Pariwisata

Pemerintah siapkan bus wisata ke Raknamo

“Kami juga menyadari bahwa arus kunjungan wisatawan domestik ke Raknamo terus meningkat sehingga pemerintah memandang penting untuk menyiapkan sebuah bus wisata,” kata Wayan Darmawa. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menyiapkan satu unit bus wisata bagi para wisatawan domestik yang hendak berwisata ke Bendungan Raknamo di Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, yang saat ini terus meningkat. “Kami juga menyadari bahwa arus kunjungan wisatawan domestik ke Raknamo terus meningkat sehingga pemerintah

Masyarakat Antusias Ikut Festival Sarung di Arena Car Free Day

MASYARAKAT Kota Kupang menyambut antusias pelaksanaan kegiatan Festival Sarung Tenun Ikat yang diprakarsai Dekranada NTT di Arena Car Free Day, Sabtu (2/3/2019). Berbagai ragam motif tenun ikat dari seluruh NTT tampak dikenakan oleh para peserta. Dari anak-anak sampai para lansia, para pemain drumband, penari, para atlet binaan cabang olah raga serta berbagai lapisan masyarakat dengan bangga memamerkan kekhasan dan ragam motif sarung ikat dari seluruh kabupaten Kota di NTT. Gubernur

10.000 Peserta Ramaikan Festival Sarung dan Musik NTT

SEBANYAK 10.000 peserta dari berbagai kalangan akan meramaikan kegiatan akbar Festival Sarung dan Musik Nusa Tenggara Timur (NTT) di arena Car Free Day (CFD) di Kota Kupang, NTT, Sabtu 2 Maret 2019. Festival itu menampilkan kain tenun ikat hasil kreasi kaum perempuan di seluruh pelosok Flobamora yang beraneka ragam serta sarat pesan kearifan lokal yang unik. “Kami ingin mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya penenun. Juga untuk membangkitkan kebanggaan di kalangan

Gubernur wajibkan warga Sumba kenakan busana adat

DALAM rangka memeriahkan rangkaian kegiatan festival Pasola, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mewajibkan seluruh masyarakat Kabupaten Sumba Barat mengenakan pakaian adat Sumba selama seminggu sesuai dengan budaya Sumba mulai dari 24 Februari sampai dengan 1 Maret 2019. Warna warni tenun ikat Sumba yang eksotik itu menghiasai berbagai wilayah Sumba Barat. Tiba di Bandara Tambolaka Minggu 24 Februari 2019 VBL diterima Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat, Sekda Sumba Barat, Bupati

Pemprop NTT bahas TNK bersama Menteri KLH

SIANG hari ini Rabu 6 Februari 2019 telah dilakukan pertemuan tiga pihak yaitu Kementrian KLH, Pemprov NTT dan Pemkab Mabar di Kemen LKH Jakarta. Provinsi NTT diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kasdispar, Kepala Bappeda, Karo Kerjasama dan Karo hukum. Pertemuan dalam kaitan issue viral penutupanTaman Nasional Komodo atau TNK. TNK menurut Lexy Sena selalu Asisten Gubernur perlu garis bawahi bahwa “penutupan TNK” adalah dalam tanda petik dimaksudkan oleh Gubernur NTT/

Bupati Mabar: Perlu Kajian, Jangan Sampai TN Komodo Dikelola Pemprov NTT Bertambah Buruk

BUPATI┬áManggarai Barat Agustinus Ch Dula mengatakan, rencana pengelolaan bersama kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perlu dikaji secara mendalam. “TNK bisa saja dikelola bersama, tapi perlu dikaji secara mendalam, jangan sampai pengelolaan dari provinsi justru membuat TNK bertambah buruk,” katanya. Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan permintaan kerja sama pengelolaan Taman Nasional Komodo dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Januari 2020 Pulau Komodo Ditutup

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan membentuk tim terpadu untuk melakukan kajian tentang kemungkinan penutupan sementara Pulau Komodo. “Tim terpadu akan bekerja dan melaporkan hasilnya kepada Menteri LHK pada Juli 2019,” kata Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Wiratno dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Provinsi Nusa Tenggara di Kementerian LHK, Jakarta, Rabu (6/2). Tim terpadu itu juga akan membuat

Penutupan TNK, Gubernur Diminta Koordinasi Dengan Pempus

DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, seperti Menteri Lingkungan Hidup atau Presiden terkait rencana penutupan Taman Nasional Komodo (TNK) di Manggarai Barat. “Kami minta agar Gubernur menyurati pemerintah pusat atau presiden terkait rencana penutupan ini,” kata Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno kepada wartawan di Kupang, Selasa, 22 Januari 2019. Menurut dia, koordinasi dengan pemerintah pusat sangat penting agar