Gubernur NTT Usulkan Penyertaan Modal Dua BUMD

Gubernur NTT Usulkan Penyertaan Modal Dua BUMD

GUBERNUR NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sekaligus, yakni Ranperda penyertaan modal daerah PT Kawasan Industri Bolok (PT KI Bolok) dan penambahan penyertaan modal daerah PT Jaminan Kredit Daerah (PT Jamkrida) NTT.
Penjelasan Gubernur terkait kedua Ranperda tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Yosef Nae Soi dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT, Selasa (2/6/2020) pagi.
Wakil Gubernur NTT menegaskan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berbentuk PT Kawasan Industri Bolok didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pendirian PT Kawasan Industri Bolok.
“Bahwa untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan mendorong iklim investasi yang berdaya saing di era globalisasi ekonomi, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan nilai investasi dengan menyertakan modal daerah pada PT Kawasan Industri Bolok (Perseroda),” tegas Nae Soi.
Menurut Nae Soi, Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan ini telah memenuhi unsur fllosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan.
“Bahwa Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT Kawasan Industri Bolok (Perseroda) bersifat menetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,” tandasnya.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, kata Nae Soi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Kawasan Industri Bolok.
Dalam Ranperda tersebut Pemerintah mengajukan penyertaan modal kepada PT KI Bolok sebesar Rp 95.000.000.000 (sembilan puluh lima miliar rupiah), yang akan direalisasikan dalam empat tahap. Tahap pertama tahun 2020 senilai Rp 23.750.000.000 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Sedangkan PT Penjaminan Kredit Daerah NTT didirikan berdasarkan Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTT merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.
Wakil Gubernur Nae Soi mengatakan bahwa untuk membantu pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) bagi pelaku usaha diperlukan penambahan penyertaan modal daerah bagi PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur sehingga dapat meningkatkan akses penjaminan pembiayaan yang diukur dari besaran jumlah pinjaman dibanding modal (gearing ratio). “Rancangan peraturan Daerah yang diajukan ini telah memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan,” kata Nae Soi.
Bahwa peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT Penjaminan Kredit Daerah NTT, kata Nae Soi, bersifat menetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2l ayat (1) huruf b dan ayat (5) Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penambahan Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
“Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Penambahan penyertaan Modal Daerah pada PT Penjaminan Kredit Daerah NTT,” tegas Nae Soi.
Untuk PT Jamkrida NTT pemerintah mengajukan penambahan penyertaan modal daerah sebesar Rp 75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar rupiah) yang diberikan secara bertahap, yaitu: tahun 2020 sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah), tahun 2021 sebesar Rp 25.000.000.000 ((dua puluh lima miliar rupiah), dan tahun 2022 sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). ♦ babe.topbuzz.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.