Kejagung Diminta Copot Kajari Ende, KPK Didesak Tangkap Don Wangge

Kejagung Diminta Copot Kajari Ende, KPK Didesak Tangkap Don Wangge

KETUA Komisi Pusat Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (KP-GEMAK) RI, H.M Kasim, MA meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk segera mencopot Kajari Ende. Sebab, Kajari Ende dinilai ‘ogah’ menindaklanjuti perintah Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT untuk segera memproses kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan di Kabupaten Ende Tahun Anggaran (TA) 2006 dan 2007sebesar Rp. 1.687.257.498,10 dari total dana Rp.7.922.000.000. Selain Kejagung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga didesak untuk segera menangkap Bupati Ende, Drs. Don Bosco Wangge demi kelancaran proses hukum kasus DAK.
Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT menyebutkan, saat masih menjadi Kadis P dan K Kabupaten Ende, Don Bosco Wangge bertanggung jawab atas terjadinya kerugian negara dari DAK 2006 dan 2007.
“KPK wajib turun ke Ende untuk periksa Don Wangge, bila perlu tangkap dia. Ini untuk kelancaran proses hukum. Ini diamanatkan oleh Undang-Undang. Karena kerugian negara telah mencapai 1 milyar lebih,” ujar Kasim saat ditemui B7 disela-sela kunjungannya ke Ende, belum lama ini.
Kasim mengaku, ia mengikuti kasus DAK lewat pemberitaan yang ditayangkan secara online oleh Tabloid Berita 7 melalui http://www.berita7.blogspot.com.
“Kasus ini mencuat sudah lama kan? Koq tidak ada tindaklanjutnya. Ya,,, ini mesti dicurigai, ada apa ini? Apakah ada ‘main mata’ antara Don Wangge dan Kajari? Saya harap Kejagung segera periksa Kajari. Jika ditemukan ketidakberesan, dicopot aja. Koq lamban tindaklanjuti perintah Kajati. Ada apa? Jadi, pantaslah kalau saya bilang ada main mata. Kasus inikan hasil temuan BPKP. Jadi,,, jangan main-main lho… Karena penanganan kasus ini berlarut-larut, bagi saya, kesan yang muncul adalah pa Kajari takut Don Wangge. Jadi,,, saya sarankan, sebaiknya kasus ini KPK ambil alih saja. Di beberapa tempat dan beberapa kasus, KPK langsung ciduk. Kasus ini berpotensi untuk itu,” sergah Kasim, kritis.
Kasim juga sangat prihatin terhadap keberpihakan media lokal. Naluri jurnalis seolah mati karena uang dan kekuasaan. Rame-rame mem-blow up informasi dugaan korupsi yang dibeberkan Tabloid Berita 7.
“Kenapa kasus ini yang muat hanya Berita 7 saja. Yang lain pada kemana? Jangan-jangan sudah kena virus,,,,? Jadi pada bungkam semua! Atau sudah ‘main mata’ dengan Don Wangge? Tunjukan naluri jurnalismu, yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Masa berita media lain, koq yang klarifikasi media lain. Konyol sekali media lokal disini,” timpal Kasim, sinis.
Sebelumnya desakan agar Kajari Ende segera menyidik kasus tersebut dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Ende, HA. Djamal Humris.
“Jika ditemukan adanya penyimpangan keuangan yang merugikan negara, seharusnya segera di proses sesuai hukum yang berlaku,” pinta Humris.
Sesuai petunjuk teknis (juknis), kata Humris, seharusnya DAK jatah Dinas PPO Ende dicairkan oleh bendahara umum Setda Kabupaten Ende secara langsung ke sekolah-sekolah penerima DAK. Tapi juknis ini tidak dipatuhi oleh Don Wangge cs. Buktinya, dana tersebut justru dikelola sendiri Dinas P&K Ende.
“Kita mendukung penuh langkah Kejari Ende untuk mengusut tuntas kasus ini,” imbuhnya, berharap.
Humris mengatakan, Kajari Ende seharusnya serius tangani kasus DAK. Sehingga kasus ini segera mendapatkan kepastian hukum dan diamini publik. Sebab, menurut politisi yang juga Ketua NU Kabupaten Ende itu, kasus yang juga melibatkan Don Wangge telah menjadi rahasia umum. Sudah menjadi konsumsi publik kalau pelaksanaan DAK 2006/2007 di duga bermasalah. Karena demikian, mestinya pihak kejaksaan secepat mungkin melimpahkan kasus ini ke PN Ende. Sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya lagi. Karena kepastian hukum akan menjelaskan siapa yang bersalah, siapa yang tidak, atau proyek ini bermasalah atau tidak.
