Kejati NTT Berharap Dana Desa Sejahterahkan Masyarakat Desa

Kejati NTT Berharap Dana Desa Sejahterahkan Masyarakat Desa

KORPS Adhyaksa siap mendukung pemerintah dalam membangun desa, Kejaksaan Tinggi Negeri NTT Kajati NTT Febrie Adriansyah, SH,MH. mengatakan, pihaknya akan mengawal penyaluran dana desa agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan meminimalisir penyimpangan.
“Kami siap mengawal agar dana desa bisa tersalur tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,” Kajati NTT Febrie Adriansyah, SH, MH. saat melakukan kunjungan kerja di Rote Ndao, Kamis, 2 Mei 2019 kejaksaan Negeri Ba’a didampingi Kejari Rote Ndao, Edy Hartoyo, SH,M.Hum.
Ia mengatakan Kerja sama yang erat antara Kejaksaan dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) diikat oleh nota kesepakatan yang ditandatangani 15 Maret 2018.
Melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4), Korps Adhyaksa berupaya menjadi katalisator pembangunan desa.
Dimana-mana ada Baliho bahwa Kejaksaan turut memantau dana Desa, dengan motede ini dan desa berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat, ada sebagian desa di Pulau Jawa yang dulunya Desa miskin, tetapi dikelolah dengan baik kini menjadi Desa Makmuk. Memang kita akui SDM kades banyak yang tidak memadai, tetapi dengan metode pencegahan yang prefentif dari semua pihak dana desa akan bermanfaat.
Lebih lanjut katanya, diharapkan para kepala desa berinovasi untuk membangun desa, jika ada hal yang tidak diragukan silahkan bertanya pada pendamping termasuk kejaksaan, kata Kejati.
“Dengan Semangat kebersamaan, Kejaksaan mendukung percepatan program pembangunan,”
Untuk diketahui, seperti dilansir mediaindonesia.com Sejak diprogramkan tahun 2015, Dana desa terbukti mampu menurunkan Indeks Kesenjangan Antar-Daerah menurun dari 0,759 menjadi 0,668. Tak hanya itu, persentase persalinan yang ditangani tenaga kesehatan pun meningkat dari 87,1 persen menjadi 93,3 persen.
Kehadiran TP4 sebagai paradigma baru pemberantasan korupsi yang mengedepankan pendekatan pencegahan sangat dibutuhkan. Pasalnya, pada tahun 2019 Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam RAPBN hingga Rp 832,3 triliun. Angka tersebut meningkat Rp 70 triliun atau sekitar 9 persen dari tahun sebelumnya.
Akses rumah tangga terhadap sanitasi yang layak meningkat dari 61,1 persen menjadi 67,9 persen. Berkat Dana Desa, telah dibangun berbagai sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat. Kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah siap mendukung terwujudnya pembangunan yang berkeadilan social. ♦ ido

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.