Lintas Nasional

Presiden bisa pecat gubernur atau bupati

SEBULAN sebelum Joko Widodo dilantik jadi presiden, pada 23 September 2014, DPR RI mengesahkan RUU Pemerintahan Daerah (Pemda) yang baru, namanya UU 23/2014. UU baru ini adalah salah satu dari dua lainnya yaitu UU Desa dan UU Pemilihan Kepala Daerah, yang merupakan tiga pecahan dari UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mengapa tedapat tiga pecahan UU sendiri-sendiri?Karena ada keperluan penyempurnaan sesuai urusan masing-masing. Beberapa kelemahan yang diperbaiki misalnya menyangkut konsep kebijakan

Sidang Suap Bupati Ngada NTT Terungkap Beberapa Fakta

♦ JPU KPK Kembali hadirkan saksi kunci terkait Plotting Proyek dan penyetoran uang tunai tanpa SP2D serta pemberian uang oleh terdakwa kepada para saksi   DALAM sidang lanjutan perkara kasus Korupsi suap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap Bupati Ngada, NTT, Marianus Sae, bersama Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming selaku Direktur PT Sinar 99 Permai pada 11 Februari 2018 lalu, terungkap beberpa fakta dari keterangan saksi yang dihadrikan

KPK tahan Marianus Sae sampai 11 Juni 2018

♦ Tak ada tersangka OTT KPK Bebas dari Jerat Hukum   KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati (nonaktif) Ngada, Nusa Tengara Timur (NTT) Marianus Sae (MS) selama 30 hari. Hal itu seperti disampaikan juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta pada Selasa 8 Mei 2018 lalu. “Penyidik melakukan perpanjangan penahanan (MS, Red) mulai 13 Mei sampai 11 Juni 2018,” ujarnya. Seperti diketahui, KPK telah menahan MS sejak 12

Diaz Hendropriyono Terpilih Jadi Ketua Umum Baru PKPI

Diaz Faisal Malik Hendropriyono menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKPI). Pria yang akrab disapa Diaz Hendropriyono itu terpilih secara aklamasi melalui Kongres Luar Biasa (KLB) DPN PKPI yang digelar di Gedung Sekar Wijaya Kusuma, Jakarta Timur, Minggu 13 Mei 2018. Putra ketiga mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Purnawirawan TNI AM Hendropriyono itu menjadi calon tunggal pada KLB DPN PKPI ini. Dari

Cegah Teroris, Eks Kepala BIN Usul Tiap RT Punya Ruang Tahanan Sementara

MANTAN Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono menyebut, terorisme merupakan musuh bersama. Dia dapat menyasar siapa saja, tak terkecuali anak-anak yang tidak berdosa. “Karena terorisme ini sasarannya tidak terbatas. Harus dijawab juga oleh suatu kekuatan yang tidak terbatas, yaitu kekuatan seluruh masyarakat bangsa Indonesia,” ujar Hendropriyono di Gedung Sekar Wijaya Kusuma, Jakarta Timur, Minggu 13 Mei 2018. “Hendropriyono mengajak seluruh lapisan masyarakat hingga tingkat RT ikut melawan teroris. Jika

Hendropriyono : Tangkap Orang-orang yang Bela Teroris!

MANTAN Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono angkat bicara soal peristiwa meledaknya bom di 3 gereja di Surabaya, Jawa Timur. Dia mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan jangan panik dalam situasi seperti ini. Dia mengibaratkan fenomena terorisme semacam ini seperti gunung Krakatu yang berpotensi meletus lagi. Meski demikian, dia percaya polisi dan TNI akan mampu mengatasinya. “Kekuatan mereka yang seperti puncak Gunung Krakatau ini berpotensi meletus

Pangdam Udayana: Ratusan Anggota ISIS 'Tidur' di Bali, NTT dan NTB

PANGLIMA Kodam Udayana Mayjen TNI Komaruddin Simanjuntak menyatakan ada puluhan hingga ratusan anggota ISIS yang pulang ke Bali dan Nusa Tenggara. 50 Anggota di antaranya berada di Bali. “Kalaupun saya katakan ada 50 di Bali, 25 di NTT dan 600 di NTB, itu posisinya terkontrol dan dia ‘tidur’,” kata Komaruddin di Denpasar, Bali, Sabtu 19 Agustus 2017. Komaruddin menambahkan TNI bersama Polri telah mengetahui posisi semua anggota ISIS tersebut. Mereka

Gerindra, PKS dan PAN  Menolak Revisi UU Terorisme

Rentetan aksi teror yang terjadi belakangan disebut menunjukkan bangkitnya sejumlah sel teroris yang tertidur. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, hal ini disebabkan lemahnya regulasi untuk menindak terduga teroris sebelum melancarkan aksinya. Diketahui, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme saat ini masih terganjal di tahap pembahasan di DPR. Sementara itu, jika mengacu pada aturan yang lama, polisi hanya bisa menindak teroris atau kelompoknya jika