Hakim tidak profesional terkait Kematian Kades

Hakim tidak profesional terkait Kematian Kades

SEJUMLAH kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sepanjang empat tahun terakhir Beberapa di antaranya dilakukan secara sadis.
Namun, dari sederet kasus itu, sorotan publik tertuju pada peristiwa penembakan yang merengut nyawa Pj. Kepala Desa Lidor Yoppy O. Hilly. Peristiwa kelam yang telah merenggut nyawa pria beristri itu terjadi pada Tahun 2016 lalu.
Berbagai upaya telah dilakukan kepolisian untuk mengusut kasus tersebut hingga pada persidangan di Pengadilan Negeri Rote Ndao. Bahkan Proses Peradilan Kasus Penembakan Pj. Kepala Desa Lidor Yoppy O. Hilly yang disidangkan di Pengadilan Negeri Rote Ndao diduga sesat.
Demikian di katakan Wakil Ketua DPRD Rote Ndao, Paulus Henuk, SH menanggapi pernyataan Kapolres Rote Ndao disalah satu Media Online terkait dengan belum terkuaknya aktor intelektual dan eksekutor dari kasus tersebut.
Dalam pemberitaan yang dilansir oleh salah satu media Online beberapa waktu lalu Kapolres Rote Ndao AKBP Bambang Hari Wibowo,S.Ik, M.Si menyatakan bahwa “ada penyidikan aneh” dalam kasus pembunuhan Pj. Kades Lidor 4 tahun silam.
Dirinya melihat ada penyidikan Aneh dan ada cara kerjanya yang salah dalam Penyidikan Kasus Pembunuhan Berencana yang terjadi Pada awal tahun 2016 lalu.
“Kasus tersebut dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Rote Ndao kemudian sudah ada putusan Pengadilan yang inkrah namun otak Perencana Pembunuhan belum ditetapkan sebagai tersangka Ini ada penyidikan yang aneh,” tegas Kapolres.
Untuk itu, Lanjut Bambang. Pihak Polres Rote Ndao akan segera melimpahkan kasus tersebut Kepada Pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) untuk memudahkan kordinasi agar dibentuk tim khusus guna menuntaskan Kasus pidana Pembunuhan Berencana yang merenggut nyawa Pj. Kepala Desa Lidor Yoppy O Hilly.
“Ada Penyidikan di Polisi dan sudah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan kemudian jaksa limpahkan Ke Pengadilan dan sudah ada putusan yang incra namun otak perencana belum di proses berarti dipaksakan P21(nyatakan Lengkap),maka ada Penyidikan Aneh dan ada yang Salah, kita Limpahkan ke Polda NTT saja, Saya sudah Perintahkan Kasat Reskrim dan paling lambat Senin Depan suratnya dilimpahkan”, kata Kapolres Via Ponselnya Kepada Wartawan.
Menanggapi pernyataan tersebut Wakil Ketua DPRD Rote Ndao, Paulus Henuk menilai statment Kapolres Rote Ndao mesti dianalisi secara kritis karena menimbulkan multi tafsir.
Menurut Paulus, Jika benar pernyataan Kapolres bahwa terkesan proses penanganan kasus tersebut dipaksakan P21 maka mestinya pengadilan tidak boleh menghukum orang yang belum tentu bersalah namun faktanya sesuai bukti dan fakta persidangan justru pengadilan telah memvonis bersalah beberapa orang.
Selain itu, Pernyataan Kapolres juga bisa bermakna bahwa penyidik, jaksa dan hakim yang menangani kasus tersebut kurang profesional mestinya lebih dulu menetapkan tersangka untuk master mind atau otak perencana dan para eksekutor.
“Jika benar bahwa para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa dan hakim yang tangani kasus ini tidak profesional maka pengadilannya patut diduga sesat” tegas Paulus. ♦ newskpk.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.