Gubernur NTT Sebut Pengkritik Miras “Sophia” Tak Paham Kebijakan

Gubernur NTT Sebut Pengkritik Miras "Sophia" Tak Paham  Kebijakan

KEBIJAKAN Gubernur Nusa Tenggara Timur ( NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat, yang mendukung rencana produksi minuman keras (miras) merek “Sophia”, dikritik oleh Anggota DPRD NTT Anwar Hajral. Anwar mengatakan, dukungan pemerintah setempat terhadap produksi Sophia telah mengabaikan dampak negatif yang akan muncul. Menanggapi kritikan itu, Viktor menyebut sang legislator tidak paham dengan kebijakan yang telah dibuat. “Dampak buruk itu, bagi orang yang tidak mengerti, kalau orang yang mengerti tentu tidak ada dampak,” kata Viktor kepada Kompas.com di Hotel Sasando Kupang, Jumat 5 April 2019.
Anggota DPRD Sebut Pemprov NTT Abaikan Dampak Negatif Viktor mengatakan, pihaknya akan membuat aturan untuk para konsumen Sophia, yakni berusia di atas 21 tahun. Seharusnya yang dikritik itu, kata Viktor, adalah para produsen miras lokal yang memproduksi miras secara bebas dan dikonsumi oleh semua kalangan tanpa batasan umur. “Miras yang sekarang diproduksi bebas dan banyak yang minum itu, kenapa tidak diprotes,” ujar Viktor.
Viktor mengatakan, yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yaitu menata agar produksi masyarakat lokal yang menjadi kearifan lokal, dapat dikapitalisasikan menjadi kekuatan ekonomi yang baik. “Karena itu, kita dorong terus dan miras sopi itu harus masuk ke laboratorium penelitian untuk mengecek kandungan racun dan unsur yang tercampur di dalamnya,” ujar Viktor. Sebelumnya, Anggota DPRD NTT, Anwar Hajral, menyebut rencana produksi minuman keras (miras) Sophia yang didukung oleh pemerintah setempat, telah mengabaikan dampak negatif yang muncul nantinya. Pemerintah Provinsi NTT, kata Anwar, jangan hanya melihat dari satu sisi saja, tapi juga melihat dari berbagai aspek. “Mungkin pemerintah hanya melihat dari sisi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya penghasil miras lokal. Tapi yang harus dipikirkan juga soal kelangsungan generasi kita ke depannya,” ujar Anwar kepada Kompas.com di Kupang, Selasa 2 April 2019.
Menurut Anwar, tidak semua komponen masyarakat di NTT mempoduksi dan juga sebagai konsumen miras. Yang lebih penting kata Anwar, pemerintah perlu melihat lebih jauh lagi soal harga komoditi masyarakat yang terus mengalami penurunan. Anwar memberi contoh, soal masyarakat di Pulau Flores, yang saat ini sebagian besar mengeluh soal harga kopra yang terus merosot turun. Masalah itu yang perlu dipikirkan bersama. Anwar yakin, kecelakaan lalu lintas di NTT berdasarkan catatan kepolisian, itu tertinggi akibat karena mengonsumsi miras. “Saya menolak dan pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan itu. Miras ini bukan menjadi kebutuhan utama masyarakat. Apalagi dalam peluncurannya lebih ditekankan harga jual miras yang tinggi. Ini cuma dilihat dari sisi ekonomi, sementara dampak sosial kemasyarakatan itu bagaimana,” ujar dia. ♦ kompas.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.