Dinyatakan Lengkap, Polisi Limpahkan Berkas P-21 Hendrikus Djawa ke Jaksa

Dinyatakan Lengkap, Polisi Limpahkan Berkas P-21 Hendrikus Djawa ke Jaksa

PENYIDIK Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Kupang Kota, Nusa Tenggara Timur NTT, limpahkan Berkas perkara kasus dugaan penipuan dengan tersangka Hendrikus Djawa setelah dinyatakan lengkap (P-21) oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang, Senin 1 Oktober 2018. Pelimpahan barang bukti dan penyerahan tersangka Hendrikus Djawa yang dilakukan Bripka Marthen Lenggu, penyidik Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Kupang Kota yang menangani kasus ini bersama sejumlah rekan penyidik.
Seperti yang dilansir Sebelasmaret.com dari penatimor.com, di Mapolres Kupang Kota, tersangka Hendrikus Djawa digiring ke mobil Rantis sekira pukul 09.30 dan selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara kemudian diserahkan ke kejaksaan untuk proses lebih lanjut.
Saat dilimpahkan, tersangka Hendrikus Djawa hanya mengenakan celana pendek jeans dan kaus loreng warna gelap. Ia menenteng tas plastik putih berisi pakaian dan perlengkapannya. Tersangka Hendrikus Djawa ditangkap atas dugaan tindak pidana penyelenggaraan perguruan tinggi dan memberikan ijazah atau gelar akademik tanpa hak pada Universitas PGRI NTT di Kupang.
Penangkapan Hendrikus Djawa yang mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua Yayasan Pembina Perguruan Tinggi atau YPLP pada perguruan tinggi/Universitas PGRI NTT ini dilakukan pada 25 Juni 2018 di BP3TKI Kota Kupang. Tersangka yang mengatasnamakan dirinya sebagai ketua Yayasan Pembina Pendidikan Perguruan Tinggi atau YPLP pada perguruan Tinggi PGRI NTT ini telah mengambil langkah-langkah untuk mengangkat atau melantik rektor, wakil rektor, dan dekan fakultas pada Universitas PGRI NTT dan melaksanakan wisuda pada 263 orang mahasiswa.
Padahal, berdasarkan Surat Keputusan Menristekdikkti telah dilakukan pencabutan izin pendirian dan pembukaan program studi pada Universitas PGRI NTT di kota kupang dengan nomor 208/M/KPT/2017 pada tanggal 31 Mei 2017, sehingga berimplikasi pada status Universitas PGRI menjadi tidak legal. Dengan modus operandi yang mengatasnamakan diri sebagai ketua pembina, tersangka melantik rektor, wakil rektor, dekan serta membuat kesepakatan. Setelah itu tersangka mengumumkan bahwa pendaftaran wisuda dapat dilaksanakan dengan pungutan biaya wisuda memungit biaya Rp 4, 5 juta per mahasiswa.
Pasca ditutup oleh Kemenristekditi dengan pencabutan ijin Universitas PGRI NTT, tersangka mewisuda mahasiswa dalam lima tahapan atau sebanyak 263 orang.
Periode bulan Oktober 2017 di Hotel Aston Kupang, tersangka mewisuda 185 orang wisudawan. Pada periode bulan November 2017, juga di Hotel Aston, tersangka kembali mewisudakan 64 orang wisudawan.
Selanjutnya pada periode Desember 2017 tersangka mewisuda tiga orang wisudawan di Hotel Olive. Kemudian pada bulan April 2018, tersangka kembali mewisuda lima orang wisudawan di Restoran Phoenix dan terakhir pada tanggal 31 Mei 2017 mewisuda empat orang wisudawan juga di Restoran Phoenix Kupang.
Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa surat keputusan pengangkatan rektor, ijazah sarjana dan transkrip nilai, fotokopi ijazah, surat keterangan, penghargaan strata 1, biodata lulusan Universitas PGRI, surat pendaftaran wisuda, daftar alumni Universitas PGRI NTT, slip setoran bank BRI, bukti pendaftaran wisuda dan stempel rektor dan dekan panitia wisuda yang dilegalisir. Dari rangkaian tindakan tersebut maka tersangka diduga melanggar pasal 67 ayat 1 UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Status mahasiswa yang telah diwisuda sendiri karena pada penyelenggaraannya dinyatakan tidak sah, maka dalam rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan Universitas PGRI pasca keputusan pencabutan izin oleh Kemenristekdikti juga menjadi tidak sah.

