Berita Utama

Di Era Lebu Raya, 'Pancasila' Tinggal Rangka Mangkrak Tanpa Busana

BANGUNAN itu terletak di ujung Jalur 40, Jl. W. J. Lalamentik Nomor 20, Kupang, NTT. Dengan tinggi kurang lebih 50 meter, monumen yang tampak setengah jadi itu terpampang di bagian kanan jalan. Monument Pancasila. Itulah namanya. Meski namanya Pancasila, namun nasib fisik bangunan ini sama sekali tidak terlihat seperti lambang dasar negara. Finishingnya masih berantakan, terlihat atapnya masih berupa rancangan besi tanpa bentuk. Sepintas, busana Pancasila seperti dilucuti. Yang tertinggal

Daftar nama calon DPD RI dan hanya 4 yang menang

RAPAT Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Serentak Tahun 2019 oleh KPU NTT yang dilaksanakan sejak 7-10 Mei 2019 di Aula Hotel Sahid TMore Kupang dan diskor pelaksanaannya hingga pada Minggu, 12 Mei 2019 di Kantor KPU NTT di Jalan Polisi Militer Kupang, telah usai dan berhasil menetapkan hasil perolehan suara Presiden/Wakil Presiden; DPR RI; DPD; dan DPRD Provinsi NTT. Hasil pengamatan Garda Indonesia, selama proses Rapat Pleno Terbuka berjalan

65 Caleg yang Lolos Jadi DPRD NTT

PLENO terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi NTT saat ini masih berjalan. Ada beberapa KPU kabupaten/kota yang belum memplenokan hasil perolehan suara Pemilu 2019. Kendati demikian, hasil perhitungan perolehan suara sebagian besar sudah diketahui karena sudah diplenokan oleh KPU di tingkat kabupaten/kota. Khusus untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi NTT periode 2019-2024, ada 65 nama caleg yang sudah dipastikan terpilih. Dari 65 nama tersebut, hanya 26 caleg

Gubernur: Wajib tuntaskan Masalah Batas Ngada dan Matim 14 Mei 2019

♦ Keputusan tidak bisa diganggugugat siapapun ♦ Jangan ada provokator baru dari Manggarai Timur maupun Ngada   PERSOALAN tapal batas antara Manggarai Timur dan Ngada terkatung-katung sejak 47 tahun lalu. Dari gubernur ke guber, bupati ke bupati tidak juga selsai. Sejak 1973 kasus ini bak masalah misteri. Puncaknya pada 14 Mei 2019 Gubernur NTT Vikcktor Bungtilu Laiskodat mengambil sikap tegas peserta rapat yang tediri dari Gubernur, Bupati Ngada Paulus Soli,

Gubernur dan Ibu Ketua PKK Memberi Contoh

SETELAH Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat membersihkan langsung sampah pada Minggu 19 Januari 2019, kini giliran Ketua PKK NTT Ibu Julia Sutrisno pada 26 April 2019 membersihkan langsung sampah di Bukit Cinta Penfui. Rakyat NTT seharusnya memulai sadar dan malu manakala Gubernur bersama Isteri membersihkan langsung sampah. Sudah diwartakan secara nasional melalui media dan harian, juga televisi Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat memimpin ribuan warga turun ke jalan-jalan utama dan lokasi wisata

NTT miskin tapi beli pulsa sampai triliunan rupiah

WAKIL Gubernur NTT Josef Nae Soi menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota di provinsi berbasis kepulauan ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing mulai 2020. “Saya harapkan pada tahun 2020 nanti setiap kabupaten/kota di NTT ini mulai meningkatkan PADnya masing-masing untuk bisa membantu Pemprov NTT,” katanya di Kupang, Senin (29/4). Hal ini disampaikannya disaat menyampaikan arahan pada pembukaan acara Rapat Kordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT

Pokok Pikiran DPRD NTT tentang Musrenbang Tingkat NTT 2019

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT (DPRD) Yunus Takandewa, S.Pd, menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD NTT pada pembukaan Musrenbang Pemerintah Provinsi NTT, guna penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTT tahun 2020 mendatang. Hadir pada acara tersebut Inspektur Jenderal Kemendagri, Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, Staf Ahli dari Bappenas, Oktariadi, Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi, Anggota Komisi IV DPRD NTT, Boni Jebarus, para kepala daerah se-NTT, para pimpinan

24 Kades di NTT Diduga Korupsi Dana Desa

BERDASARKAN penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kupang dari Januari 2017-April 2019, sebanyak 24 kepala desa di Nusa Tenggara Timur (NTT) terbukti melakukan korupsi Dana Desa dan Aloksi Dana Desa (ADD). Akibatnya negara rugi hingga miliaran rupiah. Dari jumlah ini, sebagian besar perkara korupsi yang menyeret para Kades/Penjabat Kades tersebut telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (inkcraht). Hanya beberapa perkara di antaranya yang sedang dalam proses persidangan