Hery Dosinaen Putera Terbaik NTT Meraih Gelar Doktor

Hery Dosinaen Putera Terbaik NTT Meraih Gelar Doktor

♦ Jiwa dan Raganya untuk Tanah Papua

Hery Dosinaen, Putera Terbaik NTT, sudah mempersembahkan seluruh jiwa dan raganya untuk membangun tanah Papua. Semula seorang Hery pria asal Adonara NTT merantau ke Tanah Papua. Bermotto pada kejujuran hati, kerja keras dan setia pada panggilan, Hery meraih semua apa yang dicita-citakan orang sekampungnya di Adonara dan leluhurnya.
Setelah merajut kehidupannya “dari bawah” Hery terus melangkah-melangkah pelan tetapi pasti. Dari sebagai negeri rendahan dari pendalaman Papua, merangkak maju sampai di Kantor Gubernur di Jayapura.
Hery seorang pejuang yang ulet rajin dan jujur. Perjalanan bagi seorang Hery berliku tetapi menyenangkan karena ketabahan dan keuletannya. Sambil bekerja, Hery kuliah di Unirvestias Cendrawasih Jayapura. Walaupun berstatus mahasiswa dan PNS atau ASN, tetapi dilakoni dengan sangat baik hingga meraih sarjana, magister dan puncaknya pada 28 Mei 2020, Hery cita-citanya meraih gelar tertinggi dibidang pendidikan sebagi doktor. Di usia masih relative muda, semua yang dicita-citakannya digenggamnya. Sudahkah seorang Hery merasa puas? Tentu saja belum karena tenaga dan pikirannya masih sangat dibutuhkan masyrakat Papua dengan jabatan yang diembannya saat ini sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda sejak Januari 2014.
Pria kelahiran Flores Timur, 4 Mei 1967 adalah seorang Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua. Pada 13 Januari 2014, dalam usia 46 tahun, Hery dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Hery tercatat sebagai sekda termuda di Indonesia dengan golongan IV/E ketika itu.Peraih dua trofi dalam kejuaran tenis veteran “2019 Baveti Indonesia Open” yang diadakan pada 4 Agustus 2019 di Elite Club Epicentrum, Kuningan, Jakarta adalah secuil kisah kesuksesannya. Ini juga kisahnya karena 19 Agustus 2019, meraih perhatian karena menyebut Papua sebagai tanah kedua Israel.

Sentuhan
Belum banyak orang di Nusa Tenggara Timur mengenal Hery Dosinaen. Putra Adonara, Kabupaten Flores Timur ini mengabdi selama 23 tahun di pegunungan tengah Provinsi Papua. Waktu yang tidak singkat untuk sebuah pengabdian, sebelum ‘turun gunung’ dan kini menjadi sosok penting di pemerintah provinsi setempat.
Jabatan yang disandang Hery tidak diperoleh begitu saja, tetapi melalui perjuangan berat. Ia memulai karir dari bawah di Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak Jaya, wilayah dengan tekstur topografi yang begitu berat, kondisi masyarakat yang dependen terhadap pemimpin, dan isu-isu sekelompok masyarakat yang tetap berjuang merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Selama di pedalaman, ia tak lelah berjalan kaki menemui masyarakat dari satu kampung ke kampung lain. Karena letak perkampungan penduduk berjauhan, kadang ia butuh waktu lebih dari satu hari sebelum tiba di kampung berikutnya. Kondisi seperti itu yang membedakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan di Papua dengan daerah lain.
Sebenarnya setelah tamat Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Bersubsidi Suryamandala Flores Timur pada 1986, Hery bercita-cita jadi dokter. Itu sebabnya, ia mengikuti Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta sebagai pilihan pertama, dan pilihan kedua Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipil) Universitas Cendrawasih (Uncen), Papua.
Ternyata ia diterima di Uncen. Sejak itu, Hery remaja pindah ke Papua. Dua tahun menjadi mahasiswa Uncen, ia pindah kuliah ke Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Papua setelah lulus seleksi pada 1988. Prestasinya cemerlang membuat ia menjadi lulusan terbaik dan berhak menerima penghargaan Astrabata.
Ini baru awal dari keberhasilan. Sebab hari-hari selanjutnya ia akan memulai karir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sesungguhnya dengan terjun ke wilayah yang jauh dari hiruk pikuk Kota Jayapura. “Saya menerima SK (Surat Keputusan) sebagai Kaur Pemerintahan di Kecamatan Ilaga, Kabupaten Paniai,” tuturnya.
Bayangkan, sebanyak 80,54% kabupaten seluas 18.104,63 kilometer persegi tersebut, memiliki ketinggian antara 1 000-3.000 meter di atas permukaan laut. Namun, Kota Enarotali yang menjadi pusat pemerintahan Paniai, terletak di pinggir Danau Paniai dengan panorama alam yang memesona.
Tidak lama bertugas di Ilaga, di akhir 1992, ia dimutasi menjadi Sekretaris Wilayah Kecamatan Ilaga. Itu pun hanya berlangsung dua tahun karena pada 1994, pria yang fasih sejumlah bahasa daerah Papua ini melanjutkan studinya di Jurusan Pemerintahan, Fisipol, UGM.
Tamat dari sana, Hery kembali ke Paniai dan menduduki jabatan Kasubag Diklat, selanjutnya menerima mandat sebagai Camat Mulia, Kabupaten Puncak Jaya pada 1998-1999.
Di kabupaten yang memiliki aneka jenis anggrek ini, karir Hery sebagai pegawai negeri terus menanjak. Selama 16 tahun di Puncak Jaya, ia berpindah-pindah jabatan mulai dari Kepala Distrik Mulia, Kabag Informasi dan Komunikasi, Asisten Bidang Pemerintahan, Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD, dan terakhir Asisten Bidang Pemerintahan dan Desa.