“Penyidikannya mesti cepat. Kalau terbukti, limpahkan segera ke PN untuk proses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biar jelas,” tohoknya.
Seorang Kepala Sekolah (Kepsek) di salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Ende yang mewanti-wanti agar namanya tidak ditulis mengaku, saat pelaksanaan DAK, ia dan sejumlah teman-temannya “ditekan” habis-habisan oleh Dinas P&K Ende agar hanya membeli buku dari distributor yang telah ditunjuk oleh Dinas P&K Ende.
“Kami ditekan oleh orang-orang dinas, agar setiap sekolah harus mengambil buku dari Erlangga. Kami lalu bertanya, apakah produk penerbit lain tidak sesuai dengan juklak dan juknis? Tapi tidak digubris.Padahal isi buku Erlangga, sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan maupun juklak dan juknis. Akibatnya prosentase kelulusannya sangat menurun pada waktu itu,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Koordinator Cabang Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia (GMPI) Cabang Ende, Nikolaus Bhuka mengaku sesungguhnya Kajari Ende punya bukti awal yang kuat untuk ditindaklanjuti, yakni BPKP Perwakilan NTT tentang penyimpangan DAK 2006 dan 2007.
“Kajari Ende sangat lamban. Temuan BPKP NTT itu bukti. Seharusnya kasus ini sudah disidangkan. Koq dari 2007 hingga sekarang belum juga. Apa yang kurang? Ada yang ganjil dengan penanganan kasus ini. Dugaan korupsi jelas, koq sampe sekarang belum ada tersangka. Misterius sekali,” tandasnya.
Toh begitu, Bhuka tetap optimis kasus ini akan berlanjut ke PN Ende. Untuk itu, sebagai organisasi perjuangan, GMPI akan terus mengontrol jalannya proses hukum kasus DAK.
“Yah,,, kita harapkan proses ini cepat berujung. Supaya masyarakat tidak kasak-kusuk lagi,” ujar pemuda yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Flores Periode 2007-2008 itu.
Berlarut-larutnya penanganan kasus DAK juga disesalkan Levi Pada Lulu, S.Pd. Mantan Ketua Presidium PMKRI Cabang Ende periode 2009-2010 yang saat ini menjadi pengurus PMKRI Pusatmengatakan, di Ende seringkali terjadi penanganan kasus yang tebang pilih.
“Rakyat kecil curi ayam, langsung ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Tapi kalau pejabat yang korupsi uang miliaran rupiah, hm,,, penangannya pasti tersendat-sendat. Entah apa masalahnya,” timpal Lulu, sinis.
Penanganan kasus DAK, lanjut Lulu, seharusnya menjadi prioritas Kajari Ende. Bagaimana negara atau daerah mau maju kalau para koruptor masih merajalela. Jaksa mesti komit bahwa kasus DAK akan sampai ke meja pengadilan. Agar disana terungkap siapa yang salah dan siapa yang benar. Jangan hanya pencuri ayam yang cepat diproses masuk penjara, sementara koruptor bisa ketawa-ketiwi hadapi kasusnya. Ada apa di balik ini semua. Jangan sampai ada konspiransi antara para koruptor dengan penegak hukum.
Saat ditemui B7 pada Rabu (30/3/11), Kasi Intel Kajari Ende, Khaeriyan, SH mengaku kasus DAK 2006 dan 2007 sedang ditangani penyidik Kajari Ende dibawa komando Kasi Pidana Khusus (Pidsus), A.M. Blegur, SH. Sayang, Khaeriyan tak merinci siapa-siapa yang telah diperiksa, baik sebagai saksi maupun tersangka.
Kerugian Negara
Audit investigatif BPKP NTT menjelaskan, dari kegiatan pengadaan buku dan alat peraga, rehabilitasi bangunan gedung serta pengadaan meubeulair yang bersumber dari DAK bidang pendidikan Kabupaten Ende tahun 2006 dan 2007 terindikasi terjadinya kerugian negara sebesar RP.1.456.283.896,10 dan penerimaan pajak kurang di pungut sebesar RP. 230.973.602 dari total dana sebesar Rp.7.922.000.000.
Kerugian ini terjadi antara lain karena pengelolaan dana untuk pengadaan sarana pendidikan dan perpustakaan dari DAK tahun 2006 dan 2007 tidak diserahkan kepada Kepala Sekolah (Kepsek) SD/MI penerima alokasi dana, tetapi dikelola oleh dinas P&K Ende.
