Kesehatan

Ribuan Warga Kota Kupang Belum Miliki Jaminan Kesehatan

HINGGA saat ini di Kota Kupang masih terdapat ribuan warga miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan. Kondisi ini terungkap setelah BPJS Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Kupang melakukan verifikasi. “Sesuai hasil verifikasi saat rapat bersama di ruang Wakil Walikota disimpulkan masih ada 15.671 masyarakat Kota Kupang yang belum memiliki satu pun kartu jaminan kesehatan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, dr. Ary Wijana kepada wartawan di Kupang, Rabu

Masalah Sampah Medis Jadi Perhatian Dewan

MASALAH pengelolaan sampah medis di Kota Kupang menjadi perhatian DPRD Kota Kupang. Pasalnya, pembuangan sampah medis dilingkungan RSUD, SK Lerik belum lama ini telah menimbulkan masalah hukum. Untuk itu Komisi IV DPRD Kota Kupang yang membidangi masalah kesehatan, Senin 5 Februari melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan, pihak RSUD SK Lerik ditambah Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang serius membahas hal tersebut digedung rakyat Kota Kupang. Sayangnya

Tiga RS di Kota Kupang Belum Miliki Alat Pengolah Limbah Medis

TERDAPAT tiga Rumah Sakit (RS) Swasta di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang hingga saat ini belum miliki alat pengolah limbah medis. Tiga RS itu yakni Leona,  Dedari dan Siloam. “Masih ada tiga Rumah Sakit  yang belum memiliki alat pengelola limbah medis atau incinerator,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kupang, Ari Wijana kepada wartawan,  Selasa, 6 Februari 2018. Menurut dia, setiap jajaran kesehatan pasti ada limbah medis, sehingga

Tiga kecamatan rawan DBD

DINAS Kesehatan Kota Kupang mencacat Kecamatan Kelapa lima, Oebobo, dan Maulafa merupakan daerah rawan demam berdarah dengue (DBD) di wilayah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dinas Kesehatan Kota Kupang mencacat Kecamatan Kelapa lima, Oebobo, dan Maulafa merupakan daerah rawan demam berdarah dengue (DBD) di wilayah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. “Tiga kecamatan ini merupakan daerah endemis DBD, sehingga menjadi perhatian serius pemerintah dalam mengatasi DBD di Kota Kupang

Waspada, Anak Usia 1-9 Paling Banyak Terserang DBD

WARGA Kota Kupang yang memiliki anak usia 1-9 tahun hendaknya waspada terhadap penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Pasalnya, data kasus DBD yang ada pada Dinas Kesehatan Kota Kupang menunjukkan angka kasus DBD hingga Januari 2018 paling banyak menyerang anak-anak berusia 1-9 tahun. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Penanggulangan dan Pencegahan pwnyakit Dinas Kesehatan Kota Kupang, Sri Wahyuningsi kepada wartawan di Kantornya, Kamis 8 Februari. “Dari

Puskemas Kota Kupang Periksa Ibu Hamil

DINAS Kesehatan Kota Kupang melalui 11 Puskesmasnya gencar melakukan pemeriksaan Ibu Hamil. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan HIV, Hepatitis, Sifilis dan TB dari ibu ke anak. Kepala Bidang Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Kupang, Sri Wahyuningsih, Jumat 2 Februari mengatakan, pemeriksaan ibu hamil telah dilakukan sejak akhir 2017. Tapi belum semua diperiksa sehingga pemeriksaan dilanjutkan Januari 2018 ini. Dengan dilakukan pemeriksaan Januari ini, jelas Sri,

BPOM Tarik Ijin Edar Obat Viostin DS Dan Enzyplex

BADAN Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menarik dua jenis produk obat suplemen yakni Viostis DS dan Enzylex yang ditemukan positif mengandung Deoxyribonucleic Acid (DNA) babi. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Hukmas) BPOM RI melalui siaran pers, Jumat, 2 Februari 2018 menjelaskan berdasarkan hasil pengawasan dan pengambilan contoh serta pengujian terhadap dua produk tersebut yakni Viostin DS di produksi oleh PT Pharos Indonesia dengan nomor ijin edar (NIE) POM SD.051523771,

Komisi V Desak RS Siloam Kembali Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan Kupang

TERKAIT pemutusan kerja sama BPJS Kesehatan dengan pihak Rumah Sakit (RS) Siloam Kupang, Komisi V DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak RS Siloam untuk membenahi persoalan pelayanan dan fasilitas dengan maksimum waktu yang disepakati yaitu tiga bulan. Hal ini dimaksudkan agar kerja sama dapat terjalin kembali. Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPRD NTT bersama mitra, Selasa (16/1/2018) di ruang Kelimutu DPRD NTT. Wakil Ketua Komisi