Hendrikus Djawa Nginap di Tahanan
Setelah Nginap dengan menggunakan dana hasil wisudah Mahasiswa PGRI Kupang di Hotel Asthon, tersangka Hendrikus Djawa dipindahkan ke hotel Pordeo Penfui Kupang, Nusa Tenggara Timur NTT pada, Senin 1 Oktober 2018. Kali ini tersangka Hendrikus Dja tak lolos lagi dari jeruji tralis besi penfui kupang untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya selama ini. Adagium sepandai – pandainya tupai melompat pasti jatuh juga, atau sepandai pandainya kancil menipu buaya pasti kena terkam juga.
Seperti diberitakan sebelumnya, Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Kupang Kota, Nusa Tenggara Timur NTT, limpahkan Berkas perkara kasus dugaan penipuan dengan tersangka Hendrikus Djawa setelah dinyatakan lengkap (P-21) oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang, Senin 1 Oktober 2018.
Pelimpahan barang bukti dan penyerahan tersangka Hendrikus Djawa yang dilakukan Bripka Marthen Lenggu, penyidik Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Kupang Kota yang menangani kasus ini bersama sejumlah rekan penyidik.
Seperti yang dilansir Sebelasmaret.com dari penatimor.com, di Mapolres Kupang Kota, tersangka Hendrikus Djawa digiring ke mobil Rantis sekira pukul 09.30 dan selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara kemudian diserahkan ke kejaksaan untuk proses lebih lanjut. Saat dilimpahkan, tersangka Hendrikus Djawa hanya mengenakan celana pendek jeans dan kaus loreng warna gelap. Ia menenteng tas plastik putih berisi pakaian dan perlengkapannya. Tersangka Hendrikus Djawa ditangkap atas dugaan tindak pidana penyelenggaraan perguruan tinggi dan memberikan ijazah atau gelar akademik tanpa hak pada Universitas PGRI NTT di Kupang. Penangkapan Hendrikus Djawa yang mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua Yayasan Pembina Perguruan Tinggi atau YPLP pada perguruan tinggi/Universitas PGRI NTT ini dilakukan pada 25 Juni 2018 di BP3TKI Kota Kupang.
Tersangka yang mengatasnamakan dirinya sebagai ketua Yayasan Pembina Pendidikan Perguruan Tinggi atau YPLP pada perguruan Tinggi PGRI NTT ini telah mengambil langkah-langkah untuk mengangkat atau melantik rektor, wakil rektor, dan dekan fakultas pada Universitas PGRI NTT dan melaksanakan wisuda pada 263 orang mahasiswa.
Padahal, berdasarkan Surat Keputusan Menristekdikkti telah dilakukan pencabutan izin pendirian dan pembukaan program studi pada Universitas PGRI NTT di kota kupang dengan nomor 208/M/KPT/2017 pada tanggal 31 Mei 2017, sehingga berimplikasi pada status Universitas PGRI menjadi tidak legal. Dengan modus operandi yang mengatasnamakan diri sebagai ketua pembina, tersangka melantik rektor, wakil rektor, dekan serta membuat kesepakatan. Setelah itu tersangka mengumumkan bahwa pendaftaran wisuda dapat dilaksanakan dengan pungutan biaya wisuda memungit biaya Rp 4, 5 juta per mahasiswa.
Pasca ditutup oleh Kemenristekditi dengan pencabutan ijin Universitas PGRI NTT, tersangka mewisuda mahasiswa dalam lima tahapan atau sebanyak 263 orang.
Periode bulan Oktober 2017 di Hotel Aston Kupang, tersangka mewisuda 185 orang wisudawan. Pada periode bulan November 2017, juga di Hotel Aston, tersangka kembali mewisudakan 64 orang wisudawan.
Selanjutnya pada periode Desember 2017 tersangka mewisuda tiga orang wisudawan di Hotel Olive. Kemudian pada bulan April 2018, tersangka kembali mewisuda lima orang wisudawan di Restoran Phoenix dan terakhir pada tanggal 31 Mei 2017 mewisuda empat orang wisudawan juga di Restoran Phoenix Kupang.
Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa surat keputusan pengangkatan rektor, ijazah sarjana dan transkrip nilai, fotokopi ijazah, surat keterangan, penghargaan strata 1, biodata lulusan Universitas PGRI, surat pendaftaran wisuda, daftar alumni Universitas PGRI NTT, slip setoran bank BRI, bukti pendaftaran wisuda dan stempel rektor dan dekan panitia wisuda yang dilegalisir. Dari rangkaian tindakan tersebut maka tersangka diduga melanggar pasal 67 ayat 1 UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
Status mahasiswa yang telah diwisuda sendiri karena pada penyelenggaraannya dinyatakan tidak sah, maka dalam rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan Universitas PGRI pasca keputusan pencabutan izin oleh Kemenristekdikti juga menjadi tidak sah.
263 Orang Ijazah Mahasiswa PGRI Kupang “Tidak Sah”
Sebanyak 263 orang status mahasiswa di Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kupang, Nusa Tenggara Timur NTT, Versi Hendrikus Djawa dinyatakan tidak Sah atau Palsu. Dari 263 orang mahasiswa yang telah di diwisudah oleh ketua yayasan YPLP pada PGRI Kupang Hendrikus Djawa tersebut dinyatakan tidak sah, karena pasca di tutup oleh kementristekdikti pada beberapa waktu lalu.
Tersangka yang mengatasnamakan dirinya sebagai ketua Yayasan Pembina Pendidikan Perguruan Tinggi atau YPLP pada perguruan Tinggi PGRI NTT ini telah mengambil langkah-langkah untuk mengangkat atau melantik rektor, wakil rektor, dan dekan fakultas pada Universitas PGRI NTT dan melaksanakan wisuda pada 263 orang mahasiswa.
Padahal, berdasarkan Surat Keputusan Menristekdikkti telah dilakukan pencabutan izin pendirian dan pembukaan program studi pada Universitas PGRI NTT di kota kupang dengan nomor 208/M/KPT/2017 pada tanggal 31 Mei 2017, sehingga berimplikasi pada status Universitas PGRI menjadi tidak legal. Dengan modus operandi yang mengatasnamakan diri sebagai ketua pembina, tersangka melantik rektor, wakil rektor, dekan serta membuat kesepakatan. Setelah itu tersangka mengumumkan bahwa pendaftaran wisuda dapat dilaksanakan dengan pungutan biaya wisuda memungit biaya Rp 4, 5 juta per mahasiswa. Pasca ditutup oleh Kemenristekditi dengan pencabutan ijin Universitas PGRI NTT, tersangka mewisuda mahasiswa dalam lima tahapan atau sebanyak 263 orang. Periode bulan Oktober 2017 di Hotel Aston Kupang, tersangka mewisuda 185 orang wisudawan. Pada periode bulan November 2017, juga di Hotel Aston, tersangka kembali mewisudakan 64 orang wisudawan.
Selanjutnya pada periode Desember 2017 tersangka mewisuda tiga orang wisudawan di Hotel Olive. Kemudian pada bulan April 2018, tersangka kembali mewisuda lima orang wisudawan di Restoran Phoenix dan terakhir pada tanggal 31 Mei 2017 mewisuda empat orang wisudawan juga di Restoran Phoenix Kupang. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa surat keputusan pengangkatan rektor, ijazah sarjana dan transkrip nilai, fotokopi ijazah, surat keterangan, penghargaan strata 1, biodata lulusan Universitas PGRI, surat pendaftaran wisuda, daftar alumni Universitas PGRI NTT, slip setoran bank BRI, bukti pendaftaran wisuda dan stempel rektor dan dekan panitia wisuda yang dilegalisir.
Dari rangkaian tindakan tersebut maka tersangka diduga melanggar pasal 67 ayat 1 UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Status mahasiswa yang telah diwisuda sendiri karena pada penyelenggaraannya dinyatakan tidak sah, maka dalam rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan Universitas PGRI pasca keputusan pencabutan izin oleh Kemenristekdikti juga menjadi tidak sah. ♦ 11maret.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.