Pengelolan dana tersebut menyimpang dari prinsip swakelola yang ditetapkan KEPPRES 80 Tahun 2003, BAB III pasal 39 ayat (1) yang berbunyi; swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan di awasi sendiri.
Sistem pengelolaan dana ini juga telah melanggar Permendiknas Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Juknis pelaksanaan DAK 2006 dan surat edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1591/C/KU/2006 tanggal 17 april 2006, tentang Juklak DAK Tahun 2006 bahwa penyaluran dana diberikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak, baik dari kas negara ke kas daerah, maupun dari kas daerah ke sekolah.
Bahkan insentif/rabat/diskon atas pembelian sarana pendidikan dan perpustakaan tahun 2006 dan 2007 tidak di pertanggungjawabkan sebagai pengurang harga pembelian, tetapi dinikmati oleh Dinas dan Sekolah. Contohnya; PT. Erlangga sebagai pemasok utama pengadaan buku dan alat peraga pada SD/MI penerima DAK 2006, telah merealisasikan pemberian insentif kepada 36 sekolah SD/Mi penerima DAK tahun 2006 sebesar RP.257.344.750,00, berupa uang tunai dan barang. Insentif tersebut tidak di pertanggungjawabkan. Hal ini menyimpang dari KEPPRES 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, yakni bagian ketiga pasal 3 prinsip dasar huruf a sampai huruf f, dan bagian kelima etika pengadaan pasal 5 huruf a sampai h.
Terhadap temuan ini Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas, S.H, M. Hum telah meminta Kajati NTT dan Kajari Ende untuk segera merespon untuk ditindaklanjuti ke Pengadilan Negeri (PN) Ende.
Dalam surat bernomor: R-212/01-20/01/2011 tanggal 19 Januari 2011, KPK meminta Kajari Ende segera menindaklanjuti dugaan korupsi yang dilakukan Don Wangge ke tahap penyidikan. Para saksi-saksi, termasuk Don Wangge diharapkan dapat segera diperiksa. Sehingga proses hukumnya bisa berjalan cepat sesuai harapan masyarakat Kabupaten Ende.
Permintaan yang sama juga datang dari Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi NTT. Bahkan melalui surat No. R. 82/P.3/fd.1/02/2011 tanggal 2 Februari 2011 bersifat rahasia, Kajati NTT meminta Kajari Ende sesegera meningkatkan kasus DAK ke tingkat penyidikan.
“Sehubungan dengan surat saudara (Kajari Ende-red) Nomor R-14/P.3.14/Dek.3/01/2011 tanggal 31 Januari 2011, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut; agar Kajari Ende tetap melanjutkan penanganan kasus/perkara dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran (TA) 2006 dan 2007 pada Dinas P&K Kabupaten Ende, yang mana dalam lapopsin saudara pada kesimpulannya sudah dapat ditingkatkan ke penyidikan,” tegas Kepala Kajati NTT, Mardjuki, SH dalam suratnya yang ditujukan kepada kajari Ende.
Permintaan KPK dan Kajati NTT ini cukup beralasan. Sebab dalam berkas Laporan Hasil Audit dan Investigasi (LHAI) BPKP NTT tanggal 16 Maret 2009 menyebutkan, dugaan korupsi dana DAK disinyalir dilakukan Don Wangge secara bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan para Kepala Sekolah (Kepsek) penerima DAK 2006 dan 2007.
Dalam LHAI, Kepala BPKP Perwakilan NTT, Justan R. Siahaan menjelaskan, dugaan penyimpangan dana DAK terdiri dari pengadaan buku referensi dan alat peraga tahun 2006 dan 2007 yang tidak sesuai ketentuan, Pengadaan meubeulair 2007 yang tidak sesuai ketentuan dan Rehabilitasi gedung sekolah 2007 yang juga tidak sesuai ketentuan.
