Hukum

39 Pegawai PDAM Kabupaten Kupang melapor Mantan Dirut Joni Otemusu ke KPK

SEBANAYAK 39 Pegawai PDAM Kabupaten Kupang, melapor mantan Dirut Joni Otemusu yang kini menjadi calon wakil Bupati Kupang berpasangan dengan Veki Banvatin ke KPK. Paskal Yustin dalam status Face Booknya yang beredar luas menggunggah surat laporan yang ditandatangani 39 Karyawan. Dituliskan Paskal Yusitin,” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bersama Lembaga Pemantau Tindak Pidana Korupsi NTT, Akan Mempelajari Laporan 39 Orang Staf PDAM Kabupaten Kupang Terkait Pengaduan Indikasi Korupsi di Kantor PDAM

Oknum PN Kupang Diduga Endapkan Uang Barang Bukti

SENIN 9 April 2018 Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang memeriksa dua oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Kupang. Dua oknum tersebut diperiksa terkait adanya dugaan penggelapan uang barang bukti (bb) senilai Rp 50 juta sejak tahun 2014 lalu yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikian diungkapkan Kajari Kota Kupang, Winarno melalui Kasi Pidsus Kejari Kota Kupang, Fredix Bere kepada wartawan,

Jaksa dan Polisi Jemput Paksa Dua Terdakwa di Rutan

KEJAKSAAN Negeri Kota Kupang bersama Polres Kupang Kota menjemput paksa dua orang terdakwa kasus kematian Mikael Manoh yang enggan menghadiri persidangan perdana di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang. Adapun kedua terdakwa bernama Ringgit dan Daniel Momang yang dijadwalkan menjalani persidangan perdana, Rabu 11 April 2018 tidak mau keluar dari sel tanpa alasan yang jelas. Sejumlah informasi menyebutkan bahwa Petugas Kejaksaan telah menjemput kedua tersangka sejak pukul 09.00, namun petugas Rutan beralasan

Wali Kota Kupang digugat ke PTUN

SEKRETARIS Dinas Pariwisata Kota Kupang, Margaritha Salean, menggugat Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang. Hal ini dibenarkan kuasa hukum penggugat, Philipus Fernandes, saat dikonfirmasi di Kupang, Rabu 11 April 2018. “Ya, kita sudah masukan gugatan ke PTUN. Rencananya tanggal 17 April nanti mulai disidangkan,” kata Philipus. Pengara senior di Kupang itu katakan, obyek gugatannya adalah Surat Keputusan (SK) Wali Kota Kupang yang menggeser

KontraS: Polda NTT Mesti Ambil Alih Pengusutan Kasus Penembakan di Manggarai

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), lembaga advokasi berbasis di Jakarata mendesak agar Polda NTT mengambil alih pengusutan kasus penembakan warga di Kabupaten Manggarai. Putri Kanesia, Kepala Bidang Advokasi KontraS mengatakan kepada Floresa.co, mengingat ada polisi anggota Polres Manggarai di lokasi kejadian penembakan, maka pasti ada kekuatiran terkait profesionalitas dan independensi jika kasus ini ditangani Polres Manggarai. “Yang bisa dilakukan saat ini Kapolda NTT menurunkan timnya untuk

PN Ende Perintahkan Polres Ende Lanjutkan Proses Hukum Kasus Dugaan Gratifikasi

PENGADILAN Negeri ( PN) Ende Yang menyidangkan Gugatan Praperadilan No.02/PID.Pra/2018/PN.End. atas pemberhentian proses penyelidikan kasus gratifikasi yang melibatkan 7 Oknum Anggota DPRD Ende di Pengadilan Negeri Ende pada Senin 26 Maret 2018 dengan Amar Putusan Mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon dan Memerintahkan Penyidik Polres Ende untuk melanjutkan Proses Hukum kasus tersebut. (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) GERTAK Florata, selaku Pemohon dengan Ketua Kanisius Soge, dan Kuasa Hukum Titus M. Tibo, SH,M, Maximus

Anggota DPRD TTS Ditetapkan Tersangka

PENYIDIK Polres TTS telah menetapkan oknum anggota DPRD TTS berinisial MM sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan tanda tangan dokumen Partai Amanat Nasioanal (PAN). MM yang merupakan anggota DPRD TTS dari PAN dilaporkan oleh Ketua DPD PAN Kabupaten TTS, Hengky Leu dengan dugaan pemalsuan tanda tangan. Pemalsuan tanda tangan ini tercantum dalam dokumen DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten TTS tentang perpindahan dua anggota DPRD ke Fraksi NasDem yang sebelumnya bergabungan

Marianus Sae Hadapi Ancaman Hukuman 20 Tahun Penjara

PENGAMAT Hukum Tata Negara Margarito Kamis menegaskan maraknya penangkapan terhadap sejumlah kepala daerah yang akan maju kembali di pemilihan kepala daerah (Pilkada), akibat tersandung kasus korupsi, menunjukan lemahnya komitmen para pemimpin di negeri ini. Menurut Margarito, sudah semestinya seorang pemimpin ataupun calon pemimpin memiliki komitmen yang kuat dengan berpihak kepada kepentingan rakyat. Sehingga, tidak akan melakukan pelanggaran hukum seperti korupsi ataupun suap. Tapi jika yang terjadi malah sebaliknya, hukum harus tegas.