Bupati Negekeo Bertemu Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Minta Bantuan Alsintan bagi Petani

Bupati Negekeo Bertemu Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Minta Bantuan Alsintan bagi Petani

PASCA penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Tanggal 16 Desember 2019 lalu, Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do lanjut melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Setelah sehari sebelumnya di Kementerian Pariwisata dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kali ini Rabu, 19 Desember 2019, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian yang dituju untuk meminta dukungan sarana-prasarana bagi para petani menyongsong musim tanam yang akan datang.
Kepada Dirjen PSP, Sarwo Edhie, Ia menggambarkan bahwa Irigasi Mbay adalah proyek irigasi teknis pertama dan terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 1956 oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta, kemudian direhabilitasi total karena dilanda bencana banjir bandang Tahun 1970.
Sampai saat ini, terangnya kepada Dirjen, baru tergarap 3000-an ha di sebelah Timur (atau Mbay Kanan) dan sedang dimulai 1500 ha di sebelah Barat atau seberang kali (atau Mbay Kiri) yang akan diolah murni secara organik. Baru-baru ini, oleh Balai Wilayah Sungai Kupang, disampaikan bahwa rencana reviu Master Plan Pengembangan Mbay Kiri akan dimulai Tahun 2020 dengan catatan Pemerintah Daerah Nagekeo harus membuat permohonan resmi kepada Pemerintah Pusat. “Kami sebetulnya masih punya lahan kering pertanian semusim di lereng-lereng bukit, dan dataran tinggib, sehingga butuh alat yang besar untuk pengolahan awal serta traktor tangan untuk pengolahan lanjutant, “terangnya
Bupati Don juga menyampaikan bahwa saat ini Ia telah menyediakan tenaga teknis untuk memodifikasi traktor tangan sehingga cocok untuk lahan kering. Ia juga memaparkan kebijakan pemulihan kesuburan tanah dan pemutusan siklus hidup hama di Irigasi Mbay.
“Selama 40 tahun yang 3000 ha tidak pernah jeda sehingga produksinya turun. Menurut ahli dari IPB (Institut Pertanian Bogor) dan Undana (Universitas Nusa Cendana), sifat fisis tanah tidak lagi memungkinkan, butuh 5 musim untuk bisa pulih lagi, “Ia menjelaskan.
Kepada Dirjen Sarwo Edhie juga dilaporkan bahwa kebijakan gilir tanam baru dimulai di sekunder satu dengan jagung seluas 1000 ha. Namun, Ia menerangkan bahwa lahan yang yang benar-benar diolah serius baru 576 ha, yg lainnya ragu-ragu bahkan belum mau. “Kita akan mulai di musim berikut di sekunder dua, tahun berikut sekaligus tiga sekunder, “tekad Bupati Don.
Untuk itu, belajar dari pengalaman di Sekunder 1 tahun ini, demikian juga dipahami pula Dirjen PSP, haruslah ada jaminan ketersediaan alsintan, pupuk dan benih. Selain dukungan prasarana dan sarana, Bupati Nagekeo juga mengharapkan dukungan tenaga ahli dari kementerian untuk pendampingan di lapangan.
Bupati menyampaikan pula bahwa saat ini sedang berlangsung pemurnian varietas jagung pulut lokal Nagekeo yang diakui oleh peneliti dari Kementerian Pertanian sangat layak untuk disertifikasi. Ia sekaligus menyampaikan keluhan petani soal ketidaklancaran dan adanya indikasi distribusi pupuk yang tidak sesuai kebutuhan petani.
Sarwo menegaskan bahwa Ia akan mencabut izin pengusaha yang setelah diinvestigasi terbukti melakukan kecurangan dalam peredaran pupuk di lapangan dan mendukung Bupati Don untuk menindak tegas dalam rangka menghindarkan petani dari penipuan.
“Sudah ada 400-an merk saya cabut, “ungkapnya.
Untuk diketahui, demi mendukung kebijakan tanam serentak di Irigasi Mbay, belum lama ini, Bupati Nagekeo telah menyerahkan 60 unit traktor tangan kepada kelompoktani, sebagian besar di antaranya berada di Sekunder 1 sebagai kelanjutan dari kebijakan gilir tanam 1000 ha tahun 2019. ♦ humas pemda nagekeo

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.