Hasil audit menunjukkan kerugian negara mencapai Rp. 1.456.283.896,10 dan penerimaan pajak kurang dipungut sebesar Rp. 230.973.602.-
Terjadi penyimpangan-penyimpangan tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan tidak tertulis dari Don Wangge dan PPK kepada sekolah – sekolah untuk melakukan pengadaan buku dengan metode pembelian langsung. (by. chris parera)
Flowcart Proses Kejadian 2006
Audit invenstigatif atas dugaan penyimpangan kegiatan pengadaan buku dan alat peraga, rehabilitasi bangunan gedung, serta pengadaan meubeulair dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Ende tahun 2006
1. Pada 24 Januari 2006, Bupati Ende membuat Surat Keputusan (SK) No 8AP.050/PP.III/29/1/2006tentang penetapan alokasi DAK serta DAU. Rehabilitasi dan pembangunan sarana SD, SDLB, MI Kabupaten Ende Tahun 2006. Sesuai SK tersebut di tetapkan 36 sekolah SD/MI penerima dana masing-masing sebesar Rp. 220 juta, yang berasal dari DAK Rp.198 juta dan DAU RP. 22juta.Total alokasi sebesar RP.7.922.000.000.-
2. Oktober 2006 dilaksanakan sosialisasi DAK oleh Dinas P&K Ende kepada Kepala Sekolah (Kepsek) dan komite penerima dana DAK. Sesuai keterangan pimpinan perwakilan PT Erlangga tanggal 20 April 2006; proses penawaran dan mendapatkan pesanan dari sekolah di mulai sejak saat sosialisasi. Berdasarkan data yang di terima dari Bagian Keuangan Dinas P&K Ende, realisasi pelaksanaan pengadaan sarana pendidikan dan perpustakaan pada 36 sekolah di pasok oleh 3 perusahaan yaitu: PT. Airlangga, CV.Bintang Timur dan UD. Menawan. Pada saat sosialisasi tersebut Kasimir Senin (Pimpinan PT. Airlangga Pos Ende) menjanjikan kepada 36 sekolah penerima DAK 2006 akan memberikan insentif sebesar 10% dari total pembelian dan yang membeli semua paket akan di tambah TV dan Parabola.
3. Pada 27 Nopember 2006, terbit SPM senilai RP.4.295.284.600. Uang tersebut dicairkan ke rekening giro Bank NTT Cabang Ende Nomor: 00401.05.003087-0 atas nama Kadis P&K dan bendahara pengeluaran. Dari dana tersebut sesuai daftar pengendalian anggaran belanja per unit kerja belanja sementara sebagian yakni sebesar RP.2.692.800.000,00, untuk pengadaan buku referensi, lifeskill, alat peraga dan sarana pengolah data pada 36 SD/MI.
4. Pada bulan Nopember sampai dengan Desember 2006, bendahara pengeluaran Dinas P&K Ende melakukan transfer dana sebesar Rp. 2.692.800.000 ke rekening pemasok sebagai berikut; (1) PT. Airlangga, tanggal 23 Nopember 2006 sebesar Rp. 100 juta. Tanggal 28 Desember 2006 Rp.900 juta. Tanggal 28 Desember 2006 Rp. 502 juta. Tanggal 1 Februari 2006 Rp. 400 juta. Tanggal 2 Februari 2006 Rp.41 juta. Total RP.2.043.400.000. Dana tersebut untuk untuk pembayaran buku lifeskill kepada 26 SD/MI Rp. 520 juta, buku referensi kepada 36 SD/MI Rp.1.202.400.000.-dan alat peraga kepada 15 SD/MI Rp. 321 juta. (2) CV.Bintang Timur, tanggal 21 Desember 2006 RP.499.600.000. Dana tersebut untuk pembayaran buku lifeskill pada 10 sekolah SD/MI senilai RP.200 juta dan alat peraga pada 14 SD/MI senilai RP.299.600.000. (3) UD.Menawan, 21 Desember 2006 Rp.149 juta untuk pembayaran alat peraga pada 7 SD/MI.
5. Nopember 2006, PT Airlangga menerbitkan Surat Perintah Pengiriman Barang (SPPB) untuk pengiriman barang ke sekolah-sekolah sesuai pesanan. Atas pengiriman barang tersebut PT.Airlangga menerima transfer uang sebesar Rp. 2.043.400.000 dari bendahara Dinas P&K ende. PT Airlangga memberikan insentif kepada 36 sekolah sebesar Rp. 257.344.750, yakni di transfer dari kantor pusat PT. Airlangga Jakarta ke rekening nomor 55464903 Bank Danamon Cabang Ende masing-masing pada tanggal 7 Februari 2007 sebesar Rp. 207.344.750 dan 23 Februari 2007 sebesar Rp. 50 juta. Uang tersebut diserahkan ke sekolah, termasuk yang berupa barang.
