Desa Dapat Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi

Desa Dapat Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi

MULAI Tahun 2019, seluruh desa di Kabupaten Rote Ndao mendapat Alokasi Dana Bagi hasil pajak dan restribusi. Alokasi dana tersebut diberikan sebagai stimulant, agar kepala desa dan perangkatnya bergairah dalam memugut pajak Bumi dan bangunan (PBB), diwilayah masing-masing
Hal ini disampaikan Bupati Rote Ndao Paulina Haning Bullu,SE ketika dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya,Senin 30 September 2019 terkait kebijakan Alokasi Dana Bagi hasil pajak dan restribusi bagi desa yang akan dikuncurkan tahun 2019.
Menurut Paulina sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang desa, salah satu kewenangan yang diberikan pemerintah desa adalah memprakarsai dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam rangka mengali potensi desa, guna mendorong pemerintah desa yang professional, efesien, efektif terbuka serta bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan tujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, yang pada akhirnya memberikan kesejahteraan masyarakat dengan menempatkan desa sebagai subyek dari pembangunan.
“kewengan memberikan dalam rangka mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Dengan tentunya harus didukung dengan sumber daya masyarakat desa, tentu desa harus didukung sumber pembiayaan yang memadai, sehingga kami mengalokasikan kembali 10 persen dari total penerimaan PBB untuk desa,” katanya.
Dikatakan Paulina, dalam pasal 71 sampai pasal 75 undang -undang desa mengatur sumber-sumber pembiayaan di desa, dimana sumber-sumber pendapatan diantaranya Pendapatan Asli Desa, Alokasi dari APBN Bagi hasil dari pajak Alokasi Dana Bagi hasil pajak dan restribusi Kabupaten , bantuan Keuangan dari provinsid an Kabupaten. Hibah atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, serta lain-lain pendapatn desa yang sah.
“Berdasarkan aturan undang-undang desa tersebut, maka Alokasi Dana Bagi hasil pajak dan restribusi disalurkan itu diperuntukan bagi esentifikasi pajak dan restribusi daerah , dan pembiayana pemberdayaan dan pelayanan masyakat,” kata Bupati Paulina
Kepala badan pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao Melkianus Ndun,S.Sos menjelaskan sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang tatacara pengelokasian, pengunaan, dan penetapan dana bagi hasil bagi hasil pajak dan restribusi daerah dijelaskan bahwa peruntukan dana tersebut hanya bagi dua hal, yakni eksentifikasi dan intesifikasi pajak dan restribusi daerah , dan pembiayana pemberdayaan daerah, dan pembiyaan pemberdayaan masyarakat yang harus dimasukan dalam APBDES masing-masing sehingga pemanfataannya jelas.
Menurut Melkianus Dana Bagi Hasil Pajak dan restribusi tersebut aloaksinya 60 persen secara merata untuk seluruh desa, dan 40 persen disesuaikan dengan capaian PBB masing-masing desa.
“jadi pada tahun 2019 ini, semua desa di wilayah Rote Ndao akan mendapatkan dana bagi hasil Pajak dan Restribusi minimal Rp.10 juta dan maksimal Rp.12 Juta. Diharapkan dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan PBB dan restribusi di Desa,” pungkasnya. ♦ ido

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.