Bekerja dengan Hati
Prestasi, dedikasi, dan pengabdian yang tulus membuat ia dipercayakan gubernur melaksanakan tugas yang lebih besar yaitu menjabat Sekda Papua tersebut.
Satu amanah dan perintah yang ia terima ialah melaksanakan dan menjabarkan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur lewat peraturan daerah (Perda) atau peraturan gubernur (Pergub).

Hery Dosinaen
Akan tetapi, setumpuk prestasi dan pengalaman itu tidak membuat ia bangga. Baginya, ASN yang menduduki jabatan tertentu kemudian meluapkan ekspresinya secara berlebihan seperti angkuh, sombong dan egosentris, pejabat seperti itu kadang lupa tugas pokoknya sebagai pelayan.
“Paling utama yang saya tangkap dan gumuli selama bertugas sebagai aparatur sipil negara adalah melayani harus dengan hati. Karena itu saya ingatkan staf kerja dengan hati, jangan kerja karena orientasi tertentu,” katanya.
Prinsip ini harus ditanamkan di seluruh pegawai, mengingat banyak pegawi di pedalaman Papua diangkat karena pertimbangan politis. Bahkan, ada pegawai yang tidak memiliki ijasah. Begitu resmi menyandang status pegawai negeri, barulah mereka disekolahkan untuk mendapatkan ijasah.
Dulu di zaman orde baru, praktek seperti ini diberi nama ‘Operasi Koteka’ yaitu anak-anak kepala suku dan anak pendeta yang memiliki kemampuan dimasukan jadi pegawai, namun di zaman reformasi praktek seperti itu sudah ditinggalkan.
Bagi Dia, perekrutan pegawai seperti itu terjadi di seluruh Indonesia, lantaran pemerintah tidak mempunyai standar yang baik dalam perekrutan pegawai. Misalnya pegawai yang diterima mesti lulus sejumlah tahapan seleksi seperti tes tertulis dan tes psikologi. Dampaknya, penempatan pegawai pasti tidak sesuai latar belakang pendidikan pegawai tersebut.
Akan tetapi perlu diketahui, penempatan pegawai atas tekanan dari anggota tim sukses di desa-desa juga masih ada.
Tidak hanya di Papua, tetapi juga ada di tingkat kabupaten, provinsi, kementerian dan lembaga. “Saya sudah mengusulkan kenapa undang-undang melarang PNS ikut politik praktis, tetapi mereka memiliki hak pilih. Ini yang membuat PNS tidak independen,” tandasnya.
Ketua Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada (Kagama) Pengda Papua ini tidak sependapat jika setiap pimpinan menerbitkan visi dan misi baru.
Seharusnya visa dan misi kepala daerah dibuat dalam jangka waktu lama misalnya untuk 100 tahun. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan kepala daerah berkesinambungan. Jangan sampai pemimpin baru mengeluarkan visi dan misi baru akan membuat konsep pembangunan yang sudah dibuat menjadi terputus.
“Konsep saya, silahkan menyampaikan apa yang ia (kepala daerah) mau lakukan, tetapi misi kita untuk pembangunan satu daerah harus betul fokus sehingga pembangunan tetap berkesinambungan,” tandasnya.

