Hakim PTUN Kupang dilaporkan ke Komisi Yudicial

Hakim PTUN Kupang dilaporkan ke Komisi Yudicial

♦ Yanti : Patut diduga sarat KKN

 

PENGACARA Yacoba Y. S. Siubelan, SH (Yanti) melaporkan Hakim pada PTUN Kupang yang menangani perkara Tata Usaha Negara Kupang atas nama Melianus Toy Nomor 02/G/2018 PTUN Kupang. Hakim yang dilapor ke Komisi Yudicial yaitu Hakim Ketua R. Basuki Santoso, SH,MH, hakim anggota Rinova Heppeyani SImanjuntak, SH, MH dan Prasetyo, SH, MH.
Oknum Melianus Toy jelas Yesi kepada EXPO NTT di PN Kupang pekan lalu,Melianus Toy secara fakta sudah melepas ha katas tanah secara yang disengketakan.” Kami memiliki berkas lengkap Melianus Toy selaku kepala desa ketika itu sudah sudah melepaskan hak atas tanah kepada klien kami atas Carolina Astrid Ch Nalle dengan ahli waris penggati almarhum Martha Mariana Nalle, Linda Theresia Boboy, Yusak Arnoldus Nalle dan Tarotji Nalle. Kelima klien kami merasa dirugikan, karena Melianus Toy menggugat balik BPN Kabupaten Kupang. Melianus Toy didepan hakim mengaku belum pernah mengukur bersama PBN Kabupaten Kupang dan penyerahan tanah kepada kelima klien kami. Itu sebabnya, patut diduga, hakim pada PTUN ada KKN dengan Melianus Toy dalam perkara ini. Karena itu kami melaporkan hakim kepada Komisi Yudicial di Jakarta dilampiri bukti lengkap termasuk remakan suara,” jelas Yanti
Dalam eksepsi Yanti menegaskan bahwa gugatan yang disampaikan penggugat telah lewat waktu. Sertifikat hak milik Nomor 1662 Desa Oelnasi Kabupaten Kupang surat ukur nomor:918/Oelnasi/2003 tanggal 19 Desember 2003 seluas 1500 m2 atas nama Tarotji Nalle diterbitkan 9 Maret 2004. Halnya sertifikat hak milik nomor 1663 Desa Oelnasi dengan surat ukur 917/Oelnasi/2003 tanggal 19 Desember 2003 seluas 1.505 m2 atas nama Yusak Arnoldus Nalle, yang diterbitkan BPN Kabupaten Kupang tangal 9 Maret 2004,sertifikat 1664 dengan surat ukur 916 / Oelnasi/2003 tanggal 19 Desember 2003 seluas 1.492 m2 atas nama Linda Theresia Boboy di terbitkan pada 9 Maret 2004 dan sertifikat hak milik nomo 1665 juga di desa Oelnasi atas nama Martha Maria Nalle.
Menurut Yesi, secara administrasi Negara sudah sah secra hukum. “Tetapi mengapa Melianus Toy kemudian hari menggugat bahwa tidak terjadi penyerahan hak atas keempat klien kami dan mengaku tidak pernah terjadi peristiwa pengkuran tanah bersama BPN Kabupaten Kupang. Yang kami persoalkan mengapa majelis hakim di PTUN Kupang bisa mengabaikan semua bukti dan fakta hukum. Semua bukti kami sangat lengkap.. Itu sebabnya kami melaporkan hakim yang memenangkan perkara ini kepada Komisi Yudicial.Kami akan bawa perkara ini sampai tuntas,” tegas Yanti. Surat-surat pernyataan pelepasan hak atas tanah ditandatangani oleh Melianus Toy dengan ganti rugi Rp 500.000,.” Dan dia sendiri selaku kepala desa waktu itu yang menyaksikan, dalam kapasitas sebagai kepala desa Oelnasi dan bersama-sama saksi Gabriel Haning selaku staf Kantor Kecamatan Kupang Tengah diketahui Camat Kupang Tengah Drs. J. A. Langameng. Tetapi, menurut Yanti fakta ini dibantah oleh Melianus Toy.
Batas tanah yang telah resmi, tegas Yesi, telah dilakukan pemetaan oleh pemerintah setempat, termasuk sarana jalan dan fasilitas umum lain. Anehnya lagi masih kisah Yanti, pada 2016, Melianus Toy menghibahkan tanah kepada Polres Kupang, namun pihak Polres menolak karena atau membatalkan hibah dengan surat Nomor B/1843/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016. Alasannya tanah yang terletak di Penfui Timur RT 030 RW 010 Kecamatan Kupang Tengah adalah hak milik atas nama orang lain. “ Ini salah satu bukti ingkar atas fakta hukum oleh Melianus Toy,” Yesi menjelaskan.
Melianus Toy, jelas Yanti telah pula mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada BBN Kabupaten Kupang atas klien kami.” Padaha semua sertifikat telah diterbitkan resmi. Jadi, mengapa dasar hukum sangat kuat tetapi hakim abaikan semua dan memenangkan Melianus Toy. Aneh ada apa dibalik ini semua.
Seperti diberitakan, Yanti selaki tergugat intervensi dan siap menghadapi gugatan dari Melianus Toy, warga Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Dirinya bersama rekan siap menjadi tergugat intervensi yang dilayangkan oleh Melianus Toy ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang.
Gugatan Melianus Toy ini disampaikan oleh tiga pengacaranya, masing-masing, Nikolas Ke Lomi, S.H, Novan E. Manafe, S.H dan Petrus Ufi, S.H.
“Gugatan itu dilakukan terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang yang telah menerbitkan sertifikat empat bidang tanah di Oelnasi pada tahun 2004 lalu. Gugatan ini bertujuan untuk membatalkan empat sertifikat hak milik tanah,” kata Yanti.
Yanti menjelaskan, gugatan yang telah disampaikan oleh Nikolas Ke Lomi dan rekan itu karena mereka ingin merebut atau mengambil kembali lahan yang sudah dibeli oleh empat orang warga, yakni Tarotji Nalle, Arnolus Nalle, Theresia Boboy dan Maria Nalle. Karena lahan itu sudah memiliki sertifikat yang dikeluarkan BPN Kabupaten Kupang maka Melianus Toy melakukan gugatan ke PTUN Kupang agar kepemilikan itu dibatalkan. Setelah penasihat hukum dari Melianus mendaftar di PTUN, maka kami mendampingi keempat warga ini juga melakukan pendaftaran sebagai tergugat intervensi. ♦ wjr

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.