Ngada

Media Asing Soroti Mundurnya Uskup Indonesia yang Didera Skandal

Media-media internasional tengah menyoroti pengunduran diri seorang uskup Indonesia terkait skandal tuduhan menggelapkan dana gereja. Tudingan itu telah dibantah Uskup Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur yang bernama Hubertus Leteng tersebut. Sejumlah media internasional seperti BBC, AFP, Seattle Times dan sebagainya melansir pernyataan otoritas Vatikan pada 11 Oktober 2017 yang menyatakan Paus Fransiskus telah menerima permohonan pengunduran diri Uskup Hubertus. “Paus Fransiskus telah menerima pengunduran diri dari penanganan pastoral pada Keuskupan

Marianus Sae Digoyang dengan Kasus Pemblokiran Bandara

Bupati Kabupaten Nagada, Flores, Marianus Sae menjadi salah satu figur yang diunggulkan dalam pemilihan gubernur NTT tahun 2018. PKB bahkan sudah menyatakan ketertarikannya untuk mengusung politisi PAN itu, karena dinilai sukses membangun Ngada. Namun, seiring dengan munculknya nama Marianus dalam bursa bakal calon gubernur/wakil gubernur NTT tahun 2018, kasus lama yang pernah menyeret Marianus pun kembali digaungkan. Salah satu kasus yang pernah menjadi perhatian publik adalah pemblokiran bandar udara (bandara)

Final ETMC Ricuh, Bupati Ngada Minta Pertandingan Ulang

FINAL Liga 3 Eltari Memorial Cup (ETMC) Tahun 2017 antara Perse Ende berhadapan dengan PSN Ngada yang berlangsung di Stadion Marilonga Ende, Rabu 9 Agustus 2017, berakhir ricuh. Bupati Ngada Marianus Sae menyebutkan mesti dilakukan pertandingan ulang di tempat netral. Marianus Sae berada di Maumere untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Bank NTT di Sikka Convention Center, Jumat 11 Agustus 2017. RUPS Luar Biasa Bank NTT ini

Mohon Menteri Dalam Negeri RI Segera Tuntaskan Masalah Perbatasan

MASYARAKAT ADAT SUKU BAAR MBARU MBA’A WANING BAAR ALAMAT : MAROTAUK, DESA SAMBINASI BARAT, KECAMATAN RIUNG, KABUPATEN NGADA, PROPINSI NTT   Nomor    :    48/M/MWB/I/2016           Marotauk, 27 Januari 2016 Lampiran    : 1 (Satu) Jepitan Perihal    :    Mohon Menteri Dalam Negeri RI Segera Tuntaskan Masalah Perbatasan Antara Kabupaten Ngada Dengan Kabupaten Manggarai Timur KepadaYth, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Di – Jakarta Dengan hormat, Menyusul surat kami tertanggal 09 Januari

Kornelis Soi Nilai Laporan Honing Salah Alamat

WAKIL Ketua DPD DI Perjuangan NTT yang juga kini menjadi calon Bupati Ngada, Kornelis Soi menilai laporan anggota DPR RI Honing Sani atas dirinya ke Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) salah alamat. Harusnya laporan itu ditujukan kepada institusi DPD PDIP NTT. “Saat itu saya mewakili DPD PDIP NTT sebagai pelapor ke Bawaslu NTT, bukan secara pribadi,” kata Kornelis kepada media ini, Rabu, 18 November 2015. Menurut Kornelis, laporan

Soi-Bei Minta Restu di Kampung Bajawa

SEBAGAI salah satu kandidat dalam Pilkada Ngada, Paket Konsep selain memaparkan Visi-Misi juga meminta dukuangan dari berbagai kalangan seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan sesepuh pemerintahan di kampung Bajawa. Para tokoh itu memberi nasihat dan pesan-pesan kepada pasangan Soi – Bei. Peristiwa ini dimaknai bahwa Soi – Bei memang harus bertelut di depan para tokoh dan tua-tua mendengar pesan bijak. Sesepuh Ngada, Kornelis Dopo, dihadapan masa Paket Konsep

Paket KONSEP salurkan Rp 500 Juta setiap desa

PAKET KONSEP, Kornelis Soi-Yosef Bei atau Paket SOI-BEI berjanji akan memberikan dana segar kepada setiap Desa se-Kabupaten Ngada senilai Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) jika mereka terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ngada dalam perhelatan akhbar Pemilukada kali ini. Paket Soi-Bei tampil sebagai salah satu kontestan Pilkada Ngada diusung oleh Koalisi Partai Nasdem, PDIP dan Demokrat dan secara resmi telah mendaftar di KPUD Ngada tanggal 28 Juli 2015. Penegasan SOI-BEI

Kornelis Soi : 'PNS Bukan Pegawai Bupati'

PASANGAN Calon Bupati/Wakil Bupati, Kornelis Soi – Yosep Bei (Konsep) menyasar beberapa elemen serangkaian kegiatan kampanye, seperti kelompok Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada kesempatan itu Kornelis mengatakan PNS bukan pegawai bupati. Pertemuan dengan elemen PNS, Rabu 23 September 2015  di Aula Jon-Tom itu dimaksud untuk mendengar langsung masukan dari kelompok masyarakat tertentu seperti kelompok pedagang, PNS dan elemen lainnya. Menurut Kornlis Soi, menghadirkan elemen PNS tidak bertentangan dengan regulasi. Karena