DPRD Kabupaten Kupang Ungkap Sejumlah Persoalan Bansos

DPRD Kabupaten Kupang Ungkap Sejumlah Persoalan Bansos

 

DPRD Kabupaten Kupang berhasil ungkap sejumlah persoalan terkait dengan Bantuan Sosial (Bansos) bagi masyarakat dalam masa Pandemi Covid 19.
Sejumlah temuan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kupang di Dapil masing – masing menjadi agenda pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi, Selasa 16 Juni 2020.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Sofia Malelak – de Haan, Rabu 17 Juni 2020 di ruang kerjanya mengatakan, sejumlah persoalan yang mengemuka dalam RDP merupakan hasil temuan anggota DPRD di Dapil masing – masing serta hasil kunjungan Pimpinan DPRD di Amfoang.
RDP Gabungan Komisi digelar DPRD Kabupaten Kupang menghadirkan 3 OPD sekaligus yakni Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Tiga OPD itu dihadirkan guna mengurai carut – marut persoalan Bansos untuk masyarakat yakni Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Menurut Sofia Malelak – de Haan Politisi NasDem Kabupaten Kupang, beberapa persoalan pemberian Bansos yang berhasil teridentifikasi oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yaitu soal Data penerima tidak valid, bantuan salah sasaran, pendataan calon penerima oleh TKSK ada unsur suka atau tidak suka, bantuan untuk keluarga dekat aparat desa, cacat prosedur penetapan calon penerima, NIK calon penerima tidak terbaca secara online oleh server Kemendagri, dan KPM tidak diberikan bantuan walau memiliki kartu PKH.
“Ada banyak persoalan yang dikemukakan oleh anggota dewan saat RDP, karena diminta per dapil jadi ada perwakilan dari empat dapil yang mengemukakan perosalannya,”Ujar Ketua DPC Partai NasDem Kabupaten Kupang. OPD yang dihadirkan dalam RDP itu katanya, beralasan bahwa ada perubahan – perubahan regulasi yang sangat cepat, ada banyak regulasi yang muncul selama 3 bulan pandemi covid 19 di Indonesia.
Perubahan regulasi yang sangat cepat berubah – ubah itu membuat OPD kesulitan mencerna regulasi yang terus berubah.
Selain alasan perubahan regulasi, OPD juga beralasan bahwa penetapan calon penerima manfaat sudah sesuai prosedur yakni dimulai dari pembentukan tim relawan, verifikasi data calon penerima serta penetapan nama penerima bantuan telah melalui forum musyawarah.
“namanya prosedur pasti ada celah yang tidak dilakukan secara baik dan karena itu soal data menjadi persoalan yang mengemuka dalam percakapan,”Ungkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang.
Terkait dengan NIK calon penerima yang tidak terdata secara online pada server Kemendagri, Waket DPRD mengatakan bahwa sesuai pengakuan pimpinan Dinas Dukcapil ternyata ada permainan calo – calo dan oknum staf yang berani menerbitkan NIK abal – abal dan akhirnya tidak terbaca secara online. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang ini pun merincikan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai jenis Bansos yaitu PKH sebanyak 24.305 KPM, BPNT sebanyak 31.270 KPM, BST sebanyak 20.241 KPM dan BLT sebanyak 19.303 KPM. ♦ kabar-independen.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.