“Jangan Ribut BLT”

“Jangan Ribut BLT”

SAYA harus menulis catatan saya kali ini berjudul,” Jangan Ribut Soal Bantun Langsung Tunai.” Miris dan sedih hati saya menyaksikan gambar atau video yang viral dimedia masyarkat yang ribut gaduh soal BLT ini. Kita yang mendapat bantuan seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Dengan bantuan seadanya dari pemerintah terkait bencana akibat virus corona kita diwajibkan bersujud syukur kepadaNya. Dengan bantuan, kita diberi waktu untuk jedah, berpikir dan bertindak. Kita diberi akal yang luar biasa dari Tuhan untuk menyelamatkan diri dengan berbagai cara.
Toh seberapa besar bantuan, beras sekarungpun atau sekilopun tidak akan menyelamatkan kita. Dan apakah pemerintah berkewajiban membantu terus menerus rakyatnya yang susah, miskin dan papah? Dan UUD 1945 memenang demikian. Tetapi apakah kita tak berdaya dan hanya terbaring di tempat tidur dan dapat bantuan langsung atau tidak langsung. Toh ribut di berbagai tempat di Indonesia, tidak juga menyelesaikan masalah. Covid-19 juga tak juga hilang masih mendera dan mencemaskan manusia di lebih dari 220 negara.
Supaya keluar dari kemelut berkepanjangan ini saya dan anda harus berusaha. Berusaha agar kita tetap menjalani kehidupan yang hanya sementara ini. Ketika kita mati, tidak membawanya. Hanya jasad dan pembungkusnya. Jadi, berusaha, berinisiatifla. Manakala buntu mohonla bantuan kepada Tuhan melalui pemerintah mulai dari ketua RT, sampai Lurah atau kepala desa, camat, bupati, gubernur dan bahkan presiden. Ribut-ribut soal bantuan seakan kita tidak menghargai Sang Pencipta kehidupan ini. Memohonla, pasti diberi.
Memang dan sudah menjadi keputusan Pemerintah untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada warga miskin sebesar Rp 600.000 per bulan. Kebijakan bantuan tunai ini dilakukan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat miskin saat pandemi wabah virus corona (Covid-19). Penyaluran BLT ini diberikan selama tiga bulan dari April hingga Juni. Ini kebijakan, manakala virus mematikan ini, lenyap. Buktinya sampai kini, Juli yang akan berakhir ini, terus menggila dan masyarakat masih diselimuti ketakutan, kecemasan, mati atau hidup.
Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Prakerja. Itu imbauan Kementerian Keuangan RI. Penerima BLT ini didasarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona.
Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.
Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non-tunai. Non-tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos terdekat. Jika semua syarat terpenuhi namun belum terdaftar sebagai penerima oleh aparat desa atau kelurahan, maka masyarakat terdampak Covid-19 bisa mendaftarkan diri ke pemerintah desa secara langsung. BLT ditransfer ke rekening bank Bantuan tunai BST akan disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos), Pos Indonesia, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang meliputi BRI, Mandiri, BTN, dan BNI.
Sebagai informasi, BLT dianggarkan dalam APB Desa maksimal sebesar 35 persen dari dana desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kotamadya. Penyaluran dana desa juga dipermudah melalui penyederhanaan dokumen dan penyaluran yang diupayakan agar lebih cepat. Pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan BLT Dana Desa dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Janganla ribut soal bantuan yang namanya sosial karena prihatin. ♦

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.