Seputar NTT

Terlalu murah 500 dolar AS masuk ke TNK

KEPALA Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur Marius Jelamu mengatakan biaya tarif masuk ke kawasan wisata Taman Nasional Komodo (TNK) di Manggarai Barat, Pulau Flores yang ditetapkan sebesar 500 dolar AS per wisman, sebenarnya masih terlalu murah. “500 dolar AS bagi setiap wisman itu tergolong sangat murah, karena mereka tidak saja mengujungi Pulau Komodo untuk melihat dari dekat binatang purba raksasa Komodo (varanus komodoensis), tetapi juga obyek wisata lain yang ada

Gubernur NTT: Orang Bodoh dan Miskin Tidak Akan Masuk Surga

GUBERNUR Nusa Tenggara Timur ( NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat terus mendorong warganya agar mengubah pola pikir guna membangun wilayahnya. Menurut Viktor Laiskodat, NTT harus hidup dengan tangan dan keringatnya sendiri untuk membangun sumber daya manusia. Hal itu disampaikan Viktor saat memberikan keterangan pers dalam kegiatan Learning Event Sumba Iconic Island yang digelar oleh Hivos (Organisasi bantuan pembangunan) dan Pemprov NTT di Hotel Aston Kupang, Selasa 27 November 2018. Viktor bahkan

Gubernur NTT: Dilarang kirim TKI ke Luar Negeri

♦ Sudah tandatangani SK moratorium TKI   GUBERNUR Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan bahwa ia sudah menandatangani surat keputusan terkait dengan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. “Saya sudah menandatangani SK moratorium tentang TKI,” katanya singkat kepada wartawan di Kupang, Senin 19 November 2018, ketika ditanya tentang rumor beredarnya informasi tentang sudah dikeluarkannya SK Gubernur NTT tentang Moratorium Pengiriman TKI ke luar negeri. Ia mengatakan

Gusti Brewon: Pemkot Urus Air PDAM Dulu, Sebelum Urus 'Air Mani'

JIKA harus ditertibkan sesuai dengan instruksi pusat, maka semua spot-spot lokalisasi yang terbuka atau pun tertutup seperti di hotel-hotel mestinya ditutup juga. Gusti Brewon, pembicara dari Forum Academia NTT menyoroti wacana pemerintah Kota Kupang untuk menutup lokalisasi Karang Dempel (KD). Hal ini diutarakan Gusti dalam seminar publik bertajuk Lokalisasi dan Pencegahan HIV/AIDS yang dilaksanakan di Karang Dempel, Rabu, 14 November 2018. Menurut dia, penutupan lokalisasi KD hanya akan menyiapkan bom

TPDI NTT : Frans Lebu Raya Salahgunakan Dana Bansos untuk Pribadi dan Kelompoknya

KOORDINATOR TPDI NTT Meridian Dewanta Dado mengatakan, dana Bansos yang seharusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat NTT justru disalahgunakan untuk kepentingan Frans Lebu Raya dan kawan-kawannya. Perjuangan mantan Gubernur NTT Frans Lebu Raya untuk berkantor di Senayan bakal tidak mudah. Frans harus melewati jalan terjal. Pasalnya, politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang namanya sudah masuk dalam daftar calon tetap daerah pemilihan (Dapil) NTT 1 ini kembali disebut-sebut dalam penyalahgunaan dana

Somasi Kadis Nakertrans Bermasalah

♦ Dasar Surat Kuasa Pengacara Fredrik Djaha Kadis Cabut SPR   KEPALA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT Bruno Kupang mencabut SPR karena surat kuasa enam Pengusaha Pengerah Tenaga Kerja Keluar Negeri sebagaimana tertuang berikut ini. Menurut pengacara senior Antonius Ali, SH seharusnya Bruno Kupok tidak beralasan untuk panik dengan surat somasi keenam penguasaha. “Somasi itu biasa-biasa saja. Tidak ada yang luar biasa dari somasi itu. Seharusnya Pak Bruno tidak

Mase terus berlanjut perjuangkan tenaga honor di NTT, NTB dan Bali

DALAM rangka memperluas dan sosialisasi memperjuangkan agar tenaga hornor seantero nusantas dak khususnya NTT Anis Mase selaku Ketua ADKASI wilayah Sunda Kecil Bali, NTB dan NTT akan gelar acara besar yaitu acara berthema Konsolidasi Akbar Kupas Tuntas Revisi UU ASN. Pekan lalu Anis Masse berama seluruh pengurus pusat menyerahkan draf perubahahan UU No 5 tahun 2018 di DPR RI. Bersama Ketua UmumADKASI Lukman Sahid didammpingi Anis Mase dan rombongan menyerahkan

Benny Kabur Harman Dipolisikan

CUITAN Benny K. Harman (BKH) tentang sikap Presiden Joko Widodo atas berita hoaks Ratna Sarumpaet berakhir buruk. Benny dipolisikan karena diduga melakukan tindak pidana ujaran kebencian. BKH dilaporkan advokat asal NTT, Kabunang Rudiyanto di Mabes Polri Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2018 dengan nomor laporan LP/B/1245/X/2018/BARESKRIM. Selain BKH, Kabunang juga melaporkan Ratna Sarumpaet, Prabowo Subianto dan Fadli Zon. Ketiganya diduga bersama-sama dengan Ratna Sarumpaet melakukan tindak pidana ujaran kebencian (Hate