Gubernur NTT Viktor Laiskodat: Instruksikan Lima Hal Penting

Gubernur NTT Viktor Laiskodat: Instruksikan Lima Hal Penting

GUBERNUR Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat menginstruksikan lima hal pokok yang perlu segera ditindaklanjuti semua para bupati di NTT. Lima persoalan penting ditegaskan gubernur dalam rapat kerja di Sumba Barat Jumat 28 Februari 2020 didepan para pejabat dan semua undangan. Pidato gubernur direkam langsung oleh hadirin termasuk Kadis Kominfo Kota Kupang, Balina Uly.
Lima persoalan penting yaitu, pertama, Desa Digital, program ini, tegas gubernur, memberi pesan kepada pihak luar kepada dunia bahwa desa dan kecamatan di Sumba Barat sudah melek teknologi, maka desa harus mampu mengoperasikan teknologi dan interaksi sosial menggunakan teknologi.
“Teknologi ada tapi kemampuan perencanaan tidak baik maka akan sia-sia. Provinsi ini telah lama terbelenggu kemiskinan, sehingga harus keluar dari kemiskinan,” tegas Viktor.
Kedua, setelah launching Desa Digital, perlu dibuat satu Pokja Kemiskinan bersama dengan pemerintah provinsi agar fokus menurunkan angka kemiskinan di kabupaten Sumba Barat. Melakukan pendataan sumber daya alam dan target pengembangannya. Gubernur Viktor berharap pada tahun 2023 angka kemiskinan turun 12 persen dengan angka kemiskinan Sumba Barat dari 28 persen menjadi 16 persen.
Untuk masalah kemiskinan, menurut Gubernur perlu dilakukan sosialisasi ‘satu anak’ cukup. Ia meminta gereja juga ikut mensosialisasikan ini, karena gereja punya tanggungjawab membangun sumber daya manusia.
Ketiga, masalah stunting, Gubernur menegaskan bahwa pada tahun 2021 tidak ada lagi stunting. “Caranya cari tahu jumlah angka kehamilan, data sangat penting,” tegas Gubernur. Karena dengan data tersebut bisa melakukan intervensi program kegiatan sehingga tidak ada lagi anak lahir stunting. Desa harus memiliki data jumlah ibu hamil dan menyusui serta bayi/balita.
Keempat, pelajaran di jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan SMP pada tahun 2021 hanya Bahasa Inggris, Matematika, dan Bahasa Indonesia, selebihnya latihan nilai dan tidak diadakan Ujian Nasional. Sehingga lulusan  menjadi manusia berkarakter dan budi pekerti yang kuat.
Kelima, masalah tapal batas kabupaten, Gubernur menegaskan tidak ada kedaulatan di batas kabupaten, kedaulatan itu Negara, tidak boleh lagi perang karena batas kabupaten. Hanya ada batas administratif tanpa menghapus hak kepemilikan. Tapal batas untuk menjadi syarat administrasi dan perlu diselesaikan agar pembangunan dapat dilakukan.
“Jadi saya minta bapak Bupati Sumba Barat dan Bupati Sumba Barat Daya duduk sama-sama, memutuskan dalam semangat persaudaraan. Sehingga dalam administrasi negara terbaca dengan benar,” pinta Gubernur. ♦ wjr/web

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.