Nagekeo

16 Tenaga Harian Lepas di RSD Aeramo Mbay Diduga Lamaran Melalui Kades

SEJAK Januari 2019, Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do memberhentikan 1.046 Tenaga Harian Lepas (THL). Pemberhentikan itu dilakukan karena masa kontrak para THL telah selesai. Sejak pemberhentian Januari lalu, hingga kini belum ada informasi yang pasti apakah Pemda Nagekeo bakal merekrut kembali THL atau tidak. Namun rumor yang beredar belakangan ini, Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do sedang meminta setiap pimpinan OPD untuk memasukan formasi sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)

Pemerintah Pusat Bangun Dermaga Nangakeo Lengkap dengan Green Space

KEPALA Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, Bernabas Wangge memastikan pembangunan dermaga baru di Nangakeo akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Sinyal positif ini diketahui Pemda Ende setelah pihak Dirjen Perhubungan Laut beberapa kali secara rutin melakukan survei di Ende. “Selama tahun 2019 dari Kementerian sudah survei tiga sampai empat kali. Jadi, soal desainnya sudah selesai. Judulnya itu final,” ucap Nabas Wangge kepada wartawan di Kantor Bupati Ende, Kamis (09/05/2019) siang. Dalam desain

Sempat Ditutup Keluarga Caleg, Jalan Marapokot-Nangadhero Sudah Bisa Diakses

KELUARGA dari salah satu calon DPRD Nagekeo Dapil 1 diduga menutup jalan dari Desa Marapokot menuju Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Selasa (23/04/2019) sore. Caleg tersebut diduga gagal meraup jumlah dukungan untuk mendapatkan tiket duduk di kursi DPRD Nagekeo. Selasa malam, tampak ada 10 titik tumpukkan pasir Jalan Marapokot-Nangadhero. Ke-10 titik tumpukkan pasir itu antara lain, ada empat di wilayah RT 01 dan 02 Desa Marapokot. Sedangkan enam tumpukkan material ada di

Belasan Tahun Jalan Trans Utara Flores Dibiarkan Rusak Tanpa Perbaikan

BELASAN tahun kondisi ruas jalan di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Flores atau yang dikenal dengan Trans Utara Flores tepatnya dari Kecamatan Wolowae Kebupaten Nagekeo hingga Kecamatan Maurole Kabupaten Ende, tidak tidak ada perhatian dari pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah pusat. Hingga kini ruas jalan tersebut cukup memprihatinkan. Ruas jalan yang berada di dekat garis pantai sangat rawan dengan abrasi laut sehingga tembok penahan hancur dan badan jalan menjadi rusak

Penataan Pasar Danga, Lukas Mbulang Memprediksi Akan Ada Empat Kadis Yang Dikorbankan

KEPOLISIAN Negara Republik Indonesia Resort Ngada Unit Tindak Pidana Korupsi, Kamis 21 Maret 2019, secara resmi telah memeriksa Kepala Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Nagekeo, Gaspar Jawa terkait proyek penataan dan pembangunan pasar Danga tahun 2019. Polisi juga mengagendakan akan memeriksa tiga kepala dinas lainya di lingkup pemerintah kabupaten Nagekeo yakni Kadis Perhubungan Alex Jata, Kadis Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran, Elias Tae, serta Kadis PUPR, Sharif Bhanging.

Polisi Periksa Kadis Koperindag Nagekeo

UNIT Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Ngada memeriksa Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Nagekeo Gaspar Djawa, Kamis (21/3/2019). Kadis Gaspar diperiksa sebagai saksi dalam kasus penggusuran dan penataan Pasar Danga, Kecamatan Aesesa. Kegiatan penataan Pasar Danga yang dilakukan oleh Pemkab Nagekeo diduga tidak melalui sistem perencanaan daerah. Perencanaan tersebut mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), dan Kebijakan Umum APBD

Sekwan Nagekeo Tidak Tahu Nama Anggota DPRD yang Dapat Pokir

SEKRETARIS Dewan (Sekwan) Kabupaten Nagekeo, Simporosa M. Djawaria mengaku tidak mengetahui nama anggota DPRD yang mendapatkan proyek pokok pikiran (pokir) tahun 2018 lalu. Hal itu diakui Simporosa di hadapan penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Ngada saat pemeriksaan, Senin 18 Maret 2019. “Dari keterangan Sekwan DPRD Nagekeobahwa dirinya hanya medapatkan rekapan pokir yang sudah jadi. Kalau nama anggota DPRD yang mendapatkan pokir dirinya tidak tahu. Kalau nama untuk anggota DPRD,

Demonstran Minta Lokasi Waduk Lambo Dipindahkan Ke Malawaka

SEKITAR 300 warga yang tergabung dalam forum Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melakukan aksi untuk rasa di depan Kantor Badan Pertanahan, Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Nagekeo, Senin 18 Maret 2019. Para demonstran mendesak pemerintah memindahkan lokasi waduk Lambo dari Lowose ke Malawaka atau Lowopebhu. Saat berorasi di depan Kantor Pertanahan Nagekeo, Kristian Minggu, salah seorang pengunjukrasa, mendesak Badan Pertanahan Nagekeo untuk segera menghentikan kegiatan pengukuran tanah demi kepentingan waduk