Lintas Nasional

Setya Novanto Ditahan, PPP: Ini Periode Terburuk Kepemimpinan DPR

┬áJakarta – Ketua DPR Setya Novanto menyandang status hukum tersangka dalam perkara korupsi e-KTP dan kini ditahan di Rutan KPK. PPP menyebut citra DPR terganggu dengan status Novanto. “Ya ini sebenarnya ngomongin internal. Bagi PPP, katakanlah kebenaran meskipun terasa pahit, dan memang citra DPR terganggu dengan kasus yang menimpa Pak Novanto,” ujar Wasekjen PPP Achmad Baidowi alias Awiek kepada wartawan, Minggu (19/11/2017). Dengan status┬átersangka Novanto, Awiek menyebut publik terus mencibir

Mahfud MD: pemeriksaan Novanto tak perlu izin presiden, jemput paksa juga bisa

MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan untuk memeriksa Setya Novanto terkait kasus korupsi protek E-KTP, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu mendapatkan izin dari Presiden. “Kalau sudah tersangka, untuk dipanggil KPK tidak perlu persetujuan presiden, bisa dijemput paksa juga,” kata Mahfud di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa. Menurut dia, merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) Pasal 245 ayat 3 butir c menyatakan bahwa

Luhut Harapkan NTT Jadi Provinsi Garam

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pendjaitan mengharapkan agar Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi garam karena potensi garam industri di daerag ini mampu memenuhi kebutuhan nasional. “Saya rasa NTT bisa menjadi provinsi garam. Pak gubernur mungkin bisa melihat hal ini,” katanya kepada wartawan di sela-sela kunjungan kerjanya ke Pabrik Garam milik PT. Garam Indonesia di Desa Bipolo, Kabuapten Kupang, Senin. Ia menyebutkan lahan tambak garam di NTT bukan hanya berada

Kristo Blasin Dukung PKB Bangun Monumen Gus Dur di NTT

SALAH satu tokoh politik Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs, Kristoforus Blasin mendukung rencana Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membangun monumen (patung) Presiden RI, Abdurahman Wahid (Gus Dur) di NTT. Pasalnya, Gus Dur adalah salah satu tokoh pluralime dan tokoh nasionalis yang dimiliki bangsa Indonesia. “Kalau PKB mau bangun monumen Gus Dur di NTT, kami dukung penuh karena Gus Dur adalah salah satu tokoh pemersatu bangsa yang sangat pluralis dan nasionalis.

Kebaktian Nasional Reformasi 500 di Yogya Batal, Ini Klarifikasi Pihak Pdt. Stephen Tong!

SETELAH sukses diadakan di 15 kota di Indonesia, acara Kebaktian Nasional Reformasi 500 tahun di D.I Yogyakarta yang rencananya diadakan pada Jumat (20/10 – hari ini, red), justru mengalami pembatalan. Terkait hal ini, pihak Pendeta Dr. Stephen Tong pun mengeluarkan press release. Berikut klarifikasi resmi dari Stephen Tong Evangelistic Ministries International (STEMI): Melalui surat ini, Kami dari Pihak Panitia Pusat Kebaktian Nasional Reformasi 500 Tahun memberikan klarifikasi resmi perihal Kebaktian

Anies Baswedan Resmi Dipolisikan Terkait Pidato 'Pribumi'

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan pidana diskriminatif ras dan etnis terkait pengunaan kata ‘pribumi’ saat pidato perdananya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/10) malam. Laporan ini dilakukan oleh seorang inisiator Gerakan Pancasila Jack Boyd Lapian dengan didampingi oleh organisasi sayap PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia. Laporan ini diterima polisi Laporan Polisi Nomor: LP/1072/X/2017/Bareskrim. Dalam laporan itu Anies dilaporkan karena dugaan tindak pidana

Jadi Polemik di Medsos, Nih Sebenarnya Pidato Perdana Gubernur Anies

Pidato perdana Gubernur DKI Anies Baswedan menuai polemik di jagat media sosial. Warganet mengeluhkan Anies Baswedan yang dituduh bersikap rasis dalam pidatonya. Sebab, ada kalimat pribumi dalam pidatonya. Netizen menilai Anies telah besikap rasis. Bahkan, ada yang mencibir Anies bukan pribumi asli melainkan keturunan dari Arab Saudi. JawaPos.com pun mendapat pidato lengkap Anies Baswedan. Dalam pidato tersebut yang dimaksud Anies adalah pribumi telah merana akibat penjajahan yang dilakukan oleh kolonialisme.

Resmi Ditutup KPU, 27 Parpol Daftar sebagai Peserta Pemilu 2019

PENDAFTARAN peserta partai politik Pemilu 2019 resmi ditutup. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asya’ri mengatakan, sampai dengan waktu ditutup ada 27 parpol resmi mendaftar. “Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa jam telah menunjukan jam 24.00 WIB. Sebagaimana ketentuan bahwa pendaftaran partai politik itu dilakukan DPP partai politik ke KPU. Batas waktunya adalah 14 hari dari tanggal 3 sampai 16 Oktober sampai hari terakhir jam 24.00 WIB,” ujar Hasyim di