Evoria setelah dilantik

SEMUA anggota dewan tingkat propinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sudah dilantik. Sudah menjadi tradisi setiap insan yang mendapat pekerjaan baru, apa lagi sebagai anggota dewan yang akan menikmati kehormatan dengan sapaan ‘anggota dewan yang terhormat’.
Sudah pasti, bahwa mereka yang disapa dengan yang terhormat mendapatkan segalanya, kursi empuk dan gaji yang besar serta fasilitas lain.
Rakyat mengharapkan mereka yang sudah dilantik memperjuangkan aspirasi rakyat selain tugas pokok yang sudah saya catat pada edisi lalu. Kita semua tahu, tugas wakil rakyat ialah
Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD, Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.
Wakil rakyat juga membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, mengusulkan apa yang suarakan rakyat di daerah pemilihan. Bukan duduk, dapat dui dan plesiran lalu hanya sejahterakan anak dan isteri.
Rakyat sangat mengharapkan anggota dewan yang sudah dilantik tidak terlibat hanya pada kesenangan duniawi, pesta pora sebagai syukuran, atau punya cita-cita agar lebih kaya, atau berpikir keras mendapatkan uang dari jabatan terhormat untuk menutup uang yang sudah keluar selama masa kampanye sampai terpilih.
Ada masalah psikologis bagi mantan anggota dewan yang sudah berjuang keras selama waktu kampanye, tetapi tidak terpilih lagi pada periode 2019-2024. Terpikiran pasti khususnya masalah ekonomi, pendapatan yang melorot atau bahkan ada terbebani harus mencicil utang mobil kredit yang belum dilunasi yang dikredit selama menjadi anggota dewan.
Diharapkan, pada periode 2019-2024 tidak ada lagi pejabat atau anggota dewan dan atau bupati dan atau walikota yang terkena operasi tangkap tangan akibat korupsi atau KKN. Tingginya angka korupsi pemerintah daerah seperti hasil survei Indonesia Corruption Watch [ICW] menempatkan pemerintah kabupaten termasuk DPRD sebagai lembaga terkorup pada tahun 2018.
Dalam laporan ICW, korupsi oleh kepala daerah (Bupati) atau anggota dewan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 833 miliar. Korupsi kedua diikuti oleh pemerintah desa, dengan total kasus mencapai 104 kasus, dan negara mengalami kerugian sebesar 1,2 triliun. Lembaga legislatif pun masuk dalam temuan ICW sebagai lembaga korup yang mencapai 30 miliar.
Bila menilik sepintas, tak ada benang merah yang menghubungkan korupsi bupati dengan peran DPRD. Akan tetapi, jika melacak lebih jauh, korupsi oleh bupati merupakan tanda gagalnya anggota legislatif melaksanakan tiga fungsi utama: anggaran (budgeting), kontrol (controlling), dan legislasi (legislation).
Jumlah anggaran pembangunan yang dialokasikan kepada tiap satuan kerja pegawai daerah didiskusikan di tingkat legislatif dan disahkan oleh sidang paripurna dewan. Dengan kata lain, biaya pembangunan disepakati di ruang legislatif. Akan tetapi, ruang legislatif tidak selalu terang-benderang. Selalu ada ‘omong dibelakang’.
Ruang legislatif acapkali abu-abu. Ada pertukaran material dan simbolik antara anggota legislatif dengan kepala daerah. ♦

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.