Istri Pejabat Di NTT Ikut Caleg

Istri Pejabat Di NTT Ikut Caleg

♦ Disinyalir Terjerat Perangkap Politik Maskulinitas Sang Suami

PENGAMAT politik asal NTT memberikan komentar terkait realitas politik para istri pejabat dan mantan pejabat penting di NTT, Bupati/Walikota, Gubernur dan Mantan Gubernur yang ikut dicalonkan dalam kontestasi Pileg 2019.
Pengamat politik asal NTT memberikan komentar terkait realitas politik para istri pejabat dan mantan pejabat penting di NTT, Bupati/Walikota, Gubernur dan Mantan Gubernur yang ikut dicalonkan dalam kontestasi Pileg 2019.
Umbu Pariangu, pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana menilai fenomena ini menunjukan kentalnya pragmatisme politik pada sebagian elite.
Pragmatisme politik itu jelas dia, ditunjukan dengan cara mengakumulasi dan mengeksploitasi kekuasaan dengan menggunakan inner circle (lingkaran dalam, inti) politiknya, seperti istri.
Karena itu dia menyampaikan, keikutsertaan para istri pejabat itu dalam pemilihan legislatif dan DPD adalah juga bukti bahwa kesadaran politiknya tengah dikelola oleh kesadaran politik sang suami.
Gejala ini kata dia, menunjukan perempuan belum mampu untuk keluar dari perangkap kepentingan politik maskulinitas.
Umbu kemudian membeberkan beberapa hal, yang menjadi pengamatannya, mengapa kaum elite yang tengah berkuasa atau pernah berkuasa itu memajukan istrinya dalam Pileg, yakni:
Pertama, dia menilai segelintir elite politik tersebut tidak rela kalau kekuasaan yang sudah lama mereka nikmati terlepas dari kendali mereka.
“Ada semacam ketidakrelaan untuk melepas kekuasaan yg mereka nikmati selama ini, sehingga dipakailah cara-cara yg seolah-olah procedural tapi sesungguhnya tidak secara etis dengan memajukan istri-istri itu dalam kontestasi politik,” kata Umbu.
Kedua, Itu bisa diihat sebagai bagian dari eksistensi politik jangka panjang dengan memaksimalkan segala potensi sumber daya politik yang ada di sekitarnya, tak terkecuali para istrinya.
“Sebenarnya tak masalah jika kaum perempuan itu terjun dalam politik, asal lewat proses atau mekanisme politik yang alamiah dan terukur berdasarkan kapabilitas dan pengalaman mereka. Tapi kalau mereka direkrut secara instan untuk memuaskan dahaga politik laki-laki atau suami, ini yang akan jadi beban demokrasi,” ujarnya.
Ketiga, ia menilai, kondisi ini menunjukkan, Parpol masih lemah dalam kaderisasi politik, sehingga dalam perekrutan dan rekruitmen politik hanya berkonsentrasi pada figur-figur yang dekat dengan kekuasaan.
Keempat, dia menegaskan secara sosiologis, fenomena itu menunjukkan, perempuan belum keluar dari perangkap kepentingan politik maskulinitas.
“Kesadaran politik mereka, para istri itu mudah dikelola oleh kesadaran kekuasaan laki-laki. Ini akan berbahaya ke depannya, karna para istri itu jika lolos dan mengemban fungsi-fungsi politik ke depan, mereka tidak memiliki cukup alat pertanggungjawaban politik kinerjanya kepada masyarakat, karena inisiatif dan perilaku mereka lebih banyak dimobilisasi oleh orang-orang terdekatnya. Mereka akan mudah terjebak dalam malpraktek kekuasaan sehingga tidak produktif bagi demokrasi itu sendiri,” tegas Umbu.

