Gagal ke Senayan, Mungkinkah Era Keemasan Frans Lebu Raya Berakhir?

Gagal ke Senayan, Mungkinkah Era Keemasan Frans Lebu Raya Berakhir?

PREDIKSI banyak orang bahwa Ketua DPD PDI Perjuangan NTT, Frans Lebu Raya akan melenggang ke Senayan ternyata melenceng. Mantan orang nomor satu di NTT itu kalah telak dari Andreas Hugo Parera dalam perolehan suara di daerah pemilihan NTT 1. Hugo Parera yang adalah calon incumbent meraup 91.610 suara, sedangkan Lebu Raya hanya meraup 59.296 suara.
Karirnya politik mantan Gubernur NTT dua periode itu tidak lagi mulus seperti di era keemasannya. Bagaimana tidak, dalam kurun waktu hampir 20 tahun, kiprah politik putra Adonara itu terbilang prestisius. Mulai dari pegiat LSM, ‘lompat’ menjadi anggota DPRD NTT periode 1999-2003 dan kemudian dipercayakan oleh PDIP menjadi Wakil Ketua DPRD NTT. Selanjutnya menjadi Wakil Gubernur (Wagub) NTT periode 2003-2008 berpasangan dengan Alm. Piet A. Tallo sebagai Gubernur NTT. Kemudian melaju mulus menjadi Gubernur NTT periode 2008-2013 berpasangan dengan Wagub Eston L. Foenay. Hingga akhirnya terpilih kembali menjadi Gubernur NTT untuk periode 2013-2018 berpasangan dengan Benny Litelnoni.
Apakah benar era keemasan Frans Lebu Raya telah berakhir? Sebab di saat yang sama, istrinya, Lusia Adinda Dua Nurak juga gagal menjadi Senator pada Pemilu 2019. Adinda yang juga diprediksi menang ternyata berada di posisi ke-5, atau satu tingkat di bawah dari batas terakhir perolehan kursi DPD.
Menurut Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, sebagai seorang mantan gubernur dua periode, kegagalan Lebu Raya memang menjadi tanda tanya publik: Kenapa kondisinya seperti itu? Yang pasti, lanjut Ahmad, posisi Lebu Raya sebagai gubernur dua periode, punya kapasitas dan seterusnya, itu hanya menggambarkan popularitas. Tetapi tidak berarti bahwa tingkat popularitas selalu berbanding lurus dengan tingkat elektabilitas. “Ketika persepsi publik terhadap kepemimpinan Lebu Raya itu positif, maka dukungan kepadanya jelas makin tinggi. Tetapi kalau persepsi publik ternyata biasa-biasa saja dan sampai pada titik nadir negatif, itu berarti dukungan publik kepadanya tidak kuat,” ujar Ahmad saat diwawancara, Kamis 16 Mei 2019.
Ahmad menambahkan, posisi Lebu Raya yang juga adalah Ketua DPD PDIP NTT itu hanya soal otoritas dan kepercayaan di internal partai. Sedangkan perebutan kursi DPR itu terkait erat dengan kepercayaan publik. Jadi ketika seseorang mau menjadi anggota DPR, dia harus mendapatkan kepercayaan publik.
“Secara faktual dari hasil Pemilu 2019, Lebu Raya ternyata tidak lolos ke senayan. Artinya, rakyat belum memberikan kepercayaan kepada dia,” katanya.
Kendati demikian, menurut Ahmad, kegagalan Lebu Raya pada Pemilu 2019 tidak bisa langsung disimpulkan bahwa karir politik dan era keemasannya telah berakhir. Sebab dari sisi usia, Lebu Raya tidak terlalu tua. Lebih dari itu, profile-nya hari ini masih sebagai politisi. Dia Ketua DPD PDIP NTT dan bisa saja masuk ke DPP PDIP. “Saya kira hipotesis yang mengatakan karir politiknya sudah habis, itu terlalu dini. Era keemasannya belum berakhir karena bagaimanapun mereka ini kan politisi. Politisi itu selalu berada di ruang mana pun. Jadi kegagalan ini bisa menjadi bagian dari evaluasi diri agar lebih baik ke depan,” sebutnya.
Bagi Ahmad, sepanjang seorang politisi bisa menjaga nama baiknya agar tidak cacat hukum, maka karirnya di panggung politik bisa bertahan lama. Sebaliknya, jika politisi terjerat kasus hukum, apalagi tindak pidana khusus seperti kasus korupsi, maka saat itu juga karir politiknya akan terkubur.
“Hukum ini kan soal kesalahan, karena itu ketika politisi bersalah lewat pembuktian hukum, maka karirnya ikut terkubur,” ungkap Ahmad. ♦ kumparan.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.