“Kudeta 2019?”

“Kudeta 2019?”

SAYA memberi judul catatan kali ini,” kudeta” atau pengambilahan kekuasaan dengan cara paksa. Dengan hasil uang korupsi yang jumlah sangat besar trilinan rupiah kelompok Prabowo, kelompok Cendana trah Soehato dan pendukung yang tidak puas dengan terpilihnya Jokowi, sebagaimana yang sudah disebut, diberitakan secara meluas di media cetak dan elektronik, berusaha menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Preseden 20 Oktober 2019.
Hanya ada di Indonesia, pemimpin yang dipilih rakyat didesak mundur, dan yang kalah dilantik?
Gelombang demo menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presen terjadi hampir di seluruh Indonesia. Thema demonya memang dalam rangka protes atas revisi UU KPK dan undang-undang lainnya yang sengaja dibahas dan direkayasa anggota DPR RI yang masa kerjanya berakhir 1 Oktober 2019. Tetapi demo ini ditunggang oleh kelompok lawan. Polanya sama seperti demo 212 beberapa waktu lalu tetapi gagal. Apakah kali ini, kelompok yang tidak puas akan memenangkan ambisi menjadi presiden dan membentuk Negara khalifah?
Berita yang juga menarik perhatian rakyat ialah, sebanyak, 335 Anggota DPR dan DPD yang baru saja dilantik 1 Oktober 2019, tidak menghadiri sidang paripurna pada hari kedua 2 Oktober 2019. Aneh tetapi nyata.Ini potret wakil rakyat kita? Rakyat kecewa, pasti. Perilaku elit seperti ini, pantas disebut sebagai perilaku korup. Di sediakan dana dan fasilitas dari Negara tetapi tidak menghadiri sidang tanpa alasan jelas.
Pesta pora karena baru dilantik atau ada urusan pribadi yang lebih penting daripada memperjuangkan aspirasi rakyat yang sedang susah sengsara? Tetapi manusia cerdas dan tidak hadiri sidang paripurna di hari kedua adalah pelecehan terhadap rakyat dan Negara. Inilah sifat busuk anggota parlemen yang korup.
Soal kudeta yang dilakukan kelompok Prabowo dengan menunggangi demo dalam rangka menggagalkan pelantikan Presiden Jokowi dan H. Maaruf, mungkin sudah menjdi watak dasar. Dalam demo pada 212 Titiek Soeharto seperti diberitakan memang berada di tengah orang-orang demo. Untuk apa jika bukan dalam rangka memberi dukungan? Dulu, ketika Soekarno presiden pertama Soeharto juga menurunkan SOekarno dengan cara demikian.
Dalam dokumen, Soeharto memperoleh momentumnya setelah Sukarno pada 7 Maret 1967 meresmikan Soeharto sebagai pejabat presiden, dijauhkan dari keluarga, bahkan ditahan, dan lama-lama akan mati sendiri seperti diberitakan portaltirto.id.
Selanjutnya Soeharto mengimbau kepada Sukarno untuk tidak lagi menempati Istana Negara sebelum tanggal 17 Agustus 1967. Bung Karno kini sadar bahwa eranya memang sudah berakhir. Ia bersiap angkat kaki dari istana, dan berpesan kepada anak-anaknya ketika itu, “Kalau meninggalkan istana tidak boleh membawa apa-apa, kecuali buku-buku pelajaran, perhiasan sendiri, dan pakaian sendiri. Barang-barang lainnya seperti radio, televisi, dan lain-lain tidak boleh dibawa,” kata Bung Karno seperti dituliskan Maulwi Saelan dalam Dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66 (2008: 265).
Catatan yang sudah menjadi dokumen,”Kalau ada yang mengatakan Bung Karno dibunuh pelan-pelan, ya yang mengurungnya itu yang melakukannya adalah Soeharto.” Ini yang dicatatt Mahar Mardjono sang penulis.Dan kali ini, sudah beredar luas, kelompok Cendana Dituding Dalangi Aksi 21-22 Mei Berujung Kerusuhan.
Aksi 22 menurut adalah bentuk kekecewaan dari beberapa kelompok terhadap penyelenggara pemilu. Jadi wajar ada aksi unjuk rasa sebagai hak konstitusional warga negara. Namun yang kemudian itu menjadi tidak bagus karena disampaikan dengan cara-cara yang anarkis yang tentunya berbeda dengan kelompok-kelompok yang berunjuk rasa dengan damai.
Warta media nasional soal Ambulans berlogo Gerindera dan berisi batu-batu, pada 22 Mei 2019 adalah modus yang sudah terungkap pihak kepolisian diperintahkan pimpinan partai Gerindera. Pihak kepolisian dan TNI menyikapi kasus ini sehingga tidak terjadi korban dan Polda Metro Jaya sudah menangkap 257 tersangka yang diduga provokator kerusuhan di Jakarta. Kisahnya masih berlanjut. ♦

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.