KPK diminta usut izin industri garam di Kupang

KPK diminta usut izin industri garam di Kupang

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta melakukan pengusutan terhadap dugaan maladministrasi dalam penerbitan izin pembangunan industri garam di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.
“Kami minta KPK usut proses penerbitan izin industri garam di Kabupaten Kupang karena diduga adanya nepotisme dalam pemberian izin pembangunan industri garam untuk kepentingan kelompok bisnis tertentu di NTT,” kata kuasa hukum PT Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD), Hennry Indraguna kepada wartawan di Kupang, Rab (17/10).
Hennry mengatakan hal itu terkait kendala dihadapi perusahan PKGD dalam melakukan investasi pembangunan industri garam senilai Rp1,8 triliun di kabupaten yang berbatasan dengan Oecusse Timor Leste sejak tahun 2017.
Hennry mengatakan, PT PKGD berencana membangun industri garam di kawasan?lahan HGU PT Pangung Guna Ganda Semesta (PGGS) setelah melakukan akuisi dari perusahan itu pada 2017.
“Kami punya lahan HGU namun tidak diberikan izin melakukan investasi. Pemerintah memberikan izin untuk industri garam diatas lahan HGU kami sebelum?semua persyaratan perizinan dilengkapi. Sudah dua kali melakukan panen garam dalam lahan HGU kami,” kata Hennry.
Ia menduga ada kekuatan tertentu di provinsi berbasis kepulauan ini yang ingin melakukan monopoli pembangunan industri garam milik kelompok tertentu.
“Kuat dugaan ada pihak tertentu yang ikut bermain dibalik pemberian izin ini, sehingga perusahan itu berani melakukan aktivitas dalam lahan HGU. Kami selalu dipersulit mendapatkan izin untuk bangun industri garam dalam kawasan HGU kami sendiri,” tegasnya.
Ia mengatakan, PKGD tidak ingin berinvestasi tanpa izin karena bertentangan dengan aturan hukum.
“Kami ingin melakukan investasi dengan aman dan sesuai aturan berlaku. Kami disuruh?bekerja tetapi izin tidak diberikan, sedangkan perusahan lain diberikan izin untuk usaha garam diatas lahan orang,” ungkap Henry.

ADD Kabupaten Kupang

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kupang Johanis Masneno. (ANTARA Foto/Dok)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan ikut mengawasi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) senilai Rp135 miliar tahun 2018 di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam mengantisipasi terjadinya penyimpangan.
“Dalam pertemuan dengan KPK beberapa hari lalu di Jakarta, kami telah diingatkan untuk bekerja sesuai aturan dalam pengelolaan dana desa ini,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kupang Johanis Masneno ketika dihubungi Antara di Kupang, Sabtu.
Ia mengatakan pertemuan bersama tim penyidik dari KPK itu khusus membahas antisipasi kebocoran dalam pengelolaan dana desa tahun 2018.
“Kita diminta untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa karena rentan terjadi korupsi apabila pengawasan kurang dilakukan,” kata Masneno.
Kehadiran KPK di daerah itu sebagai dorongan bagi pemerintah Kabupaten Kupang untuk terus bekerja profesional dalam melakukan pengawasan serta monitoring pengelolaam dana desa tahun 2018 sebesar Rp135 miliar itu.
“Dalam berbagai pertemuan koordinasi dengan perangkat desa di Kabupaten Kupang, kita selalu sampaikan untuk tidak coba-coba bekerja di luar aturan jika tidak ingin berhadapan dengan lembaga rasuah itu,” katanya.
Ia menjekaskan, dana desa tahun 2018 untuk Kabupaten Kupang dialokasikan Rp135 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp7 miliar dari alokasi dana desa tahun 2017 mencapai Rp128 miliar. “Dana ini sangat besar sehingga membutuhkan pengawasan yang intensif sehingga tidak ada kepala desa yang terjerat kasus hukum,” kata Masneno.
Masneno mengapresiasi terhadap aparatur desa yang selalu bekerja sesuai aturan dalam pengelolaan dana desa sehingga tidak ada yang tersandung dalam kasus korupsi. “Sampai saat ini belum ada yang tersangkut kasus korupsi dana desa karena kita terus melakukan pendampingan. Kita harapkan tidak sampai terjadi di daerah ini,” kata Masneno berharap.  ♦ kupang.antaranews.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.