Bupati Titu Eki Minta Wartawan Bantu Awasi Kedok HGU ala PT. PGGS di NTT

Bupati Titu Eki Minta Wartawan Bantu Awasi Kedok HGU ala PT. PGGS di NTT

SELAIN di Kabupaten Kupang, apakah daerah – daerah lain di NTT juga bernasib sama, ribuan lahan masyarakat diterlantarkan setelah PT. Panggung Guna Ganda Semesta ( PGGS ) setelah mengantongi Ijin Hak Guna Usaha, awak media perlu curigai, coba caritahu ada atau tidak model investasi PT. PGGS di Malaka, TTU, TTS dan di daerah lain, jangan sampai ada ijin HGU atas nama PT. PGGS dan nasibnya sama seperti yang dialami di Kabupaten Kupang. Demikian disampaikan Bupati Kupang Ayub Titu Eki dalam jumpa pers bersama awak media, di ruang kerjannya, Jumat siang ( 31/8).
Tidak hanya itu, Bupati Titu Eki juga menduga sudah ada kelompok mafia besar berkedok investasi yang selama ini beroperasi dibeberapa daerah di NTT dan membodohi masyarakat dan pemerintah daerah setempat. “Jangan sampai inilah kroni – kroni Kapitalisme, para pekerja pemupuk modal yang seperti dilakukan PT. PGGS, pada waktu lalu mereka minta HGU 3720 hektar setelah dapat HGU mereka dagangkan surat berharga di luar dan telantarkan lahan masyarakat, kini di Kabupaten Kupang mereka mau perpanjang HGU melalui PT. Puncak Keemasan Garam Dunia, kalau ini dilakukan maka hasilnya akan sama seperti PT. PGGS karena setelah dapat tanda tangan dengan lahan yang luas mereka jual disana dan investasi garam yang mereka koar sana sini hanyalah omong kosong, mereka juga buat gap di masyarakat untuk dengan mudah mereka bisa adu domba bilang masyarakat menolak investasi.”bebernya. Sebelumnya diberitakan, puluhan masyarakat dari 4 Desa/Kelurahan masing – masing; Desa Oebelo, Nunkurus, Kelurahan Babau dan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang – NTT, untuk ketiga kalinya mendatangi pemerintah Kabupaten Kupang dan bertemu langsung dengan Bupati Ayub Titu Eki, Senin siang (7/4).
Disaksikan media ini, Kedatangan para tokoh masyarakat pemilik lahan empat Desa/kelurahan itu secara tegas menyuarakan keluhan atas status kerjasama hak guna usaha (HGU) PT. Panggung Guna Ganda Semesta yang kemudian telah diakuisisi secara diam – diam ke PT. Puncak Keemasan Garam Dunia untuk menguasai lahan produktif garam milik masyarakat seluas lebih dari 3700 hektare termasuk di dalamnya lahan pertanian dan sebagian pemukiman warga. Empat rumpun masyarakat pemilik lahan itu bahkan meminta dukungan pemerintah Kabupaten Kupang di tangan Bupati Ayub Titu Eki untuk menyuarakan keluhan mereka hingga ke meja Presiden RI, Joko Widodo.
Tonce Banusu, masyarakat pemilik lahan asal Kelurahan Babau, dalam kesempatan itu membenarkan, ia dan keluarganya di Kelurahan Babau sudah sejak awal menolak kehadiran PT. PGGS atas HGU sepihak yang dikantongi perusahan yang tidak jelas tersebut. “keluarga kami hidup karena hasil kerja sebagai petani, kaget karena secara tiba – tiba lahan tanah kami mereka bilang masuk dalam kawasan HGU atas nama PT. PGGS, sekarang ada lagi yang datang bilang hal yang sama, yang jelas dari 1990 orangtua kami sudah menolak, apalagi lahan HGU ini bukan saja lokasi garam tapi juga di lahan pertanian hingga merambat ke pemukiman, mereka bilang luasannya capai 3700 hektare lebih lahan HGU tapi tidak ada kegiatan usaha hingga sekarang dan lahan tanah diterlantarkan begitu saja, kalau begini mereka mau kami jadi penonton di rumah sendiri.” Kesalnya.
Senada, Ambris Ismail, masyarakat pemilik lahan Kelurahan Merdeka dalam kesempatan itu mengaku sudah sejak awal pihaknya menolak kerjasama dengan sistim HGU PT. PGGS. “Waktu itu ada keterlibatan TNI di belakang investor, kami memang dalam tekanan dan takut, apalagi kejadian itu di era orde baru, tapi kami tidak mengakui lahan kami adalah lahan HGU, sejak awal, mau buat apapun kami siap hadapi.”Yakinnya.
Mendengar keluhan pengeluhan masyarakat pemilik lahan, Bupati Titu Eki dalam kesempatan itu mengatakan, dirinya siap membela hak – hak masyarakat pemilik lahan hingga dirinya siap bersurat langsung ke Presiden RI terkait klaim lahan HGU PT. PGGS tersebut. “kepercayaan yang diberikan masyarakat ini akan dipelajari juga sebagai peluang kita memanfaatkan potensi garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional, yang jelas ini adalah kali ketiga, dan jujur saya siap memperjuangkan sebagai pejabat negara, daerah dan masyarakat.”tegasnya.
Dirinya aku dia, sangat terharu atas kepercayaan yang diberikan masyarakat pemilik lahan dari empat Desa/kelurahan tersebut. “sementara yang klaim sepihak bilang sudah ada HGU dia dimana selama ini, apalagi tidak ada sepeserpun yang didapat bagi daerah ini dari ijin HGU PT. PGGS, masyarakat tetap saja miskin, tanah dibiarkan terlantar, apa maksudnya ini, Konyolnya, lanjut dia, tiba – tiba datang PT. Puncak Keemasan, mereka sebelumnya pernah bertemu dengan saya, saya juga sudah bilang, bagi siapa saja yang mau berusaha, mari bicarakan secara baik – baik, saya sebagai pejabat negara bicara untuk kepentingan neraga, daerah dan masyarakat.” Ungkapnya.♦ mikanews.com/ sam dominggo

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.