KPM di Rote Ndao Terima Bansos PKH

TAHUN 2019 tercatat 12.128 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 10 kecamatan dan 112 desa/kelurahan di Kabupaten Rote Ndao menerima bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Ferry Haning kepada wartawan, Rabu 9 September 2019 di ruang kerjanya, mengatakan, Bansos PKH merupakan bantuan bersyarat di bidang pendidikan dan kesehatan yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui Kemensos berdasarkan Basis Data Terpadu Kemiskinan, di mana nominal bantuan yang diterima bervariasi sesuai komponen yang ada di masing-masing KPM.
Dijelaskannya, bantuan sosial PKH yang diperoleh setiap KPM di Rote Ndao bervariasi, di mana dalam satu kartu terdapat enam komponen, yakni ibu hamil dan menyusui, anak usia dini, anak usia sekolah dasar, anak usia SMP, SMA, lansia, dan difabel. Ibu hamil dan menyusui mendapatkan Rp 2,4 juta, anak usia dini memperoleh Rp 2,4 juta, siswa SD mendapatkan Rp 900 ribu, siswa SMP Rp 1,5 juta, siswa SMA Rp 2 juta, serta penyandang difabel dan lansia masing-masing menerima Rp 2,4 juta.
“Maksimal yang diperoleh KPM empat komponen ada di satu keluarga, ada KPM yang dalam setahun bisa mendapatkan bantuan PKH sebesar Rp 9,6 juta dan minimal Rp 2,4 juta,” terangnya.
Ia mengatakan, bantuan sosial PKH dicairkan setiap tiga bulan sekali. Masing-masing pada Maret, Juni, September, dan November atau Desember.
Penyaluran bantuan sosial PKH, kata dia, ditransfer oleh Kementerian Keuangan ke Kementerian Sosial, kemudian dilanjutkan ke Bank Himbara (BNI, Bank Mandiri, BRI, dan BTN), dan KPM bisa menarik bantuan melalui KKS yang diberikan bank sebagai kartu ATM. Untuk Rote Ndao, kata dia, bank yang melayani pembayaran PKH adalah BRI yang operasionalnya sudah sampai ke tingkat kecamatan. Namun, untuk beberapa wilayah yang tidak ada signal, seperti Ndao Nuse, Rote Selatan, Landu Leko, petugas bersama aparat kepolisian dan pendamping PKH menggesek KKS di kantor desa/kecamatan terdekat yang ada signal, barulah dibayarkan tunai sesuai slip yang digesek kepada PKM.
“Walaupun ada di beberapa wilayah yang tak ada signal dibayarkan secara tunai, namun dengan keterlibatan aparat kepolisian tersebut sebagai Satgas Pengawasan PKH kami menjamin bahwa dana bantuan tersebut sampai ke tangan penerima secara utuh. Saya yakin tidak ada penyimpangan karena kita libatkan unsur kepolisian juga,” tegasnya. ♦ ido

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.