Sejumlah Istri Pejabat NTT Berburu Kursi Legislatif
Pengamat politik asal Universitas Nusa Cendana (Undana) Lasarus Jehamat menyampaikan, sebagai warga negara para istri pejabat itu mempunyai hak. Namun, secara etika politik, realitas ini akan berdampak pada pembangunan dinasti politik.
Akhir-akhir ini, fenomena perpolitikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diramaikan sejumlah istri pejabat dan mantan pejabat penting di NTT yang ikut dalam kontestasi pemilihan DPRD, DPR RI dan DPD pada Pemilu 2019.
Menjadi menarik karena kemunculan para istri pejabat tersebut seperti sedang memanfaatkan suami mereka sebagai modal politik untuk bertarung.
Menanggapi realitas ini, Pengamat politik asal Universitas Nusa Cendana (Undana) Lasarus Jehamat yang dihubungi media ini via WhatsApp, Senin 5 November 2018 menyampaikan, sebagai warga Negara, semua orang mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai kontestan politik, termasuk istri pejabat sekelas bupati dan gubernur baik di level daerah maupun pusat.
Namun, Lasarus menegaskan, secara etika politik, realitas ini akan berdampak pada pembangunan dinasti politik.
Realitas ini juga terang Lasarus, tengah menunjukan demokrasi Indonesia yang sedang diarahkan untuk dikuasi segelintir kelas kekuasaan. Hal ini berdampak pada fungsi pengawasan yang lemah terhadap kinerja eksekutif, lembaga yang dipimpin suami.
“Sejauh menyangkut hak warga negara, kita tidak bisa menolak keinginan para isteri tersebut. Hanya, di ruang etika politik, realitas itu khas menunjukkan dinasti politik kan? Kalau itu yang terjadi, demokrasi Indonesia memang dikuasai segelintir kelas kekuasaan. Bahayanya, jika masuk di ruang kebijakan, mekanisme kontrol atas kekuasaan menjadi nihil dan tak punya rupa,” tegas Lasarus.
Bahaya lain dari fenomena politik semacam ini ialah terjadi Abuse of Power(penyalahgunaan kekuasaan). Hal ini kata dia, karena kuasa kekuasaan macam itu sulit dikontrol dan sukar untuk dikendalikan.
“Akan terjadi Abuse of Power. Sebab, kuasa kekuasaan seperti itu sulit dikontrol dan sukar dikendalikan. Implikasinya, ekskutif bisa saja menjalankan kebijakan seturut kemauan hati dan seenak perut. Ini soal besarnya,” tandasnya.
Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari sistem politik (politik dinasti) macam ini, Lasarus menyarankan agar rakyat sebagai pemilih dapat secara cermat dan kritis dalam menentukan sikap dan pilihan.
Agar mencapai hal itu, diskursus kritis di tengah masyarakat harus terus dibangun agar masyarakat mempunyai daya nalar yang kritis sehingga mampu mengontrol jalannya roda kekuasaan.
“Pertama, diskursus kritis harus dibangun. Tanpa itu, sulit mengontrol rezim politik dinasti demikian. Kedua, jika telah melewati batas kekuasaan, gerakan sosial harus dilakukan dalam banyak bentuk dan ragam aspek tentunya. Ketiga, tekanan ke otoritas yang lebih tinggi harus dilakukan guna mengembalikan model kekuasaan yang telah keluar jalur,” saran Lasa.
Penelusuran VoxNtt.com terdapat 6 (enam) Caleg dan Calon DPD yang suaminya berstatus Bupati/Walikota, Mantan Bupati, Gubernur dan Mantan Gubernur, di antaranya:
Pertama, Ratu Wulla, Istri Bupati SBD
Ratu Wula merupakan istri Bupati Sumba Barat Daya, Markus Dairo Talu. Dia maju sebagai Calon DPR RI dari Dapil NTT II melalui Partai Nasdem.
Kedua, Kristiana Muki, Istri Bupati TTU
Kristina merupakan istri Bupati TTU sekaligus ketua DPW Partai NasDem NTT, Ray Sau Fernandes. Kristina juga mencalonkan diri sebagai Caleg RI dari Partai NasDem.
Ketiga, Julie Sutrisno Laiskodat, Istri Gubernur NTT
Julie merupakan istri dari Gubernur NTT saat ini, Viktor Bungtilu Laiskodat, Calon DPR RI Dapil NTT I dari Partai Nasdem.
Keempat, Hilda Manafe, Istri Wali Kota Kupang
Hilda Manafe merupakan istri dari Walikota Kupang sekaligus ketua DPD Demokrat NTT, Jeffry Riwu Kore. Hilda mematangkan niatnya sebagai Calon DPD-RI Dapil NTT nomor 34.
Kelima, Lusia Lebu Raya, Istri Mantan Gubernur NTT
Pemilik nama lengkap Lusia Adinda Dua Nurak ini merupakan istri dari mantan Gubernur NTT dua periode sekaligus Ketua DPD PDIP NTT, Frans Lebu Raya.
Lusia maju sebagai calon DPD RI dari Dapil NTT nomor urut 41. Sementara suaminya, Frans Lebu Raya maju sebagai calon DPR RI dari PDIP Dapil NTT I
Keenam, Yeni Veronika, Istri Bupati Manggarai
Yeni merupakan istri, Deno Kamelus, Bupati Manggarai sekaligus Ketua DPD PAN Kabupaten Manggarai. Saat ini Yeni tengah menjadi DPRD Provinsi NTT dan sedang mempersiapkan diri untuk maju periode kedua. ♦ voxntt.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.