KPK Pertanyakan Perkembangan Kasus Tanah di Jaksa

KPK Pertanyakan Perkembangan Kasus Tanah di Jaksa

KAMIS, 25 April 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT.
Tujuan kedatangan lembaga anti rasuah tersebut untuk melakukan supervisi terhadap penanganan kasus – kasus korupsi yang ditangani oleh Kejati NTT dan seluruh Kejaksaan Negeri di NTT.
Dalam pertemuan itu, tim KPK Korsub Wilayah NTT menemui seluruh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejati) se – NTT.
Demikian diungkapkan Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Abdul Hakim saat dihubungi wartawan, Kamis 25 April 2019 siang.
Menurut Abdul, dalam diskusi tertutup tim KPK Korsub Wilayah NTT mempertanyakan seluruh kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejati NTT dan Kejari se- NTT.
Ditegaskan Abdul, tim KPK Korsub Wilayah NTT juga mempertanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi aset berupa tanah milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kupang.
“Salah satu kasus yang dipertanyakan itu adalah kasus tanah yang diduga kini menjadi milik mantan Wali Kota Kupang, JS,” tegas Abdul.
Bukan saja itu, lanjut Abdul, ada beberapa kasus yang turut dipertanyakan seperti dana Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Sabu Raijua, kasus NTT Fair, Embung Mnela Lete dan beberapa kasus lainnya. “Mereka kros cek kasus berdasarkan SPDP yang dikirim Kejati NTT dan jajarannya ke KPK dan sudah sejauh mana perkembangannya,” terang Abdul.
Dalam kesempatan itu juga, tambah Abdul, tim KPK Korsub Wilayah NTT yang terdiri dari 3 – 4 orang itu meminta penjelasan mandeknya kasus- kasus itu.
“Mereka tanya juga kendalanya apa saja dalam penanganan perkara oleh Kejati NTT dan jajarannya di seluruh NTT,”ujar Abdul. ‚ô¶¬†kriminal.co

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.