DPR Baru 2019-2024

DALAM sebulan ini, Agustus 2019 rakyat disemaraki dengan acara pelantikan anggota dewan tingkat propinsi, kabupaten dan kota.
Pesta pora sudah pasti, menelan dana cukup besar dari APBD I maupun II. Terakhir yang dilantik adalah anggota DPR RI dan DPD RI. Yang kita kritisi, apakah kinerja dewan akan lebih baik daripada anggota dewan periode lalu? Kini rakyat menanti. Apakah wakil rakyat akan menyalurkan aspirasi rakyat yang memberinya suara, sehingga duduk di kursi empuk, kemewahan dan kehormatan?
Kita semua tahu, tugas wakil rakyat ialah Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD, Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.
Wakil rakyat juga membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, mengusulkan apa yang suarakan rakyat di daerah pemilihan. Bukan duduk, dapat dui dan plesiran lalu hanya sejahterakan anak dan isteri. Atau bukan menambah atau selingkuh dengan wanita yang bukan isteri.
Yang di DPRD provinsi, juga punya tugas pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian. Dan DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Halnya DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Betapa hebatnya anggota yang juga punya hak hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.
DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
Tetapi yang paling penting adalah menyuarakan apa yang rakyat butuhkan dalam segala bidang sesuai tugas yang disebutkan di atas tadi.
Pda kesempatan ini, saya selaku Owner Mingguan EXPO NTT berterima kasih kepada para pembaca setia sehingga pekan pertama September 2019, berusia 14 tahun dan memulai berkarya lagi menuju tahun ke-15. Bersyukur kepada Sang Pemilik Bumi yang memberi berkat dan rahmat sehingga media hadir rutin sejak Minggu I September 2005. Mohon doa pembaca setia Mingguan EXPO NTT agar tetap hadir. ♦

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.