 Februari 2020.
Beberapa waktu lalu, Bupati Don sudah minta maaf dan berdamai dengan pimpinan dan anggota dewan. Sudah sering turun bersama dengan Bupati Don. Ini persekongkolan baru di awal tahun 2020 dengan anggota dewan. Bupati sering terlihat bersama ke lapangan atau kunjungan ke desa-desa. Apakah ini persengkongkolan baru? Bupati Don menjawab, “Ya. Persekongkolan baru untuk rakyat. Kita, eksekutif dan legislatif membangun persengkokolan baru supaya mulaila dengan profggram-program baru. Program prorakyat. Kita sudah 13 tahun mau mau ke usia yang lebih dewasa. Kita bangun bersama Nagekeo agar lebih maju dan bermartabat,” yakin Bupati Don.
Tetapi mantan Bupati Nagekeo satu periode Elias Djo membantah keras dengan pernyataan Bupati Don.
“Pernyataan Bupati Don sesat dan tidak benar. Menyesatkan rakyat Nagekeo, jadi, sudah benar kalau Bupati Don minta maaf kepada anggota dewan. Kami sudah berkerja sesuai penilaian pusat, walau kami memang belum mendapat WTP atau wajar tanpa pengeculian, kami memang hanya mendapat nilai B pada 2018/2019. Memang membangun sebuah kabupaten baru tidak semudah membalik telapak tangan, apa lagi soal pembagian asset dari kabupaten induk Ngada. Jadi banyak persoalan. Kalau kami dituduh ada persengkololan jahat, kami tersinggung berat,” tegas Elias Djo menjawab EXPONTT melalui HP.
Anggota dewan dari Perindo, Sertius Podhi ikut mengecam pernyataan Bupati Don.” Soerang pimpinan jangan begitu. Bupati pasti memiliki data yang sangat lengkap. Tapi jangan menyebut dengan kalimat persekongkolanjahat antara eksekutif dan legisilatif selama 13 tahun. Saya minta bupati tunjukan datanya. Karena kita tahu, Presiden Gus Dur dulu omong anggota dewan kekanak-kanakan langsung pemalzian oleh anggota DPR RI. Dan akhirnya Gus Dur mundur dari Presiden. Ini contoh. Karena itu, DPRD Nagekeo mesti minta bupati minta maaf tetapi sesuai tata tertib dewan. Misalnya rapat pimpinan, Badan Musyawarah, komisi dan atau badan kehormatan, bila sampai paripurna. Karena kita merasa dilecehkan. Tapi ya sudah dan tidak perlu terulang lagi ke depan. Kita harapkan supaya memulai dengan paradikma baru demi pembangunan Nagekeo yang lebih maju dan bermartabat ke depan,” menurut Vasi Podhi.

Kirim Surat ke bupati
Seperti diwartakan, Ketua DPRD Nagekeo, Marselinus F Ajo Bupu Selasa 21 Januari 2020 mengirim surat kepada Bupati Don untuk segera mengklarifikasi secara terbuka terkait pernyataan Bupati yang membuat heboh publik Nagekeo tersebut.
Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do menyampaikan keterangan pers kepada wartawan Selasa 21 Januari 2020.
Ini pernyataan kontroversial membuat Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do sampaikan permohonan maaf
Menyikapi pemberitaan di Media Massa berkaitan dengan pernyataan Bupati Nagekeo di depan Aparatur Sipil Negara saat pelantikan Pejabat Tinggi Pratama, administrator dan pengawas lingkup pemerintah Kabupaten Nagekeo tanggal 17 Januari 2020 yang kemudian menimbulkan ketersinggungan lembaga DPRD Kabupaten Nagekeo yang saat itu disempat disebutkan namanya maka, melalui media massa menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
1. Pesan utama Bupati saat pelantikan terutama kepada para Apartur yang dilantik saat itu adalah Disiplin dan Loyalitas sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah bupati wajib mengingatkan dua hal itu bagi ASN di bawah lingkup kewenanganya.