Kebijakan Fiskal
Menjabat Sekda dengan salah satu tugas pokok menyusun kebijakan pemerintah daerah, Hery juga menghadapi banyak tantangan. Terutama dalam mengemas regulasi yang berkorelasi dengan potensi alam, yang terkait Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua.
Namun di bawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal, terobosan demi terobosan terus dilakukan. Salah satunya melalui regulasi kebijakan fiskal daerah, kabupaten dan kota diberi kepercayaan mengatur dan mengelola sendiri keuangan mereka.
Asumsi dasarnya ialah bupati dan wali kota yang lebih memahami kondisi obyektif masyarakatnya. Mereka mempunyai masyarakat hukum, dan tentu rentang kendali pun menjadi lebih pendek. Kebijakan itu sudah berjalan selama tiga tahun terakhir. Kebijakan lain seperti membenahi aset daerah dan sistem keuangan. Aset yang sudah saatnya dihapuskan, dihapus setelah ada persetujuan DPRD. Membentuk unit pengadaan, LPSE, dan membangun infrastruktur guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan.

Meningkatkan Kulaitas SDM
Hery yang berbaur selama puluhan tahun bersama mayarakat di Kabupaten Puncak Jaya, memahami kondisi masyarakat mulai dari kehidupan sosial hingga pendidikan mereka.
Bagi Dia, langkah pertama yang dilakukan ialah memahami bahwa pemerintah ada di tengah masyarakat. “Dari situ barulah dibuat konsep agar masyarakat bisa mengenyam pendidikan terutama pendidikan di luar Papua,” ujarnya.
Menurutnya anak-anak pedalaman tidak mengenyam pendidikan umum seperti hukum, ekonomi, dan kedokteran, kecuali pendidikan agama yang dibawa para misionaris.
Menurutnya, pembangunan Papua dibagi dalam lima wilayah adat yaitu Mamberamo Tami (Mamta), Saireri, Ha Anim, La Pago, dan Mee Pago. Pemerintah daerah membangun pendidikan menggunakan pola asrama bekerjasama dengan negara lain. Asrama ditempati anak-anak usia TK, SD, SMP, dan SMA dari lima wilayah adat tersebut melibatkan Majelis Rakyat Papua yang merupakan keterwakilan dari unsur agama, perempuan, dan budaya.
Hery mengatakan anak-anak dari kabupaten yang saling berdekatan akan disatukan dalam satu asrama. “Kita akan merekrut anak-anak yang memiliki kemampuan sehingga betul-betul terfokus,” ujarnya.
Adapun Hery yang memiliki nama lengkap Titus Emanuel Kelake Adopehan Hery Dosinaen ini telah menunjukkan hasil maksimal sekaligus pengalaman sebagai pelayan masyarakat untuk ditiru aparatur sipil negara di Papua maupun di daerah lain.
Namun, puluhan tahun di rantau, bagaimana kecintaannya terhadap kampung halaman? Adonara, Flores Timur dan Nusa Tenggara Timur? “Kampung halaman saya itulah hati saya. Di sana saya dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua saya,” ujarnya saat wawancara mendekati akhir di ruang kerjanya yang luas dan lapang.
Seperti kecintaannya terhadap Tanah Papua. Bagi Hery, di mana ia bertugas, ia pasti mencintai daerah itu. “Saya tetap siap bertugas sepanjang negara memberi kepercayaan melayani masyarakat di mana saja,” ujarnya. rwjr/palce amalo

