Ingat, koruptor dihukum mati

Ingat, koruptor dihukum mati

MANUSIA sudahkah berubah perilaku, etika dan moral. Korupsi terkesan sudah menjadi mode dan persoalan yang biasa-biasa saja. Aneh tetapi nyata dan hanya di Indonesia bahwa korupsi atau mencuri uang Negara menjadi pekerjaan rutin. Lembaga yang menangani para pencuri atau yang melakukan tindakan pidana ada KPK, ada polisi dan jaksa tetapi kian hari semakin semarak saja?
Itu sebabnya saat ini pemerintah sedang mewacanakan hukum mati bagi para koruptor. Yang sudah berlaku dalam kurun setahun terakhir,bahwa ASN (Aparatur Sipil Negara) yang terbukti curi uang Negara dan sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap dipecat dengan tidak hormat dari ASN dan tidak diberi gaji atau cabut semua haknya sebagai ASN. Belum kapok juga, karena KPK masih melakukan operasi tangkap tangan atau OTT.
Hukuman mati bagi pelaku korupsi memang dimungkinkan. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit menyebutkan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Terlebih hukuman mati dijadikan alasan untuk menimbulkan efek jera.
Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat teguran terhadap para gubernur, bupati, dan wali kota yang sampai saat ini belum menonaktifkan aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi, bahkan sudah tiga kali teguran dari Kemendagri disampaikan.
Kebijakan ini, menurut saya sangat mengancam dan menakutkan. Takut karena jiwa dan perasaan seluruh keluarga malu dan tekanan bathin. Kenyamanan dan sukacita adalah kekayaan terindah dalam kehidupan ini. Ini bagi saya pribadi, tetapi tidak bagi para koruptor, yang sabab saat memikirkan bagaimana cara mencuri, mencuri dan mencuri agar menjadi kaya tanpa kerja keras banting tulang.
Untuk diketahui, dalam putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 disebutkan pemberhentian PNS tidak dengan hormat adalah bagi mereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) karena melakukan perbuatan berkaitan dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan perbuatan yang merugikan Negara atau orang lain.
Saya sangat setuju pernyataan calon hakim agung Artha Theresia Silalahi, yang mendukung vonis hukuman mati bagi koruptor dan bandar narkoba. Hukuman mati merupakan bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku kedua kejahatan itu. Hukuman mati menurut saya harus segera diberlakukan agar mengurangi beban biaya Negara kepada lembaga KPK atau KPK dibubarkan saja, mengurangi biaya kepada aparat negera seperti kepolisian dan kejaksaan.
Dengan demikian, biaya yang dialokasikan Negara kepada lembaga penegak hukum bisa dikurangi atau berkurang dan bisa dialihkan kepada orang miskin.
Saatnya hukuman mati harus bersifat ultimatum remedium atau penerapan sanksi pamungkas dalam penegakan hukum. Sehingga jika masih ada kondisi yang bisa diubah atau diperbaiki, hukuman mati bisa diganti dengan hukuman seumur hidup. Jika masih mempertimbangkan bahwa hukuman mati dari sudut pandang kemanusiaan, maka para koruptor adalah masuk dalam karegori biadab dan tidak berperi kemanusiaan.
Tunggu apa lagi, fakta ada di depan mata rakyat Indonesia bahwa koruptor merajalela, mencuri atau korupsi uang Negara seenaknya. Di satu sisi rakyat Indonsia masih miskin segalanya karena situasi dan kondisi tertentu. Infrastruktur yang buruk hampir seantero tanah air, pelayanan kesehatan yang buruk dan mahal karena petugas medis atau pimpinan rumah sakit swasta maupun pemerintah korupsi pula uang BPJS. Ya, koruptor sedang bergerilya mencari celah atau menyusun strategi agar bisa mencuri dana Negara yang berasal dari pajak rakyat. ♦

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.