Ngada

Oknum Pegawai Pemkab Ngada NTT Ikut Kena Ciduk OTT KPK

KPK kembali membawa salah seorang yang diduga pegawai Pemerintahan Kabupaten, Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Diduga, Ia terlibat kasus yang sama dengan Bupati Ngada Marianus Sae. “Satu orang yang dalam perjalanan ke kantor KPK adalah dari unsur pegawai Pemkab,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Minggu, 11 Februari 2018.Pantauan Okezone di lokasi, pegawai Pemkab tersebut yang diduga korupsi tiba di gedung Merah Putih KPK sekira pukul 20.14 WIB

Diduga Hamili Pembantu, Cagub NTT MS Dilaporkan ke Komnas HAM

PERWAKILAN  masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penegak Integritas Bangsa Indonesia untuk NTT (AMPIBI NTT) melaporkan Bakal Calon Gubernur (Bacagub) NTT Marianus Sae (MS) ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Menteng, Jakarta, Kamis 18 Januari 2018. Marianus Sae dilaporkan oleh AMPIBI NTT karena diduga telah melakukan tindakan asusila dan amoral terhadap pembantu rumah tangganya, sebut saja Bunga, sampai melahirkan anak. Sehingga, Marianus dianggap tidak

Menanti kejujuran moral, Marianus Sae

SEJAK tahun 2013 lalu, kasus skandal sex Marianus Sae (MS) terus menyulut simpati publik. MS menjadi satu-satunya bupati di NTT bahkan mungkin di seluruh Indonesia yang melampiaskan nafsu seksual kepada pembantunya sendiri, Natalia. Publik NTT terus bertanya, bagaimana mungkin seorang bupati tega melakukan aksi sebejat itu? Peristiwa ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang berbeda, namun yang jelas, melalui kasus ini terkuak suatu pola baru dalam relasi kekerasan terhadap perempuan.

Media Asing Soroti Mundurnya Uskup Indonesia yang Didera Skandal

Media-media internasional tengah menyoroti pengunduran diri seorang uskup Indonesia terkait skandal tuduhan menggelapkan dana gereja. Tudingan itu telah dibantah Uskup Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur yang bernama Hubertus Leteng tersebut. Sejumlah media internasional seperti BBC, AFP, Seattle Times dan sebagainya melansir pernyataan otoritas Vatikan pada 11 Oktober 2017 yang menyatakan Paus Fransiskus telah menerima permohonan pengunduran diri Uskup Hubertus. “Paus Fransiskus telah menerima pengunduran diri dari penanganan pastoral pada Keuskupan

Marianus Sae Digoyang dengan Kasus Pemblokiran Bandara

Bupati Kabupaten Nagada, Flores, Marianus Sae menjadi salah satu figur yang diunggulkan dalam pemilihan gubernur NTT tahun 2018. PKB bahkan sudah menyatakan ketertarikannya untuk mengusung politisi PAN itu, karena dinilai sukses membangun Ngada. Namun, seiring dengan munculknya nama Marianus dalam bursa bakal calon gubernur/wakil gubernur NTT tahun 2018, kasus lama yang pernah menyeret Marianus pun kembali digaungkan. Salah satu kasus yang pernah menjadi perhatian publik adalah pemblokiran bandar udara (bandara)

Final ETMC Ricuh, Bupati Ngada Minta Pertandingan Ulang

FINAL Liga 3 Eltari Memorial Cup (ETMC) Tahun 2017 antara Perse Ende berhadapan dengan PSN Ngada yang berlangsung di Stadion Marilonga Ende, Rabu 9 Agustus 2017, berakhir ricuh. Bupati Ngada Marianus Sae menyebutkan mesti dilakukan pertandingan ulang di tempat netral. Marianus Sae berada di Maumere untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Bank NTT di Sikka Convention Center, Jumat 11 Agustus 2017. RUPS Luar Biasa Bank NTT ini

Mohon Menteri Dalam Negeri RI Segera Tuntaskan Masalah Perbatasan

MASYARAKAT ADAT SUKU BAAR MBARU MBA’A WANING BAAR ALAMAT : MAROTAUK, DESA SAMBINASI BARAT, KECAMATAN RIUNG, KABUPATEN NGADA, PROPINSI NTT   Nomor    :    48/M/MWB/I/2016           Marotauk, 27 Januari 2016 Lampiran    : 1 (Satu) Jepitan Perihal    :    Mohon Menteri Dalam Negeri RI Segera Tuntaskan Masalah Perbatasan Antara Kabupaten Ngada Dengan Kabupaten Manggarai Timur KepadaYth, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Di – Jakarta Dengan hormat, Menyusul surat kami tertanggal 09 Januari

Kornelis Soi Nilai Laporan Honing Salah Alamat

WAKIL Ketua DPD DI Perjuangan NTT yang juga kini menjadi calon Bupati Ngada, Kornelis Soi menilai laporan anggota DPR RI Honing Sani atas dirinya ke Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) salah alamat. Harusnya laporan itu ditujukan kepada institusi DPD PDIP NTT. “Saat itu saya mewakili DPD PDIP NTT sebagai pelapor ke Bawaslu NTT, bukan secara pribadi,” kata Kornelis kepada media ini, Rabu, 18 November 2015. Menurut Kornelis, laporan