Gelar Doktor Ilmu Sosial Dengan Cumlaude
Nilai orang Puncak Jaya terhadap waktu cenderung longgar dengan nilai tanggung jawab yang lebih besar, jika berurusan dengan kegiatan adat, kemasyarakatan, atau keluarga. Waktu bernilai secara fungsional dan menyesuaikan kondisi sehingga tidak memberikan tekanan tertentu pada setiap orang. Berbeda dengan masyarakat modern yang memaknai “waktu adalah uang” yang menunjukan orientasi masa depan.
Hery Dosinaen, mengatakan suku Dani di Puncak Jaya tidak mempunyai jadwal yang ketat untuk penggunaan waktu mereka (lebih rileks). Penggunaan waktu kerja disesuaikan dengan kebutuhan bahkan ada kecenderungan lebih banyak berorientasi ke masa lampau.
Hal tersebut dikemukakan Hery saat menyampaikan ringkasan disertasinya berjudul “Rekonstruksi Sistem Demokrasi Pemerintahan Berbasis Nilai-nilai Kearifan Lokal di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua”.
Disertasi tersebut dipertahankan di hadapan tim promotor, tim oponen, dan representasi guru besar dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor pada Program Doktor Ilmu Sosial yang digelar di Auditorium Universitas Cenderawasih Jayapua, Sabtu (29/2/2020).
Hery yang juga menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua itu menilai, partisipasi masyarakat di Puncak Jaya dalam keterlibatannya pada proses pembangunan dapat diperhatikan melalui pelibatan nilai-nilai kearifan lokal.
Dalam sistem politik dan birokrasi selama ini sering terjadi kesalahan memahami kondisi aktual yang dapat dikategorikan sebagai kesalahan pemahaman paradigmatik yang universalnya cenderung diimplementasikan secara seragam dan dapat diterapkan pada pemerintahan mana saja. Padahal setiap daerah memiliki perbedaan.
Salah satu yang paling menonjol adalah nilai-nilai kebudayaan masyarakat Puncak Jaya tentu relatif berbeda dengan daerah lainnya dengan kekhasannya masing-masing. Nilai-nilai kelokalan dalam satu kebudayaan harusnya berhubungan dengan strategi program pembangunan yang dijalankan birokrasi pemerintahan.
“Memahami dan merumuskan dengan baik nilai-nilai kearifan lokal akan memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat sebagai salah satu strategi pembangunan,” ujarnya.
Meski demikian kebijakan-kebijakan pemerintah daerah akan mencerminkan kebutuhan masyarakat disatu sisi dan resistensi di sisi lainnya. Karena itu, sistem sosial dan budaya masyarakat Puncak Jaya yang telah hidup sejak lama dan berkembang menjadi faktor utama berjalannya sistem pemerintahan demokrasi sehingga memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Puncak Jaya.
Keberadaan nilai-nilai lokal Suku Dani merupakan perwujudan dari pandangan hidup yang berbagi ruang dengan sistem pemerintahan birokrasi. Pandangan hidup dalam Suku Dani merupakan pedoman dan strategi bertindak bagi Suku Dani Puncak Jaya.
Pembangunan yang memberikan ruang terhadap aspek-aspek lokalitas sebagai salah satu bagian dari Otonomi Khusus Papua yang sudah berjalan selama satu dekade lebih. Sementara pandangan berbeda, nilai-nilai lokal dan pandangan msyarakat Papua, khususnya Puncak Jaya dianggap menghambat pembangunan.
“Asumsi ini lahir dari pandangan luar yang melabeli orang-orang Papua sebagai objek yang pasif, yang perlu di bantu untuk merumuskan sendiri kebijakan-kebijakan sendiri. Hal ini yang menyebabkan mipersepsi terhadap nilai lokal dan pandangan hidup suku Dani di Puncak Jaya yang dianggap sulit terintegrasi dengan sistem pemerintahan demokrasi,” katanya.
Adapun tim penguji dalam sidang Doktor Hery Dosinaen yakni, Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT (rektor), Prof. Dr. Yohanis Rante, SE, M.Si, Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, MS, Prof. Dr. Pawennari Hijjang, MA (promotor), Dr. Dra. Agustina Ivonne Polli, M.Si (co-promotor), J.R. Mansoben, MA, Ph.D (co-promotor), Dr. Hanro Y. Lekitoo, S.Sos, M.Hum, Dr. Nomensen St. Mambraku, Dr. Basir Rohrohmana, SH, M.Hum, Dr. Marlina Flassy, S.Sos, M.Hum, dan Dr. Gerdha K.I. Numberi, S.Sos, M.Si (penguji). Dalam sidang promosi tersebut, Hery Dosinaen dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, dengan nilai kumulatif 3.86. ♦ wjr

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.