6. Sekolah menerima insentif dari PT. Airlangga.
7. Terdapat insentif /rabat/diskon atas pembelian sarana pendidikan dan perpustakaan tahun 2006,tidak di pertanggungjawabkan sebagai pengurang harga pembelian tetapi dinikmati untuk kepentingan pribadi sebesar RP.257.344.750. Terdapat pajak PPN dan PPh sebesar Rp. 106.756.364. (sumber hasil audit BPKP NTT)
Flowcart Proses Kejadian 2007
Audit Invstigatif atas Dugaan Penyimpangan Kegiatan Pengadaan Buku dan Alat Peraga, Rehabilitasi Bangunan Gedung Serta Pengadaan Meubeulair dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Ende Tahun 2007.
1. Pada 24 Juli 2007 diadakan sosialisasi pelaksanaan DAK tahun 2007di Kantor Dinas P&K Ende. Kemudian ada rapat-rapat dan konsultasi sekolah dengan Kepala Dinas (Kadis) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2007 mengarahkan para kepala sekolah untuk pengadaan sarana pendidikan dan perpustakaan agar di pecah menjadi 3 paket, sehingga nilainya tidak melebihi Rp. 50 juta, sehingga proses pengadaan tidak perlu melalui pemilihan atau lelang.
2. 62 SD/MI penerima dana DAK 2007 memilih Pemasok atau Distributor untuk sarana perpustakaan sebagai berikut: (1). PT Pabelan 29 SD, ( 2). PT.Intan Pariwara 22 SD. (3). CV. Bintang Timur 3 SD, (4). PT.Erlangga 4 SD dan CV. Surya Jaya 4 SD.
3. Realisasi pembayaran kepada pemasok dilakukan secara tunai dengan dukungan berupa kwitansi pembayaran sesuai dalam laporan pertanggungjawaban sekolah. Bukti kwitansi pembayaran dibuat oleh para kordinator pemasok dengan membuat bukti kwitansi atas nama tiga perusahaan untuk 3 paket yakni buku lifeskill, buku referensi serta alat peraga dan alat pengolah data, yang nilainya masing-masing di bawah Rp. 50 juta. Berdasarkan data-data SPJ dan data dari seksi perbukuan Dinas P&K Ende dapat di rinci proses rekayasa transaksi sebagai berikut: (1) Pemasok PT Intan Pariwara pada 22 sekolah dengan kordinator UD. Menawan, CV. Nabila, CV Klara Sakti. (2) Pemasok PT. Pabelan pada 29 sekolah SD/MI.
4. Berdasarkan klarifikasi dengan pengelola CV. Nabila dan CV. Klara Sakti selaku coordinator PT. Intan Pariwara, terdapat insentif 30% PT. Intan Pariwara. Dari insentif 30% tersebut, di janjikan untuk sekolah sebesar 10% sampai dengan 20%. Berdasarkan klarifikasi dan catatan dari pimpinan Perwakilan PT. Pabelan bahwa perusahaan yang dipakai adalah milik karyawan PT. Pabelan untuk membantu membuat pertanggungjawaban sekolah. Realisasi pembayaran 29 sekolah telah 100%.Terdapat insentif yang di berikan kepada sekolah sebesar 5% atau senilai RP.145 juta, berupa barang dan tunai.
5. Selain pengadaan sarana perpustakaan juga terdapat kegiatan pengadaan sarana pendidikan berupa pengadaan meubeulair dan pembangunan dan rehab gedung sekolah. Namun terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasinya yaitu: (1) Pekerjaan pembangunan atau rehab gedung pada SD Inpres Onekore 4 dan SD Inpres Ngaluroga. Selain itu, atas pengadaan meubeulair sekolah melakukan Mark-up harga dibandingkan dengan harga riil yan dibeli di toko meubel.
6. Hasil Investigatif menemukan penyimpangan sebagai berikut: (1) Terdapat insentif/rabat/komisi dari pengadaan sarana pendidikan dan perpustakaan tahun 2007 untuk 62 SD/MI sebesar Rp. 805 juta.(2).Terdapat pekerjaan tidak sesuai spesifikasi tekhnis sebesar Rp.18.921.574,66 pada SD Inpres Onekore 4 dan pekerjaan tidak dilaksanakan sebesar Rp.17.447.571,44 pada SD Inpres Ngaluroga. (3).Harga pengadaan Meubeulair pada 12 SD/MI penerima DAK tahun 2007 telah digelembungkan(mark-up) sebesar RP.32.570.000. (4). Terdapat kewajiban perpajakan belum dilaksanakan untuk pengadaan buku ,alat peraga,dan sarana pengolah data DAK tahun 2006 dan pengadaan meubeulair DAK tahun 2007 sebesar RP.124.217.238. ♦ sergapntt.id/sumber hasil audit BPKP NTT

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.