Korinus Masneno: Batas Desa dan Kelurahan Definitif

Korinus Masneno: Batas Desa dan Kelurahan Definitif

RAPAT bersama Pemerintah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI dan Pemerintah Provinsi NTT, menyatakan dengan tegas bahwa Desa-desa dan kelurahan yang selama ini sudah terbentuk dan berada di Wilayah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap dipertahankan sesuai dengan kondisi semula, dan Batas Desa, sifatnya sudah definitif tidak boleh di ganggu gugat. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Kupang Korinus Masneno, Jumat, 11 11 Oktober 2019 di ruang kerjanya.
Korinus Masneno menjelaskan bahwa Rapat pembahasan segmen batas antara Kota Kupang dan Kabupaten Kupang Provinsi NTT dilaksanakan pada 3- 5 Oktober 2019 di Kota Bogor, langsung dihadiri oleh Pemerintah Provinsi NTT yang diwakili oleh Kaban Pengelola Perbatasan Prov NTT Linus Lusi, Pemkot Kupang yang diwakili Wakil Walikota Hermanus Man dan Pemkab Kupang oleh Bupati Kupang Korinus Masneno.
Selain itu Jelas Bupati Maseno, rapat kerja tersebut juga menyepakati perlu dilakukan pengkajian ulang (Pengukuran lapangan) oleh Gubernur NTT, Bupati Kupang dan Walikota Kupang untuk pengambilan keputusan terhadap beberapa pilar batas untuk menjadi acuan batas ke Kemendagri guna penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hal ini jelasnya menjawab informasi yang beredar saat ini ditengah masyarakat bahwa hingga saat ini belum adanya penetapan batas definitif.
“UU No 5 tahun 1996 Pasal 6 ayat 2 menjelaskan bahwa penetapan batas sudah memiliki kepastian hukum jika surat keputusannya sudah ditandatangani oleh Mendagri,” Jelas Masneno. Dijelaskannya bahwa Khusus di dusun 5 Desa Naimata yang bergabung di Desa Baumata bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat sehingga disepakati dalam pertemuan waktu itu bahwa batas Desa tidak dapat diganggu gugat lagi. Terkait dengan Bandara Masneno menjelaskan, sertifikatnya masuk wilayah Desa Penfui Timur Kabupaten Kupang dan setiap tahun membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kupang dengan nilai Rp73.000.000. Penetapan pilar sudah ditetapkan saat pemisahan Kota Kupang dari Kabupaten Kupang mulai dari manikin, sampai batas di gapura, ada pilar di belakang susteran, tembus di belakang UNDANA ada pilar penyambung di patung burung, selanjutnya ada pilar di SAR dan selanjutnya ke Tuameko dan di ujung timur Bandara. Kalau itu disepakati dan ditarik garis lurusnya baru kalian tahu airport itu ada di mana. Untuk itu jelasnya, mewujudkan kesepamahaman batas ini maka pengkajian ulang dilakukan oleh Gubernur bersama Bupati dan Walikota turun dan telusuri batas yang akan ditandatangani dan dikirimkan peta dan titik koordinatnya ke Mendagri untuk diterbitkan batas pastinya. ♦ tim humas

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.