Berita Utama

Tragedi Aceh Singkil: Isak Tangis Kala Gereja Dibongkar

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil membongkar dua undung-undung (gereja kecil) dan satu gereja di Kecamatan Suro, Senin, 19 Oktober 2015. Pembongkaran undung-undung Gereja Kristen Protestan Pak-pak Dairi (GKPPD) Desa Siompin, undung-undung Katolik Desa Mandumpang, dan Gereja Masehi Indonesia Injil Indonesia Desa Siompin diwarnai isak tangis puluhan anggota jemaat. Tidak hanya anak-anak dan kaum hawa, pria dewasa jemaat GKPDD Desa Siompin menangis saat pembongkaran. Mereka mengenang kembali proses pembangunan undung-undung tersebut. “Undung-undung

Sekda Ende: Sip…

♦ Soal rekomendasi Komisi ASN Sekda Ende, dokter Agustinus Gadja Ngasu, hanya menjawab,” Sip”. Ketika ditanya rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui surat 17 September 2015. Sementara Bupati Ende, Ir. Marselinus Y.W.Petu ketika hendak dikonfirmasi Selasa 20 Oktober 2015, tidak berada ditempat. Informasi yang diperoleh EXPO NTT di Kantor Bupati Ende, orang nomor satu di Kabupaten Ende ini masih bertugas di Surabaya. Mengapa ditulis harus diangkat jempol untuk Sekda

Fredi Djaha, SH: Semua Putusan PTUN Tidak Eksekusi

Pengacara senior Fredi Djaha,SH menjelaskan,” Semua putusan PTUN terkait sengkete administrasi Negara tidak pernah dieksekusi. Mengapa, karena dalam amar putusan PTUN, tidak ada pasal perintah eksekusi.Hanya disarankan untuk eksekusi. Tetapi pada umumnya tidak pernah putusan PTUN yang dieksekusi. Soalnya, kepala derah secra subyektif punya kepentingan. Ketika kepala daerah tidak mau manfaatkan pejabat yang bersangkutan, ya tidak bisa dipaksa. Namanya kepala daerah. Setahu saya semua perkara PTUN tidak pernah eksekusi. Sangat jelas.”

Bupati Marsel Petu mengingkari sumpah janji jabatan

♦ Terkait kasus dr. E.Yayik Pawitra Gati Serangan datang dari berbagai pihak sehubungan dengan Bupati Ende  Marsel Petu belum menempatkan kembali dr. E.Yayik Pawitra Gati, Sp.M pada jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende. Apalagi, meskipun sudah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kupang dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya, Bupati Marsel Petu membentuk panitia lelang dan salah sata jabatan yang dilelang adalah jabatan

Walikota Kupang Akan Proses PNS Eman Tabun

♦ Terkait eksekusi paksa lahan Pemkot untuk proyek RS WALIKOTA Kupang Jonas Salean akan proses oknum PNS bernama Emauel Tabun yang diduga melakukan pembakangan atas perintah walikota terkait ekskusi lahan dan rumah di lokasi lahan milik Pemkot yang akan bangun Kamar Mayat RS SK Lerik. Dalam pertemuan dengan keluarga Eman Tabun yang diwakili isteri Fredrika Nibatonis difasilitasi Laskar Merah Putih Meki Nona dan Elvis Jehamt dari GMNI Senin 19 Oktober

Jonas Salean: Saya Ke Luar Negeri Seijin Kementerian Setneg

♦ Investor akan bangun pabrik air siap saji di Kota Kupang Walikota Kupang Jonas Salean menegaskan,” Perjalanan saya bersama Dirut PDAM Kota Kupang, sudah melalui prosedur administrasi negara. Kami keluar negeri atas persetujuan Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia. Suratnya ijinnya ada yaitu Nomor:B-2724/Kemensesneg/Sesmen/LN.00.00/10/2015 tanggal 12 Oktober 2015. Dan proses ijin cukup lama. Saya selaku walikota ajukan ke Gubernur NTT, selanjutnya gubernur bersurat ke Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yaitu 30 September

Bupati Ende Marselinus Petu Melawan Amanat Komisi ASN

♦ dr. Yayik belum diberi jabatan Tidak tahu dasar hukum apa yang memagari dirinya, tetapi yang jelasnya bahwa sampai dengan berita ini ditulis, Bupati Ende, Ir. Marselinus Y.W.Petu belum menempatkan dr. E.Yayik Pawitra Gati, Sp.M pada jabatannya yakni sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende. Dimana jabatan tersebut sampai dengan saat ini masih lowong sejak dokter ahli mata satu-satunya di Kabupaten Ende ini dicopot oleh Bupati Marsel Petu sejak tanggal 4 Agustus

DPD KNPI NTT Adukan Kadis Koperasi NTT

♦ DPRD NTT jadwalkan pertemuan 19 Oktober 2015 Ketua KNPI NTT Hermanus Boki Selasa 6 Oktober 2015 pengurus KNPI NTT, beserta Pengurus HMI Kupang dan IMM NTT mendatangi gedung DPRD NTT bertemu Komisi II DPRD NTT meminta DPRD NTT sebagai aspirasi dan wakil rakyat, untuk menindak lanjuti persoalan Ijin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Kupang yang melibatkan Dinas Koperasi NTT dan PLUT NTT. Kedatangan KNPI NTT berserta sejumlah OKP