2. Bahwa dua pesan penting tersebut di atas, disampaikan lugas dan tegas disertai diksi yang kemudian dipandang menyinggung DPRD secara lembaga. Akibat diksi tersebut, publik terbawa pada kondisi anggapan seakan-akan kedua lembaga, Pemerintah dan DPRD Kabupaten Nagekeo sedang tidak harmonis.
3. Bupati Nagekeo sama sekali tidak bermaksud menyinggung apalagi mengurangi martabat lembaga lain dalam hal ini DPRD Kabupaten Nagekeo yang adalah mitra kerja sejajar dalam menjalani tugas pelayanan pembangunan. Pesan dari diksi ini sejatinya adalah untuk kepentingan internal ASN yang adalah binaan Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
4.Bahwa diksi yang disampaikan dalam forum acara pelantikan dan kemudian ramai diberitakan di media massa berdampak pada ketersinggungan DPRD secara lembaga, Bupati Nagekeo menyampaikan Permohonan Maaf.
5. Kiranya dengan klarifikasi dan permohonan maaf ini hubungan kerja Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Nagekeo semakin erat dan harmonis dalam menjalani tugas pelayanan pembangunan bagi daerah ini.
Sebelumnya, polemik pernyataan kontroversial yang dilontarkan Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do yang menyatakan bahwa “ada persekongkolan jahat antara eksekutif dan legislatif selama 13 tahun” ditanggapi serius oleh lembaga DPRD.
Ketua DPRD Nagekeo, Marselinus F. Ajo Bupu, mengatakan, Selasa (20/1/2020) pihaknya akan mengirim surat kepada Bupati Don untuk segera mengklarifikasi secara terbuka terkait pernyataan Bupati yang membuat heboh publik Nagekeo tersebut.
“Saya coba mengundang seluruh pimpinan fraksi dan seluruh anggota DPRD berkaitan dengan pernyataan pak bupati tentang persekongkolan jahat selama 13 tahun, saya secara lembaga bersama teman-teman bersepakat untuk menyurati Pak Bupati, minta klarifikasi dan dengar pendapat” ujar Seli, selaku Ketua DPRD Nagekeo.
Surat minta Bupati Don Klarifikasi berdasarkan kesepakatan lembaga DPRD dalam hasil rapat internal.
Dalam sesi dengar pendapat, DPRD secara kelembagaan meminta Bupati Don agar bisa membuktikan ucapannya terkait persekongkolan jahat selama 13 tahun itu. Politisi PDIP itu menantang Bupati Nagekeo untuk melakukan pembuktian terbalik soal persekongkolan jahat dimaksud.
“Pak Bupati harus bisa menjelaskan persekongkolan itu seperti apa? Di mana? dan silahkan kalau mau pembuktian terbalik saya ketua DPRD dua periode. Silahkan! Saya punya kekayaan ada di mana? Bentuk persekongkolan jahat itu seperti apa dengan Pemerintah? Silahkan”! tantang Seli Ajo.
Seli Ajo mengatakan dalam klarifikasi dan dengar pendapat nantinya, akan ada tindakan lanjutan serta ada tahapan-tahapan selanjutnya yang akan dilewati diantaranya membentuk Panitia Khusus (Pansus).
Pansus tersebut kata dia akan menjadi rujukan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya.
‘Ketika dengar pendapat bupati bisa menyampaikan, kami akan bentuk Pansus dan setelah itu ada langkah-langkah selanjutnya” ujarnya.
Seli menyesali sikap Bupati Don yang terkesan tidak bijak dalam menyampaikan pendapat di ruang publik, sebab Kabupaten Nagekeo ini berdiri atas perjuangan banyak orang sebab sejelek apapun para pemimpin di masa lalu mereka pernah berbuat untuk Nagekeo.
“Sejelek apapun Bapa Nani dan Bapa Elyas mereka sudah pernah melakukan untuk kepentingan Nagekeo, sejelek apapun teman teman DPR dari Ngada pindah ke Nagekeo, kami pernah berbuat untuk Nagekeo” sesalnya.
“Karena omong soal Pemerintah Daerah, ada legislatif dan ada eksekutif, tanpa DPRD Bupati tidak bisa jalan, karena DPRD dan Bupati adalah mitra sebagaimana termuat dalam UU 23 Tahun 2004” tuturnya. ♦ wjr

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.