Fransisco Bessie: Dakwaan JPU Tidak Jelas

Fransisco Bessie: Dakwaan JPU Tidak Jelas

♦ Dalam Kasus Korupsi Pilkada Kota Kupang

 

PENGADILAN Anti Rasuah Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Kelas 1A Kupang, Nusa Tenggara Timur NTT kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana pengawasan pilkada Kota kupang dengan terdakwa, Jance Junike Kaborang, S.sos.
Sidang berlangsung di ruangan utama, pengadilan tindak pidana korupsi Tipikor Kelas 1A Kupang di Jln, Kartini Gang V, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang. Agenda sidang hari ini pembacaan eksepsi oleh kuasa hukumnya Fransisco Bernando Bessie pada, Selasa 11 Desember 2018.
Pantauan Sebelasmaret.com, Sidang pembacaan eksespsi itu dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Fransiska Dari Paula Nino, SH. MH didampingi dua hakim anggota Ibnu Kholik, SH. MH dan Drs. Gustap P.M Marpaung, sedangkan terdakwa didampingi oleh tim kuasa hukumnya Fransisco Bernando Bessie dan Echa Djami.
Dalam surat eksepsi yang dibacakan kuasa hukumnya Fransisco Bernado Bessie mengataka, majelis hakim yang muliah berdasarkan fakta-fakta, baik penyidik maupun Penuntut Umum sangat tidak cermat dan profesional dalam memeriksa perkara ini, oleh karena Germanus Attawuwur selaku Komisioner Panwaslu Kota Kupang yang jelas-jelas ikut menikmati uang tersebut tidak ditarik serta ditetapkan menjadi tersangka.
“Ini terkesan seperti Terdakwa dijadikan sebagai “tumbal” oleh Komisioner Panwaslu Kota Kupang, sehingga semua pertanggungjawaban pidana dilimpahkan kepada Terdakwa saja,” jelas Fransisco.
Karena itu, Germanus Attawuwur sebagai Komisoner Panwaslu Kota Kupang jelas menerima uang sebesar Rp 10.000.000, yang Bersumber dari sisa penggunaan dana hibah pemkot Kupang kepada Panwaslu Kota Kupang sebesar Rp. 769.610.544, sesuai dengan keterangan baik itu saksi dan tersangka Jance Junkie Kaborang, S.Sos dan Bernadinus Adelbertus Lopo, SIP tetapi tidak dimasukan JPU dalam surat dakwaan NO.REG.PERK: PDS-01/P.3.10/FT.I 11/2018, tanggal 27 November 2018. Hal tersebut mengakibatkan dakwaan dari JPU menjadi kabur sehingga bertentangan dengan pasal 143 Ayat 2
Huruf B KUHP yang berbunyi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
Penyidik dan JPU hanya ingin bahwa dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perk.P PDS-01/P.3.10/Ft.1/11/2018, tanggal 27 November 2018 halaman 5 datar pertama menguraikan tentang penarikan secara tunai sebesar Ro 2.988.900.000- (Dua milliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan pada halaman 4 dirincikan jumlah penarikan seluruhnya sebesar Rp 2.998.900.000- (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
Kemudian diuraikan tersebut dalam Nota Keberatan atau Eksepsi diatas, dapat disimpulkan, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perk. PDS-01/P.3.10/Ft.1/11/2018, tanggal 27 November 2018 tidak menjelaskan secara pasti waktu dan tempat terjadinya tindak pidana karena keragu-raguan Penuntut Umum, sehingga dakwaan menjadi kabur dan Ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap karena surat dakwaan tidak jelas dalam menguraikan fakta-fakta yang terjadi,”tegas Fransisco.
“Saya selaku kuasa hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mempertimbangkan Nota Keberatan atau Eksepsi ini, dan memberikan Putusan dalam Eksepsi, sebagai berikut. Membebaskan Terdakwa Jance Junike Kaborang, S.Sos, dan Memulihkan nama baik Terdakwa, Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Negara,”ujar Sisco.Sidang akan dilanjutkan pekan selasa 18 Desember 2018 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. ♦ 11maret.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.