Berita Utama

Setya Novanto Ditahan, PPP: Ini Periode Terburuk Kepemimpinan DPR

 Jakarta – Ketua DPR Setya Novanto menyandang status hukum tersangka dalam perkara korupsi e-KTP dan kini ditahan di Rutan KPK. PPP menyebut citra DPR terganggu dengan status Novanto. “Ya ini sebenarnya ngomongin internal. Bagi PPP, katakanlah kebenaran meskipun terasa pahit, dan memang citra DPR terganggu dengan kasus yang menimpa Pak Novanto,” ujar Wasekjen PPP Achmad Baidowi alias Awiek kepada wartawan, Minggu (19/11/2017). Dengan status tersangka Novanto, Awiek menyebut publik terus mencibir

Pemda NTT Harap Kegiatan PKB IDAI Berlanjut

PEMERINTAH Daerah (Pemda) Provinsi NTT berharap kegiatan Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB) yang dilaksanakan Ikatan Dokter anak Indonesia (IDAI) NTT dan Jawa Timur di Kota Kupang diharapkan dapat berlanjut di tahun mendatang dengan wilayah penelitian yang lebih luas. Harapan ini diungkapkan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dalam sambutan yang disampaikan Kepala Bappeda NTT, I Wayan Darmawa, Sabtu, 11 November. Sekecil apapun sumbangan yang diberikan dari kegiatan ini sangat besar manfaatnya buat NTT

Kepala Daerah Di NTT Diminta Dukung Proyek Strategis Nasional

WALIKOTA Kupang dan para Bupati di bumi Flobamora diminta mendukung proyek-proyek strategis nasional sehingga masyarakat dapat mendapatkan manfaatnya untuk percepatan pembangunan daerah. Permintaan ini disampaikan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya saat memimpin rapat kerja Gubernur bersama Walikota Kupang dan para Bupati se NTT di aula Fernandez kantor Gubernur NTT, Rabu 15 November. “Target kita seluruh proyek strategis nasional bisa terbangun dengan baik sehingga masyarakat dapat mendapatkan manfaatnya untuk percepatan pembangunan

Gubernur Harap Pemilukada di NTT Lancar dan Sukses

GUBERNUR NTT, Frans Lebu Raya meminta agar pemilihan kepala daerah di 10 Kabupaten yang ada di bumi Flobamora dapat berlangsung lancer dan sukses. Permintaan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya tersebut disampaikan saat memimpin rapat kerja Gubernur bersama Walikota Kupang dan para Bupati se NTT di aula Fernandez kantor Gubernur NTT, Rabu 15 November. “Beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan memoihon dukungan dari Bapak/Ibu untuk pelaksanaannya kedepan. Pertama adalah soal

Wali Kota Bantah Ada Dibalik Insiden Wawali dan ASN

Wali Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jefri Riwu Kore mengaku tidak tahu menahu insiden antara Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man dengan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) beberapa waktu lalu. “Ini ulah orang yang tidak bertanggung jawab saja. Saya tidak ikut-ikut, kalau saya di balik itu, kenapa saya harus panggil dan hukum mereka. Sekda sudah tangani mereka,” tegas Jefri kepada wartawan, Rabu, 15 November 2017. Namun, Jefri mengaku mendapat

DPRD Kota Kupang: Warga Berasumsi, Wali Kota Dibalik Insiden Wawali

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Fraksi Demokrat Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Herry Kadja Dahi mengungkapkan sejak beredarnya video insiden antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Wakil Wali Kota, Herman Man, masyarakat berasumsi Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore berada di balik insiden tersebut. “Kami ingin mencari titik terang, karena ada isu berkembang, Wali kota Kupang berada di balik insiden tersebut,” kata Anggota DPRD Kota Kupang, Herry Kadja

Novanto Rayakan Ulang Tahun Bersama Anak-Anak Panti Asuhan

KETUA DPR RI Setya Novanto mengunjungi Panti Asuhan Sonaf Maneka di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin 13 November 2017. Dalam kunjungan ini, Novanto mendapat sambutan hangat dari 138 anak-anak panti asuhan tersebut. Mereka menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Novanto yang pada 12 November 2017 berusia 62 tahun “Saya sangat terharu dan bahagia disambut disini. Terimakasih untuk ucapan selamat ulang tahunnya. Semoga anak-anak ku

Mahfud MD: pemeriksaan Novanto tak perlu izin presiden, jemput paksa juga bisa

MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan untuk memeriksa Setya Novanto terkait kasus korupsi protek E-KTP, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu mendapatkan izin dari Presiden. “Kalau sudah tersangka, untuk dipanggil KPK tidak perlu persetujuan presiden, bisa dijemput paksa juga,” kata Mahfud di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa. Menurut dia, merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) Pasal 245 ayat 3 butir c menyatakan bahwa