Kasus gratifikasi 7 anggota DPRD Ende berulang tahun

KASUS dugaan korupsi dan gratifikasi yang menyeret tujuh (7) oknum Anggota DPRD dan Direktur PDAM Ende sudah empat tahun ditangan penyidik Kepolisian Resort Ende. Kasus yang menyita perhatuan publik ini hingga kini masih dalam tahapan penyelidikan sejak kasus ini mencuat tahun 2015 silam.
Lambannya penuntasan kasus dugaan gratifikasi ini memecah reaksi beragam ditengah masyarakat, beberapa kali berbagai elemen mahasiswa dan elemen masyarakat melakukan aksi mendesak pihak kepolisian segera menuntaskan kasus tersebut. Bahkan di kalangan masyarakat muncul selentingan kasus ni kuat dugaan sudah di back up oleh salah satu politisi senayan.
Terpisah Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Propinsi NTT, Nurcholis Madjid kepada wartawan 26/7 mengatakan, kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan beberapa oknum politisi di lembaga rakyat dan direktur PDAM tidak ada alasan bagi penyidik untuk tidak menyelesaikan. “Kasus dugaan gratifikasi yang melibatakan 7 oknum DPRD dan Direktur PDAM Ende, Sudarsono, bukanlah kasus baru. Kasus ini sudah dilaporkan sejak lama namun belum ada kejelasan penanganannya. Kami menduga adanya upaya menghambat dalam penuntasan kasus ini. Kondisi ini sangat jelas dimana penanganannya masih terkatung-katung. Sejak kasus ini dilaporkan dan ditangani polisi sejak rahun 2015 lalu, penyidik kepolisian masih menetapkan status kasus ini pada tahapan penyelidikan. Karena itu, masyarakat akan bertanya, proses hukum tindak pidana gratifikasi yang melibatakan 7 oknum DPRD dan Direktur PDAM Ende, Sudarsono adalah pejabat public sehingga lambat untuk diproses. Kami meminta Polres Ende untuk transparan kepada masyarakat mengapa proses hukum tindak pidana gratifikasi yang melibatakan 7 oknum DPRD dan Direktur PDAM Ende, Sudarsono masih dalam proses penyelidikan. Sementara saksi-saksi dan bukti-bukti dugaan gratifikasi di berikan dan di dapatkan oleh pihak penyidik Polres Ende dan ini membuktikan bahwa kinerja Kapolres Ende tak becus ungkapnya.
Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk Direktur PDAM Ende, Sudarsono. Tidak iti saja bukti transaksi bank, kwitansi tanda terima dan kwitansi penyetoran semuanya sudah ditangan penyidik. Tidak ada alasan lagi bagi penyidik untuk tidak melanjutkan kasus ini ke tahapan berikutnya,” tegas Koordinator LBH NTT Nurcholis Majid.
Terpisah, Ketua Forum Pemerhati Kesejahterahan Masyarakat Kabupaten Ende, Adianus So mengatakan lambanya penuntasan kasus dugaan gratifikasi patut dipertanyakan. Kasus yang sudah lama berada ditangan penyidik dan menjadi sorotan masyarakat sudah bertahun-tahun belum juga dituntaskan. Kuat dugaan penyidik Kepolisian Resort Ende memelihara kasus korupsi di Kabupaten Ende. Kita tentu bertanya ada apa dengan penyidik sehingga tujuh oknum Anggota DPRD Ende tidak juga dimintai keterangan. Ini jelas ada sesuatu yang tidak beres dalam proses hukum kasus dugaan tindak pidana geatifikasi.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Ende, Mudji Murtopo, SH melalui Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Ende, Abdon Calvari Tho, kepada wartawan Rabu 26/7 menegaskan hingga saat ini pihak Kejaksaan Negeri Ende belum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Proses Penyelidikan (SPDP). “Untuk kasus dugaan gratifikasi, kami (Kejaksaan) belum menerima SPDP dari pihak kepolisian. Biasanya kalau SPDP sudah masuk berarti kasusul itu sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Pemberitahuan tersebut biasanya juga dilampiri calon tersangka,” tegas Abdon Calvari Tho. ♦ willy

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.