“KPK di Begal”

“KPK di Begal”

ANGGOTA DPR RI di Senayan yang memaksakan diri agar UU KPK di revisi saya sebut sebagai penjahat kelas kakap yang berniat jahat membunuh KPK, membegal di kegelapan. Melumpuhkan aktivitas KPK yang dalam revisi di susun secara diam-diam. Menyiarkan ke public, bahwa hanya revisi hanya beberapa pasal ternyata, jika di baca secara saksama dan teliti ternyata dalam sejumlah pasal benar-benar membunuh KPK sehingga pimpinan KPK tidak bertindak sebagai penyidik tetapi hanya sekadar sebagai manajerial.
Artinya KPK oleh para penjahat di parlemen dilumpuhkan secara total sehingga sangat jahat. Memang masuk akal, karena lebih dar 255 anggota dewan yang pencuri uang rakyat dicokok KPK dan dijebloskan ke penjara oleh KPK karena mencuri uang Negara, juga sudah ratusan pejabat publik, para bupati dan gubernur yang sudah diproses dan masuk penjara karena mencuri uang Negara. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan hanya gigit jari, menyaksikan para koruptor yang hidup mewah bersama keluarga dengan hasil korupsi.
Akibat ulah anggota dewan yang mau habis masa jabatan pada 3 Oktober 2019 ini, tergesa-gesa merivisi dan mensahkan UU KPK tanpa mengajak pimpinan KPK, dan aspirasi rakyat. Akibatnya terjdi gelombang demo mahasiswa secara masal di seluruh Indonesia memakan korban nyawa, kerusakan sarana dan fasilitas umum.
Rakyat memang sangat jengkel dengan perilaku dewan di Senayan yang rakus dan korup yang tidak membela kepentingan rakyat tetapi hanya kepentingan diri dan kelompok. Sangat memuakan. Mau jadi apa Negara ini. Para penjahat memang tidak pernah kehabisan akal. Mereka bekerja secara bergerilya di kegelapan. Pasal demi pasal ternyata di revisi secara diam-diam dan terburu-buru disahkan.
Mengapa daa ada apa dibalik semua ini? Ya, karena para penjahat takut ditangkap oleh KPK, takut hasil curian mereka tidak jadi dinikmati. Sekarang sedang ribut berat, rakyat sedang gelisah dengan perilaku elit yang sangat memuakan. Tetapi, namanya penjahat kelas kakap dipastikan akan terciduk dan dipenjara.
Dalam Negara demokrasi seperti Indonesia ada tiga kekuasaan yaitu eksekutif, legisilatif dan yudikatif. KPK tidak masuk dalam lembaga tertentu. Lembaga ini memang dibentuk untuk memberantas korupsi secara independen dengan tugas menyidik atau mengusut para pencuri dan dipenjarakan. Ini yang ditakutkan para pencuri yang dalam kapasitasnya sebagai anggota legisilatif.
KPK sejak dibentuk memang ditugas secara khusus melakukan penyilidikan dan penangkapan dan menuntut hukum para pencuri. Nah, ini yang tidak disukai para anggota dewan yang suka mencuri uang Negara secara besar-besaran. KPK dalam aktivitasnya tidak diawasi oleh siapa-siapa termasuk presiden atau anggota dewan. KPK diciptakan sebagai kekuatan super power yang memukul dan menghabiskan para koruptor.
Di kritisi, mengapa para koruptor di Senayan harus takut kepda KPK kalau tidak mencuri. KPK bukan lembaga yang mencari-cari kesalahan orang. Tetapi fakta bahwa koruptor sudah bergerilya mencari celah agar bisa mendapatkan keuntungan dari profesinya sebagai anggota dewan.
Jokowi sebagai Presiden RI yang bertanggungjawab atas persoalan ini harus mengambil sikap tegas dan kedepankan kepentingan rakyat Indonesia bukan kepentingan sgelintir elit. Bukan karena telah terpilih di periode kedua dan tanpa beban berbuat apa saja termasuk menyetujui revisi UU KPK?
Itu sebabnya rakyat berteriak, demo dimana-mana, marah atas kasus ini.
Rakyat, kini tak bisa berbuat apa-apa. Rakyat sedang menanti, tetapi rakyat sudah dijadikan tersangka seumur hidup tanpa perlu diadili. Mau mengadu kemana? Ke Komnas HAM, ataukah mengadu kepada DPR yang sedang menjdi penjaha, sudah tak mungkin. Kecuali mengadu kepada Tuhan Sang Pemilik Langit dan Bumi. ♦

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.