DPRD Kabupaten Kupang Dukung Kehadiran PT. PKGD

DPRD Kabupaten Kupang Dukung Kehadiran PT. PKGD

LEMBAGA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang mendukung penuh kehadiran PT. Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD) yang dalam halini telah mengambil alih kepemilikan PT. Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS) untuk melakukan investasi tambak garam di Kabupaten Kupang. “Tetapi, kalau ada investor yang bekerja tanpa izin, sayalawan dia. Jangan sampai main kong kalingkong dengan pemerintah,” tegas WakilKetua DPRD Kabupaten Kupang, Johanis Mase saat memberikan arahan kepadamasyarakat Babau pada sosialisasi pembukaan jalan industri menuju HGU tambak garam milik PT. PKGD di Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Sabtu 8 Desember 2018.
Hadir dalam sosialisasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Johanis Mase, delegasi PT. PKGD, Hary dan Roni, delegasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang, Herman Oematan, Lurah Babau, Robyanto Meok, dan masyarakat pemilik lahan. Dalam sosialisasi itu, Johanis mengatakan, pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp 800 juta atas lahan HGU milik PT.PKGD yangdalam hal ini telah mengambil alih kepemilikan PT.PGGS sebagai bentuk keseriusan perusahaan tersebut untuk melakukan investasi tambak garam diKabupaten Kupang.
Ia optmis, dengan hadirnya industri garam di Kabupaten Kupang, maka kehidupan masyarakat akan lebih membaik lagi. “DPRD Kabupaten Kupang jelas mendukung kehadiran PT. PKGD. Karena dengan pajak yang dia bayar gaji DPRD juga akan naik. Kami digaji dari pajak yang masyarakat bayar itu,” pungkasnya.
Karena itu, ia tegaskan, tidak ada asalan lagi dari pemerintah kabupaten (Pemkab) Kupang untuk tidak mengeluarkan izin operasional, seperti UKL-UPL dan analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) kepada PT. PKGD. “Kita semua bersatu, dan bersaudara. Marilah kita saling merangkul untuk membangun Kabupaten Kupang ke arah lebih baik,” ajak Mase.
Pada kesempatan yang sama, Lurah Babau, Robyanto Meok dalam sosialisasi tersebut mengucapkan terima kasih atas kehadiran PT. PKGD yang mau berinvestasi tambak garam di Kabupaten Kupang.
Ia juga berterima kasih kepada PT. PKGD yang telah membangun jalan tani sepanjang 3000 meter, 9 dekker dan saluran sepanjang 150 meter di wilayah kerjanya. “Kita akhir pro dan kontra terkait pembangunan jalan tani di Babau selama ini. Dan’ marilah kita sama-sama membangun Babau ke arah lebih baik. Ini adalah sebuah investasi untuk kesejahteraan masyarakat ke depan,” imbuhnya. Herman Oematan, Perwakilan Kantor Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kabupaten Kupang saat memberi penjelasan terkait syarat -syarat pembebasanlahan dalam sosialisasi pembukaan jalan industri di Kantor Lurah Babau, KecamatanKupang Timur, Kabupaten Kupang, Satu (8/12/2018)
Herman Oematan, yang mewakili Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang pada sosialisasi itu menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat dan PT. PKGD untuk menggunakan pola apa saja saat melakukan penyerahan lahan untuk jalan industri yang akan dibangun nanti, apakah hak pakai, jual beli, pelepasan hak, bagi hasil atau akta jual beli.
Ia sarankan, kalau bisa menggunakan pola pelepasan hak saja. Kalau menggunakan pola pelepasan hak, maka dengan sendirinya sertifikat hak milik itu mati atau tidak berlaku lagi karena sudah dilepaskan kepada pihak lain. Semua hak, termasuk HGU, HGE, dan hak milik kalau sudah dilepaskan maka statusnya menjadi tanah negara, jelas dia.
Pelepasan hak itu, lanjut Herman, bisa dilakukan di notaris, camat, dan bisa juga langsung dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang. Dengan pelepasan hak, maka tanah itu otomatis menjadi tanah hak milik negara. Tinggal perusahaan mengajukan permohonan untuk hak apa, misalnya kalau untuk jalan tani, maka cukup menggunakan hak pakai saja.
Ia juga menyarankan, dalam permohonan nanti sebaiknya perusahaan mengajukan satu sertifikat saja dalam bentuk jalan dengan menggunakan hak pakai sesuai jangka waktu yang disepakati. Kuncinya, menurut dia, bereskan dulu pembicaraannya antara masyarakat dengan PT. PKGD baru BPN turun melakukan pemecahan sertifikat dengan biaya disesuaikan dengan luas lahan yang ada. Kepada investor, ia juga menyarankan, kalau sudah ada kesepakatan bersama dengan masyarakat, walaupun statusnya jalan industri, tetapi diharapkan jalan yang dibangun nanti tidak perlu dibangunkan pagar tembok kiri dan kanan sisi jalan.

Empat Alternatif
Hary, Perwakilan PT. PKGD saat memberikan sosialisasi jalan industi di Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Sabtu(8/12/2018).
Hary, perwakilan dari PT. PKGD saat memaparkan materi sosialisasinya menawarkan empat sistem kompensasi kepada masyarakat pemilik lahan yang dilintasi jalan industri yang akan dibangunnya itu nanti, yakni sewa pakai, ganti rugi, tukar guling, dan sistem bagi hasil.
“Kami mohon dukungan masyarakat, terutama para pemilik lahandan pemerintah setempat agar rencana membukajalan industri ini segera terlaksana. Soal harga nanti kita sepakati bersama.Kita berharap, kesepakatannya dengan pola sistem ganti rugi atau tukar guling.Sebab, kalau menggunakan sistem sewapakai harus membutuhkan jangka waktu panjang. Misalnya, jangka waktu 30 tahunke depan, dan setelah habis waktunya harus ada negoisasi lagi. Jadi, sebaiknyadalam bentuk ganti rugi atau tukar guling saja,” tawar Hary.
Ia berjanji, jalan industri yang dibangun itu nanti juga dimanfaatkan oleh masyarakat setempattanpa menggunakan tembok pada bagian kiri dan kanan sisi jalan. Rencana pembukaan akses jalan industri ke lokasi tambak garam PT. PKGD itu, menurutdia, saat dikonsultasikan dengan lurah setempat mendukung respon positif.
Hal senada juga disampaikan Rony, perwakilan PT. PKGD yang meminta kepada para pemilik lahan sepanjang jalur jalan industri itu, agar jalannya tidak boleh lekuk -lekuk. “Kalau bisa kita minta jalannya lurus saja, dan tidak bolehlekuk-lekuk. Karena kendaraan yang melintasi di situ nanti adalah kendaraan-kendaraan berukuran besar, seperti countainer panjang dan sebagainya. ♦ nttpembaruan.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.