Kekayaan Pulau Komodo Adalah “Kemiskinan” bagi Masyarakat Manggarai Barat

Kekayaan Pulau Komodo Adalah "Kemiskinan" bagi Masyarakat Manggarai Barat

Oleh Soeratman

 

Pelanggaran HAM di Balik Penetapan TNK
Taman Nasional Komodo terletak di antara provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Taman nasional ini terdiri atas tiga pulau besar, yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasiona Komodo 603 km² dan wilayah total adalah 1817 km².
Pulau Komodo dahulunya merupakan sebuah pulau yang dihuni oleh masyarakat dari suku Bugis, Bima, Dan Bajo. Wraga Pulau Komodo rata-rata berprofesi sebagai nelayan dan sebagiannya berprofesi sebagai petani di ladang dan sawah.
Pulau Komodo, demikian sebutan bagi sebuah pulau nan indah yang terdapat di kabupten manggarai barat itu, dinamai Pulau Komodo oleh otoritas setempat, dikarenakan yang hidup dalam pulau tersebut bukan hanya di huni oleh beberapa suku yang disebut diatas, tapi juga dihuni oleh salah satu spesies hewan yang langka dan umurnya sudah hampir kurang lebih jutaan tahun yakni Komodo. Dan inilah sebab penamaan pulau itu dinamakan Pulau Komodo.
Keberdaan hewan langka tersebut dan juga tedapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari asia dan australia, yang terdiri dari 32 spesies mamlia, 128 spesien hewan darat dan burung, dan setidaknya 25 persen hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi, dan untuk melindungi Komodo dan Ekosistem lain yang ada di Pulau Komodo, Pada masa Pemerintahan Soeharto yakni pada tahun 1980 Pulau Komodo ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo (TNK).
Akibatnya, warga setempat yang sudah menetap di Pulau Komodo bertahun-bertahun lamanya diperintahkan untuk meningggalkan Pulau Komodo, walaupun ada beberapa warga yang bersih keras menentang dan menolak untuk pergi dari tempat tingggalnya yang sudah lama tempati. Dan tidak sedikit warga lokal pada saat itu mendapatkan perlakuan kasar dan tidak mengenakan dari TNI dan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengusir masyarakat lokal yang tinggal di Pulau Komodo, dan berujung pada penembakan terhadap beberapa warga setempat.
Pengusiran warga Pulau Komodo secara paksa didasarkan pada dalil dikhawatirkan keberadaan warga Pulau Komodo dapat merusak ekosisitem yang ada di Pulau Komdo dan mengancam kehidupan hewan langkah itu Komodo. Yang demikian sesuai dengan apa apa yang diungkapkan oleh lembaga penelitian Sun Spirit saat mengsisi seminar di kota yogyakarat, dengan tema “Dampak Yang Ditimbulkan Dari Penetapan Pulau Komodo Sebagai Kawasan Taman Nasioanl.
Kondisi seperti ini akan terulang kembali pada warga yang tinggal disekitaran Pulau Komodo saat ini karena wacana relokasi bagi warga Pulau Komodo yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi NTT sudah mencuat.
Penulis berpendapat pemerintah pada saat itu tidak tahu soal sejarah asal muasal kehidupan warga Pulau Komodo, sehingga dengan serampangan dan kepongahan melakukan pengusiran begitu saja tanpa mempertimbangkan nasib kehidupan warga Pulau Komodo.
Karena kalua merefleksi kembali sejarah potert kehidupan warga lokal yang tinggal di Pulau Komodo, warga setempat yang hidup berdampingan dengan Komodo sama sekali tidak mengancam kehidupan komodo melainkan warga dan Komodo yang hidup berdampingan di satu Pulau itu terjalin dengan baik bahkan warga setemapat sangat menjaga dan melindungi ekosistem yang ada didalamnya, karena bagi mereka hutan dan hewan yang hidup bersaama mereka didalamnya merupakan satu kesatuan hidup yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, tradisi dengan memberikan makan kepada Komdo dari hasil buruan mereka merupakan cerminan bahwa kehidupan warga pada saat itu dengn komodo terjalin dengan harmonis.
Masyarakat Mabar Menjerit di Tengan Kekayaan Pulau Komodo
Pulau Komodo semenjak ditetapkan sebagai Kawasan Taman Nasional oleh pemerintahn Soeharto yang kemudian dijadikan sebagai tempat destinasi wisata, kini dimasa pemerintahan jokowi, geliat menjadikan Pulau Komodo seperti Pulau Bali sangat gencar dilakukan. Karena melihat potensi Pulau Komodo sangat besar baik di sektor laut mapun darat. Dengan menjadikan Pulau Komodo sebagai salah satu destinasi wisata diharapkan dapat memberikan pemasukan pada APBN (Anggaran pembangunan dan Belanja Negara).
Dan harapan itu berbuah manis, sebagai salah satu kawasan wisata yang terkenal di mancanegara, jumlah pengunjung Taman Nasional (TN) Komodo terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 80.626 pengunjung, kemudian meningkat menjadi 95.410 pengunjung di tahun 2015, dan di tahun 2016 sebanyak 107.711 pengunjung. Sementara itu dua tahun terakhir yaitu tahun 2017, tercatat sebanyak 125.069 pengunjung, dan 159.217 pengunjung di tahun 2018.
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rilis yang diterima VoxNtt.com, Kamis (24/01/2019) menyebut tiket masuk wisatawan mancanegara sebesar Rp. 150.000,- dan wisatawan nusantara sebesar Rp. 5.000,-. “Berdasarkan PP. 12 tahun 2014 tentang Penerimaaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka penerimaan pungutan yang disetor oleh Balai TN. Komodo kepada kas negara juga meningkat, yaitu sebanyak Rp. 5,4 M di tahun 2014, Rp. 19,20 M di tahun 2015, Rp. 22,80 M di tahun 2016, dan Rp. 29,10 M di tahun 2017, hingga akhirnya tercapai sebesar Rp. 33,16 M di tahun 2018” jelas Wiratno, Direktur Jenderal KSDAE. (Sumber:Vox NTT, 26,01,2019).
Sementara itu, dampak positif lainnya, yaitu kawasan Taman Nasioanl Komodo menjadi lahan baru bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah manggarai barat, Kabupaten dimana Pulau Komodo berada. Sehingga tidak heran saat ini pembangunan di daerah Mangarai Barat begitu masif, dan para investor yang tidik mau ketinggalan untuk mengambil keuntungan dari Pulau Komodo tersebut berbondong-bondong melakukan investasi. Dengan demikian masuknya investor ke Manggarai Barat sudah barang tentu secara perlahan memajukan Manggarai Barat, karena pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan para investor sepeti jalan dan pembangunan lainnya sedikit banyak akan meningkatkan ekonomi masyarakat Manggarai Barat dan banyak tenaga kerja lokal di serap.
Dengan hasil pendapatan yang diperoleh dari TNK, alih-alih memberikan manfaat bagi masyarakat Manggarai Barat. Potret pembangunan yang masif di Manggarai Barat, banyaknya investor datang menanmakan modal di Manggarai Barat, dan setiap tahun wisatawan baik lokal maupun mancanegara terus mengalami peningkatan. Rupa-rupanya tidak membawa perubahan positif yang signifikan bagi masyarakat yang tinggal di Manggarai Barat, terlebih bagi warga yang hidup di Pulau Komodo, baik dari segi ekonomi mapun sosial. Hasil dari pengelolaan TKN sebagian besar masuk di kas negara, sedangkan daerah Manggarai Barat hanya mendapat sedikit.

♦ Penulis adalah Advokat atau Konsultan Hukum
Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.